PONTIANAK POST - Persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh belum sepenuhnya selesai ketika Indonesia kembali membuka pembicaraan mengenai proyek kereta berskala besar dengan China.
Kali ini, jaringan Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer menjadi salah satu proyek yang tengah dijajaki pemerintah.
China dan Rusia disebut telah menunjukkan minat terhadap proyek tersebut. Namun, pengalaman Whoosh membuat persoalan pembiayaan menjadi perhatian penting sebelum Indonesia melangkah lebih jauh.
Baca Juga: China Lirik Kereta 2.772 Km di Kalimantan, Proyek Raksasa Ini Bisa Ubah Peta Transportasi Borneo
Utang Whoosh Direstrukturisasi 80 Tahun
Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan mekanisme untuk menangani kewajiban utang Whoosh. Utang tersebut direstrukturisasi hingga 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan beban tersebut masih dapat dikelola karena tenor pembayaran yang sangat panjang.
“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun, cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dikutip dari Antara (8/9).
Whoosh menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam sekitar 45 menit. Namun, proyek yang semula dianggarkan US$6,02 miliar itu kemudian membengkak menjadi sekitar US$7,3 miliar.
Baca Juga: Kereta 2.772 Km di Kalimantan Dibidik China, Warisan Utang Whoosh Jadi Perhatian
Kondisi tersebut ikut membebani konsorsium Indonesia yang memiliki 60 persen saham di KCIC. Pada semester pertama 2026, Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mencatat kerugian bersih Rp5,13 triliun.
Trans-Kalimantan Jadi Ujian Berikutnya
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah sedang menjajaki investasi asing untuk membangun jaringan kereta Trans-Kalimantan.
Proyek ini jauh lebih panjang dibandingkan Whoosh dan akan menghadapi karakter geografis Kalimantan yang berbeda.
Para analis menilai pengalaman Whoosh seharusnya menjadi pelajaran ketika Indonesia menyusun skema pembiayaan proyek baru.
Direktur pelaksana lembaga kajian Ekonomi Politik dan Studi Kebijakan, Anthony Budiawan, mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi persoalan pembiayaan yang sama jika proyek kereta kembali dikembangkan.
“Kali ini harus ada studi kelayakan yang tepat. Tender proyek harus dilakukan dengan benar, dan perhitungan pembayaran bunga harus dimasukkan ke dalam biaya proyek sejak awal, karena biaya bunga menentukan arus kas selama beberapa decade,” ungkapnya dikutip dari SCMP (15/9).
Baca Juga: Ketimpangan Infrastruktur Kalimantan Mencuat, Kereta Api Trans-Kalimantan Jadi Sorotan
Bukan Sekadar Soal Siapa yang Membangun
Persoalan Trans-Kalimantan pada akhirnya bukan hanya mengenai kemampuan China membangun jalur kereta sepanjang ribuan kilometer.
Yang juga menentukan adalah bagaimana investasi tersebut disusun dan siapa yang menanggung risiko apabila biaya proyek meningkat atau pendapatan tidak sesuai perkiraan.
Budiawan bahkan memperingatkan agar rencana pengembangan kereta cepat ke Surabaya tidak menggunakan pola pembiayaan yang sama.
“Jika struktur pembiayaan untuk perluasan Surabaya seperti yang kita miliki sekarang, kita hanya akan menggali kuburan yang lebih dalam,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Sudah Minta Kereta Api Kalimantan Dimulai, Mengapa Rutenya Belum Terungkap?
Dengan pengalaman Whoosh yang masih menyisakan persoalan utang, proyek Trans-Kalimantan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menyusun model kerja sama yang berbeda.
Minat China masih berada dalam tahap penjajakan, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menghitung kelayakan, biaya bunga, pembagian risiko, dan kemampuan proyek menghasilkan pendapatan sebelum kesepakatan dibuat.
Editor : Khoiril Arif Ya'qob