PONTIANAK POST — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional.
Menurut Daniel, status tersebut diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran yang meluas, terutama melalui pengerahan anggaran, personel, peralatan, dan teknologi pemadaman.
“Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh tenaga dan upaya dalam melakukan penanganan. Namun, karena titik kebakaran sangat banyak dan kondisi sangat kering menyebabkan sulitnya mengatasi kebakaran,” ujar Daniel dikutip dari situs resmi DPR, Kamis (27/8).
DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Ekstra
Daniel meminta pemerintah segera mengambil keputusan apabila kapasitas penanganan yang tersedia belum mampu mengatasi kondisi di lapangan.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional agar pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Pemerintah harus cepat mengambil keputusan dalam melakukan upaya ekstra, salah satunya menetapkan status bencana kebakaran ini sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Menurut Daniel, penetapan status tersebut dapat memperkuat dukungan anggaran sekaligus mempercepat mobilisasi peralatan pemadaman.
Kebutuhan penanganan, lanjut dia, tidak hanya mencakup personel. Pemerintah juga perlu menyiapkan teknologi dan perlengkapan untuk menghadapi kebakaran dalam skala besar.
Usulkan Water Bombing dan Pesawat Pemadam
Daniel meminta pemerintah memperkuat operasi pemadaman dengan menggunakan peralatan yang dinilai efektif untuk menangani kebakaran dalam skala luas.
“Agar seluruh upaya pemadaman dilakukan secara cepat, terutama mendatangkan alat pemadam yang efektif baik itu water bombing, menggunakan pesawat dengan cairan zat yang membantu percepat pemadaman, serta upaya lain untuk menyiapkan APD bagi para pemadam lapangan,” jelasnya.
Daniel Soroti Dampak Asap terhadap Kesehatan
Selain penanganan api, Daniel mengingatkan pemerintah mengenai dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Ia menilai memburuknya kualitas udara akibat asap harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan masyarakat yang terdampak.
“Kondisi saat ini sudah extraordinary, dampaknya sangat besar terutama bagi kesehatan masyarakat karena udara sudah sangat berbahaya. Jangan sampai sudah menimbulkan banyak korban baru bertindak lebih lanjut,” pungkas Daniel.
Karhutla Kalimantan Meluas, Kalbar Jadi Salah Satu Titik Terparah
Dorongan untuk memperkuat penanganan karhutla muncul di tengah meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan. Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Barat mencatat indikasi luas lahan terbakar lebih dari 38.310 hektare, dengan 2.610 hotspot dan 64 firespot.
Penanganan terutama mendapat perhatian di wilayah seperti Kubu Raya dan Ketapang. BNPB sebelumnya melaporkan luas terbakar sekitar 28.680,47 hektare hingga 9 Agustus 2026, sebelum angka indikatif meningkat dalam pembaruan berikutnya.
Dorongan agar penanganan karhutla Kalimantan diperkuat juga muncul di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak.
Stasiun pemantauan BMKG di Kubu Raya mencatat konsentrasi PM2.5 sebesar 118,7 mikrogram per meter kubik pada 27 Agustus 2026 pukul 02.00 WIB. Angka tersebut berada dalam kategori tidak sehat.
Kondisi itu mengindikasikan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas area terbakar, tetapi juga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kerahkan Ribuan Personel dan Armada Udara
Usulan peningkatan status penanganan karhutla juga muncul ketika pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar di Kalimantan. Kementerian Kehutanan mencatat 12.880 personel gabungan telah terlibat dalam operasi pengendalian karhutla di Kalimantan hingga 21 Agustus 2026.
Mereka berasal dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, dan unsur lainnya. Dari jumlah tersebut, Kementerian Kehutanan mengerahkan 758 personel Manggala Agni, termasuk 265 personel di Kalimantan Barat, 208 di Kalimantan Tengah, 174 di Kalimantan Selatan, dan 111 di Kalimantan Timur.
Sebanyak 45 personel tambahan juga disiapkan untuk memperkuat wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Polda Kalimantan Barat bahkan mendapat tambahan BKO 300 personel brimob untuk memperkuat penanganan karhutla. Pasukan tersebut akan dikerahkan ke delapan kabupaten yang dinilai memiliki potensi karhutla cukup besar.
Dukungan udara pun ikut diperkuat. BNPB sebelumnya menambah armada helikopter water bombing di Kalimantan Barat dari tiga menjadi lima unit untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani tim darat.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi penanganan. Kementerian Kehutanan mencatat OMC di Kalimantan telah dilakukan sebanyak 45 kali penerbangan dengan total 45 ton bahan semai.
Khusus Kalimantan Barat, OMC pada 13–17 Agustus 2026 dilakukan melalui sembilan sorti penerbangan, dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.
Penguatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman darat. Pemerintah juga menggabungkan operasi udara, OMC, penambahan personel, serta penyediaan peralatan untuk menghadapi kebakaran, terutama di kawasan gambut.
Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Di tengah dorongan DPR agar karhutla di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah sejauh ini belum menyatakan penetapan status tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat memilih memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya di wilayah terdampak.
Sejumlah pejabat setingkat menteri telah diberi tanggung jawab untuk memberikan perhatian khusus di wilayah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya,” kata Prasetyo, Minggu (23/8/2026).
Pemerintah juga belum berencana membentuk satuan tugas khusus karhutla. Menurut Prasetyo, berdasarkan evaluasi di lapangan, koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi dinilai sudah cukup kuat.*
Editor : Uray RonaldSumber : DPR RI