Oleh: Dr. Erdi, M.Si
PERTAMA kali penulis berkunjung ke Pulau Kabung pada tahun 1999. Ada kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Universitas Tanjungpura. Saat itu, tidak ada listrik dan tidak ada sinyal seluler di pulau ini. Saat malam hari, seluruh pulau gelap gulita. Hanya laut yang terang benderang oleh kilauan lampu petromak sebagai penerang bagi masyarakat yang bekerja pada bagan.
Kemudian, tahun 2024 ini, penulis kembali berkunjung ke Pulau Kabung dalam urusan survey lokasi pelaksanaan MBKM Bina Desa FISIP Untan tahun akademik 2024.
Kondisi yang sama setelah berselang hampir 25 tahun, tidak ada perubahan signifikan atas kesejahteraan masyarakat pada pulau ini. Tentu, sebagai akademisi, melihat kondisi seperti ini sangat sedih. Kawasan laut jauh lebih terang dibanding perkampungan warga. Beda antara 1999 dengan 2024 hanyalah penerangan bagan, semula menggunakan lampu petromak, kini telah menggunakan penerangan gengset.
Tidak seperti perkampungan lainnya, sejak menjelang malam, suasana kampung mulai sepi, tidak ada aktivitas anak bermain atau mengaji. Mulai pukul 06.00 pm (sore menjelang malam) hingga 06.00 am (pagi), anak sudah terkurung di rumah masing-masing dalam suasana kegelapan.
Sementara di siang hari pun, mereka tak bisa bermain karena seluruh halaman luas telah terpakai oleh warga untuk menjemur ikan teri dan cumi. Tidak ada ceria anak di pulau ini. Mereka terkurung dalam kegelapan dan investasi sumberdaya manusia menyongsong Indonesia Emas 2045 hampir tidak berjalan di pulau ini. Jika ada aliran listrik, tentu akan lain ceritanya.
Pulau Kabung termasuk dalam wilayah Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Desa Karimunting sendiri memiliki dua geografis daratan yang terpisah satu sama lainnya. Ada ‘wilayah darat’ yang merujuk pada area Karimunting di pesisir dan 'wilayah pulau' yang merujuk pada Pulau Kabung.
Dari kejauhan di malam hari, terlihat wilayah darat yang terang benderang, sementara Pulau Kabung gelap gulita. Di wilayah darat terdapat dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masing-masing berkapasitas sebesar 100 megawatt (MW). Hadirnya pembangkit Independent Power Producer (IPP) yang telah berhasil terhubung ke Sistem Khatulistiwa sejak 29 Desember 2020 lalu, tentu telah menambah pasokan listrik di Kalbar. Sistem ini memiliki daya mampu pasok sebesar 492 MW dengan beban puncak sebesar 398 MW.
Dengan tambahan pasokan daya listrik dari PLTU IPP Kalbar-1 ini, maka daya mampu pasok meningkat hingga 672 MW dan cadangan daya mencapai 274 MW. Semua itu hanya cerita untuk kawasan darat; tidak berlaku bagi masyarakat di Pulau Kabung. Akankah konsisi gelap gulita dan investasi sumberdaya manusia yang terhenti di Pulau Kabung ini kita teruskan hingga tibanya Indonesia Emas 2045?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2015 telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah titik di Kabupaten Bengkayang. Salah satunya di Pulau Kabung. Tahun 2016, PLTS ini telah beroperasi di Pulau Kabung hingga 2021. Setelah lima tahun beroperasi, baterai daya sebagai pembangkit menjadi soak, lalu diupayakan masyarakat diganti dengan baterai baru dan sempat menyala selama dua tahun hingga tahun 2022.
Setelah ini, sampai sekarang kekuatan baterai sudah tidak lagi mampu menopang kebutuhan masyarakat sehingga sudah 1,5 tahun ini. Listrik di Pulau ini menjadi barang langka. Sementara kondisi jaringan dan meteran listrik masih utuh dan tersambung baik ke rumah-rumah warga (pelanggan). Kebutuhan listrik masyarakat di pulau ini diperkirakan 900 watt x 250 rumah = 225.000 watt ditambah dengan kebutuhan penerangan umum; sehingga diperlukan total sekitar 250.000 watt. Kini listrik menjadi ‘impian’ masyarakat di Pulau Kabung. Ketika tidak ada kebijakan untuk memenuhinya, selamanya Pulau Kabung akan gelap gulita.
Selain listrik, masyarakat juga memimpikan hadirnya sinyal seluler di Pulau Kabung. Selama ini, sinyal didapat dari wilayah darat yang tergantung dari kekuatan dan arah angin. Tangkapan sinyal seluler (hanya untuk koneksi WhatApps), hanya pada beberapa titik saja. Ketika angin mengarah ke Pulau Kabung, sinyal hanya dapat ditangkap satu balok dan tidak dapat digunakan untuk menelepon, sehingga hanya menggunakan ‘voice note’ saja. Ketika negeri ini dilanda Covid-19, di mana sistem pembelajaran dilakukan melalui daring, maka proses belajar-mengajar anak di Pulau ini tetap dilakukan secara tatap muka. Tak mungkin sekolah diliburkan hingga 2 tahun. Namun, Alhamdulillah, kondisi guru dan murid tetap aman dari serangan Covid-19.
Saya berharap kebutuhan akan listrik dan sinyal seluler di Pulau Kabung dapat diselesaikan sesegera mungkin. Saya tidak tahu, kepada siapa opini ini harus saya sampaikan. Yang jelas, Gubernur, Bupati Bengkayang dan PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat (melalui UP3 Singkawang) untuk urusan listrik; dan telkom (untuk urusan sinyal seluler) dapat berembug guna mewujudkan mimpi masyarakat Pulau Kabung yang tertunda. Terima kasih!**
*Penulis adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan; Alumni FISIP Universitas Tanjungpura; dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Editor : A'an