PONTIANAK POST - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan satuan tugas darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang September 2026.
Raja Juli mengatakan September menjadi periode krusial dalam penanganan karhutla di berbagai daerah karena pemerintah masih memiliki peluang melakukan OMC sebelum memasuki periode dengan potensi hujan.
“Karena September ini kita di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lagi, saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Menhut Raja Antoni dikutip dari Antara, Selasa (2/9).
Menurut dia, OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih tersedia window atau kesempatan untuk melakukan operasi tersebut.
“Karena bagaimana pun, yang paling efektif ini memang OMC, dan karena kita masih punya window untuk melakukan OMC,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Siapkan Operasi Water Bombing dan Perkuat Patroli Lapangan Tangani Karhutla
Satgas Darat Dikerahkan ke Lokasi Banyak Hotspot
Selain OMC, Raja Juli menyebut water bombing dan pengerahan pasukan darat sebagai bagian dari strategi pemerintah menangani karhutla.
Ia meminta penempatan pasukan diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot. Pergantian personel juga perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi pasukan selama menjalankan tugas di lapangan.
“Yang ketiga tentu saja pasukan darat, satgas darat. Saya berharap sekali nanti deployment-nya bisa diatur semaksimal mungkin di tempat masing-masing yang banyak hotspot-nya, berapa kali sehari mereka harus bergantian,” kata dia.
Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan juga berupaya menambah personel melalui mekanisme bawah kendali operasi (BKO).
“Termasuk kami juga di Kementerian Kehutanan berusaha untuk melakukan BKO sekitar 1.000 orang lebih, bertambah,” ujarnya.
Kemenhut Siapkan Tambahan Personel
Menurut Raja Juli, pengaturan personel tambahan diperlukan untuk membantu pekerjaan pasukan utama di lapangan sekaligus mengantisipasi kelelahan.
Personel yang tidak memiliki keahlian khusus dalam pemadaman, kata dia, tetap dapat membantu pekerjaan pendukung dalam penanganan karhutla.
“Personel yang tidak memiliki keahlian khusus pemadaman tetap dapat membantu pekerjaan pendukung,” kata dia pula.
Baca Juga: Kapolda dan Gubernur Kalbar Janji Tegas ke Korporasi Penyebab Karhutla
Karhutla di Kalbar Masih Membara
Kondisi karhutla di Kalimantan Barat hingga Rabu (2/9) masih belum reda. Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, terdeteksi 570 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Kalbar pada 1 September 2026 pukul 21.25 WIB, tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian karhutla.
Kondisi tersebut turut berdampak pada kualitas udara. Data ISPU KLHK pada 2 September 2026 pukul 08.00 WIB menunjukkan indeks kualitas udara Kalimantan Barat mencapai 731 dan menjadi yang terburuk di Indonesia pada saat itu. Nilai ISPU di atas 300 masuk kategori berbahaya.
Di tingkat daerah, kualitas udara Singkawang juga memburuk dengan nilai ISPU tertinggi mencapai 319 atau kategori berbahaya. Sementara di Pontianak, Kementerian Kehutanan yang mengutip informasi BMKG mencatat kondisi udara kabur dengan jarak pandang sekitar 2 kilometer pada 1 September pagi.
Kemenhut bersama tim gabungan terus melakukan pemadaman darat, patroli, ground check, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pencegahan di lokasi yang masih memiliki potensi kebakaran dan penyalaan kembali.
Baca Juga: Kapolda Kalbar Tinjau Sumur Bor dan Titik Hotspot Karhutla di Bengkayang-Mempawah
Penanganan melibatkan Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya.
Selain operasi darat, pemerintah mengerahkan 53 armada udara untuk memperkuat pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Barat.
Sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sedangkan 34 armada digunakan untuk water bombing.
Kemenhut juga memperkuat kesiapan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk mencegah kebakaran di areal kerja masing-masing.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh pemegang PBPH aktif berpartisipasi dalam pengendalian karhutla dan memastikan areal kerja mereka aman sepanjang September.
Dari sisi personel, Kemenhut sebelumnya mencatat 65 personel Manggala Agni Daerah Operasi Pontianak diperkuat 15 personel BKO dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.
Mereka bekerja bersama TNI, Polri, BNPB, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya dalam pengendalian karhutla di Kalbar. Kemenhut juga memberikan dukungan pemeriksaan kesehatan, multivitamin, nutrisi tambahan, dan oksigen portabel untuk menjaga kondisi personel yang telah bekerja selama berminggu-minggu di lapangan.
Sementara itu, BNPB sebelumnya mengerahkan operasi modifikasi cuaca untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan awan hujan di Kalbar.
Pada 25 Agustus 2026, dua sorti OMC dilakukan dengan menyebarkan 2.000 kilogram bahan semai NaCl di wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau, kemudian direncanakan dilanjutkan di wilayah Bengkayang dan Sambas.
BNPB juga melaporkan lebih dari 2.700 personel dari berbagai unsur dikerahkan dalam Satuan Tugas Darat untuk memastikan titik api dan titik panas dapat dipadamkan. Selain itu, Satuan Tugas Udara mengoperasikan helikopter untuk water bombing dan patroli udara.
Dalam laporan BNPB tersebut, wilayah yang menjadi prioritas tinggi penanganan meliputi Ketapang, Kubu Raya, Melawi, dan Kayong Utara. Sementara Sintang, Sambas, Sekadau, Landak, dan Bengkayang masuk kategori prioritas sedang.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara