PONTIANAK POST – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat memunculkan tantangan baru bagi kehidupan manusia. Teknologi tersebut menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga berisiko memperlebar ketimpangan dan mengikis nilai kemanusiaan.
Persoalan itu menjadi salah satu fokus World Encounter Summit 2026 di Bali. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pemuda, akademisi, tokoh agama, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil dari berbagai negara.
Rangkaian kegiatan dimulai melalui Bali Harmony Dialogue di United In Diversity (UID) Bali Campus, Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali, Kamis (3/9/2026). Forum berlanjut dengan XI International Scholas Chairs Congress pada 4–6 September 2026.
Kesenjangan AI Jadi Sorotan
Peserta dari lima benua membahas dampak AI terhadap pendidikan, dunia kerja, kesehatan mental generasi muda, demokrasi, dan hubungan sosial. Salah satu perhatian utama adalah kesenjangan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut.
Tidak semua negara memiliki akses yang setara terhadap data, daya komputasi, infrastruktur digital, dan talenta. Kemampuan setiap negara dalam mengatur perkembangan AI juga berbeda.
Kondisi itu membuat pemerataan manfaat AI tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknologi semata. Isu tersebut turut berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi, moral, dan lingkungan.
Data International Telecommunication Union (ITU) pada 2025 menunjukkan kesenjangan akses digital masih lebar. Sebanyak 94 persen penduduk negara berpendapatan tinggi telah menggunakan internet, sedangkan di negara berpendapatan rendah baru 23 persen. Sekitar 2,2 miliar orang di dunia masih belum terhubung ke internet.
Ketimpangan juga terlihat pada kualitas infrastruktur. Jaringan 5G telah menjangkau 84 persen penduduk negara berpendapatan tinggi, tetapi baru 4 persen di negara berpendapatan rendah.
Bank Dunia mencatat negara berpendapatan tinggi menguasai 77 persen kapasitas pusat data global pada Juni 2025. Negara-negara tersebut juga memiliki 87 persen model AI terkemuka, 86 persen perusahaan rintisan AI, dan 91 persen pendanaan modal ventura AI, meski hanya mencakup 17 persen populasi dunia.
Data itu memperlihatkan bahwa manfaat AI masih terkonsentrasi di negara maju. Tanpa pemerataan konektivitas, daya komputasi, investasi, dan keterampilan digital, perkembangan AI berisiko memperlebar ketimpangan antarnegara.
Indonesia Jangan Hanya Menjadi Pasar
Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Luhut B. Pandjaitan mengatakan Indonesia harus membangun kapasitas teknologi sendiri. Langkah itu diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna AI yang dikembangkan negara lain.
“Salah satunya melalui pengembangan AI yang ditopang energi bersih serta pendidikan STEM,” kata Luhut.
Pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian teknologi. Indonesia juga perlu memastikan pembangunan infrastruktur AI tidak mengabaikan dampak lingkungan.
Penggunaan Belum Menjadi Kekuatan
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan tingginya penggunaan AI oleh generasi muda harus diikuti penguatan riset, talenta, infrastruktur, dan kebijakan. “Penggunaan saja tidak otomatis menjadi kapasitas nasional,” ujar Meutya.
Menurut dia, Indonesia memiliki peluang menjadi pencipta teknologi, bukan sekadar pasar produk AI dari negara lain. Peluang tersebut membutuhkan ekosistem yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong inovasi.
Kajian Kementerian Komunikasi dan Digital memproyeksikan kebutuhan talenta digital Indonesia mencapai 12,09 juta orang pada 2030. Sementara itu, ketersediaannya diperkirakan hanya 9,34 juta orang sehingga masih terdapat kesenjangan sekitar 2,75 juta talenta digital.
Tantangan serupa terlihat pada infrastruktur komputasi. Data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi pada Agustus 2025 menunjukkan Indonesia memiliki 185 pusat data dengan kapasitas 274 megawatt. Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat menjadi lebih dari 2.000 megawatt pada 2029 untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan teknologi AI.
Kesenjangan talenta dan keterbatasan daya komputasi tersebut menunjukkan tingginya penggunaan AI belum otomatis membuat Indonesia mampu mengembangkan teknologi sendiri. Penguatan pendidikan, riset, pusat data, dan tenaga ahli menjadi penentu agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk AI global.
Menentukan Masa Depan Manusia
Direktur Eksekutif Scholas Occurrentes Maria Paz Jurado mengingatkan bahwa pertanyaan terbesar pada era AI bukan hanya mengenai kemampuan mesin.
Menurut dia, dunia juga harus menentukan manusia seperti apa yang ingin dibangun bersama teknologi tersebut. Karena itu, perkembangan AI perlu diarahkan untuk memperkuat martabat, relasi sosial, dan kesejahteraan manusia.
World Encounter Summit 2026 menempatkan manusia sebagai pusat pembicaraan tentang teknologi. Kemajuan AI dinilai baru bermakna apabila manfaatnya dapat dirasakan secara adil tanpa meninggalkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro