PONTIANAK POST - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penggunaan bantuan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar untuk penanganan pascagempa. Dana tersebut disiapkan pemerintah untuk memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Bantuan yang diberikan atas dukungan Presiden Prabowo Subianto itu terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di wilayah tersebut.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Tito secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9).
Tito menyoroti realisasi belanja bantuan yang masih berjalan lambat di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran dan segera mempercepat penanganan di lapangan.
“Padahal, ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujarnya.
Infrastruktur Pulih, Logistik Jadi Perhatian
Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan tim pendamping ke daerah guna membantu pemerintah setempat dalam merealisasikan bantuan. Langkah itu diharapkan membuat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok yang sulit dijangkau pemerintah pusat.
Tito mengatakan sebagian besar infrastruktur dasar di NTT kini sudah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, hingga pelabuhan secara umum telah dapat digunakan, meski masih terdapat sejumlah lokasi yang membutuhkan penanganan.
Dengan kondisi tersebut, mobilitas orang dan barang dinilai relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah daerah selanjutnya diminta memusatkan perhatian pada penguatan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan warga yang masih berada di pengungsian.
Tito juga meminta pendataan bangunan terdampak segera diselesaikan, baik rumah warga maupun fasilitas umum. Data kerusakan rumah menjadi salah satu dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Begitu dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” tuturnya.
Selain bantuan keuangan, Kemendagri juga memberikan dukungan dalam pemulihan dokumen masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa. Tito telah menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu penerbitan kembali dokumen kependudukan.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Tito juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang. Sementara dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, koordinasi dilakukan untuk membantu penerbitan kembali dokumen kendaraan yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB tanpa biaya.
Rapat penanganan bencana tersebut turut diikuti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sejumlah pejabat terkait, serta para kepala daerah di NTT yang mengikuti rapat secara virtual, (ant)
Sumber : Antara