PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menyumbang polusi udara lintas negara. Di saat yang sama, ancaman Super El Niño pada 2026–2027 meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan berkepanjangan, kebakaran, dan tekanan panas ekstrem.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memetakan pergerakan partikel halus PM2.5 dari karhutla melalui simulasi atmosfer. Hasil awal menunjukkan Kalimantan, Sumatra, dan Papua menjadi wilayah dengan konsentrasi PM2.5 tinggi di sekitar sumber kebakaran.
Pada sejumlah titik, konsentrasi hasil simulasi bahkan melampaui 7.500 mikrogram per meter kubik. Nilai maksimum simulasi pada akhir Agustus 2026 tercatat lebih dari 12.000 mikrogram per meter kubik.
Namun, angka tersebut merupakan hasil pemodelan yang belum divalidasi secara menyeluruh dengan pengamatan lapangan. Karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai konsentrasi PM2.5 aktual yang dihirup masyarakat di lokasi tertentu.
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA) BRIN, Ardhi Adhary Arbain, menjelaskan bahwa arah dan kecepatan angin menjadi faktor penting dalam menentukan wilayah yang terdampak asap.
“PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Karena ukurannya, partikel ini menjadi salah satu perhatian penting dalam persoalan kualitas udara. Ketika terbawa angin melintasi wilayah negara, persoalan tersebut berkembang menjadi polusi lintas batas atau transboundary PM2.5,” ujar Ardhi, Jumat (2/10).
Asap Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga
Dalam penelitian tersebut, Ardhi menggunakan model WRF-Chem yang menggabungkan simulasi meteorologi dan proses kimia di atmosfer. Data emisi kebakaran dikombinasikan dengan informasi penginderaan jauh dari Sentinel serta MODIS/VIIRS untuk menyusun inventori emisi PM2.5.
Simulasi awal menunjukkan angin dominan pada Agustus 2026 bergerak dari tenggara, kemudian berbelok ke timur laut setelah melewati ekuator. Pola ini memungkinkan partikel dari sumber kebakaran di Indonesia terbawa menuju Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Thailand.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak selalu berhenti di wilayah administratif tempat kebakaran terjadi. Pergerakan asap bergantung pada kondisi meteorologi, sehingga penanganan kebakaran dan pemantauan kualitas udara memerlukan koordinasi lintas wilayah.
Ketika dibandingkan dengan Agustus 2015, simulasi 2026 memperlihatkan sebaran PM2.5 yang cenderung lebih terlokalisasi, tetapi konsentrasi di sejumlah titik sumber diperkirakan lebih tinggi. Papua Selatan juga tampak memberikan kontribusi sumber polutan yang lebih dominan dibandingkan pada 2015.
Ardhi menegaskan, hasil penelitian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum divalidasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, pola sebaran dan angka konsentrasi masih perlu diuji dengan data pengamatan aktual sebelum digunakan untuk menyimpulkan tingkat paparan di setiap wilayah.
Tim peneliti juga mengembangkan pendekatan pemodelan lain, termasuk model kimia CHIMERE yang dijalankan secara offline. Pendekatan ini memisahkan proses meteorologi dan kimia agar simulasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel.
Kalimantan Hadapi Risiko Panas dan Kebakaran
Ancaman terhadap Kalimantan tidak hanya berkaitan dengan asap yang sudah terbentuk, tetapi juga kondisi iklim yang dapat meningkatkan risiko kebakaran berikutnya.
Peneliti Senior PRIMA BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan fenomena Super El Niño 2026–2027 berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan tekanan panas ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia.
Kajian timnya menunjukkan pola dampak El Niño di wilayah Indonesia semakin beragam dan tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan pembagian wilayah utara dan selatan ekuator. Kondisi lokal dan topografi juga memengaruhi perbedaan curah hujan.
Erma mencontohkan Bogor yang masih kerap mengalami hujan karena pengaruh kondisi setempat dan topografi pegunungan, sedangkan Lamongan, Jawa Timur, mengalami periode kering yang jauh lebih panjang.
Analisis menggunakan indeks suhu bola basah atau Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) juga menyoroti kerentanan Kalimantan dan Papua terhadap tekanan panas serta potensi peningkatan kebakaran hutan.
Berdasarkan simulasi dan analisis 14 model iklim NASA NEX-GDDP, ancaman kekeringan akibat El Niño diproyeksikan masih berlanjut hingga periode 2027–2028. Proyeksi ini menegaskan perlunya kesiapsiagaan jangka panjang, meskipun dampak aktual di setiap wilayah tetap bergantung pada kondisi iklim setempat.
Kesiapsiagaan Tidak Cukup Menunggu Kebakaran
Mark Merrifield dari Scripps Institution of Oceanography menyampaikan bahwa anomali suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa menunjukkan sinyal kuat menuju fase Super El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Untuk periode Oktober–Desember 2026, Mark menyebut terdapat peluang 75 persen bahwa fenomena tersebut akan menjadi peristiwa bersejarah dengan kekuatan melampaui El Niño sebelumnya sejak 1950-an. Pernyataan itu merupakan proyeksi yang disampaikan dalam webinar internasional, bukan kepastian bahwa rekor tersebut akan terlampaui.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman iklim ekstrem. Kolaborasi BRIN dan Scripps Institution of Oceanography akan ditindaklanjuti melalui pembahasan proposal riset serta mobilisasi sumber daya bersama.
Dwisuryo juga menyoroti kesiapan pengoperasian kapal riset Baruna Jaya milik BRIN untuk mendukung penelitian dinamika iklim.
Bagi Kalimantan, rangkaian temuan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla perlu berjalan bersama upaya antisipasi kekeringan dan pemantauan kualitas udara. Pengawasan titik api, perlindungan masyarakat dari paparan asap, serta kesiapan menghadapi tekanan panas perlu disiapkan sebelum kondisi memburuk.
Sementara itu, pemodelan atmosfer dapat membantu memperkirakan arah pergerakan polutan, tetapi tetap perlu dipadukan dengan pengukuran kualitas udara di lapangan. Dengan begitu, keputusan penanganan tidak hanya bergantung pada prediksi, melainkan juga pada kondisi yang benar-benar dialami masyarakat.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro