PONTIANAK POST - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia kini semakin terorganisasi serta merambah berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perdesaan, sekolah, kampus, hingga wilayah pesisir.
Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan Eskalasi kejahatan narkotika yang kian mengkhawatirkan jika tidak ditindak secara masif.
“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kami bicara fakta realistis di lapangan. Jika kami membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Suyudi Ario Seto dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menerima audiensi dari pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (15/9).
Suyudi memaparkan modus peredaran di kawasan pesisir kini marak memanfaatkan nelayan sebagai kurir lintas perairan melalui jalur pelabuhan tikus. Selain itu, dalam penindakan hukum terbaru, BNN menyita barang bukti narkotika beserta 17 pucuk senjata api rakitan, modern, dan organik yang disiapkan jaringan bandar untuk melawan petugas.
Dorong Kolaborasi P4GN dan Penguatan BNNK
Guna membendung ancaman tersebut, Kepala BNN menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD kabupaten, dan BNN melalui penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
BNN mendorong pengalokasian anggaran P4GN dalam APBD serta optimalisasi pembentukan BNN Kabupaten (BNNK). Suyudi juga mengusulkan agar sosialisasi P4GN dapat disisipkan dalam forum nasional mingguan seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum ADKASI Siswanto menyatakan kesiapan jajaran DPRD kabupaten seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan penuh melalui fungsi pembentukan Perda P4GN, pengawasan, dan penganggaran APBD.
"Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD kabupaten, baik dalam mendorong perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah," kata Siswanto.
Dalam kesempatan dialog tersebut, pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan pimpinan DPRD Siak Syarif turut menyoroti maraknya peredaran obat-obatan terlarang di pedesaan serta tingginya kerentanan penyelundupan di wilayah perbatasan laut, khususnya jalur Selat Malaka. (ant)
Sumber : Antara