Oleh: Prof. Dr. Ir. H Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM*
Seratus hari pertama pemerintahan sering dijadikan tolok ukur awal untuk menilai arah dan kinerja pemimpin baru. Pada periode ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat tantangan dan kritik yang perlu dicermati untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.
Bagi provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat (Kalbar), periode ini juga menjadi momen harapan untuk melihat bagaimana program nasional dapat terwujud di tingkat lokal. Kalbar, yang dikenal sebagai Bumi Khatulistiwa, masih menunggu implementasi nyata dari janji-janji ekonomi dalam kerangka “Prabowonomics.”
Program Unggulan: Makan Bergizi Gratis
Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang ditujukan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu hamil serta anak-anak. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, dengan skor positif mencapai 8,4 menurut survei LSI Denny JA. (Okezone.com)
Namun, implementasinya belum sepenuhnya terlihat di Kalimantan Barat. Sebagai provinsi dengan angka stunting yang masih tinggi, Kalbar memiliki harapan besar terhadap keberhasilan program ini. Sayangnya, tantangan geografis dan logistik membuat distribusi manfaat program ini lambat menjangkau wilayah pedalaman. Pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga solusi nyata bagi masyarakat.
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah
Program lain yang mendapat respons positif adalah Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, dengan skor 8,0. Inisiatif ini bertujuan memperbaiki infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil, guna memastikan akses pendidikan yang merata.
Bagi Kalbar, yang memiliki banyak sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan, program ini sangat relevan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal harus memastikan agar sekolah-sekolah di Kalbar mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, program ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas guru, terutama dalam penguasaan teknologi pendidikan, agar siswa Kalbar tidak tertinggal dalam era digitalisasi.
Swasembada Pangan & Potensi Kalimantan Barat
Komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan juga menjadi sorotan, dengan skor 7,8 dalam survei LSI. Kalimantan Barat dengan luas lahan yang signifikan memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Namun, hingga saat ini, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Dalam 100 hari pertama, belum ada langkah konkret untuk memanfaatkan potensi agribisnis di Kalbar sebagai bagian dari “Prabowonomics.” Pengembangan pertanian modern berbasis teknologi, pemberdayaan petani lokal, dan hilirisasi produk pertanian dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi Kalbar terhadap ketahanan pangan nasional.
Tantangan Program Negatif: Wacana Pilkada oleh DPRD
Di sisi lain, wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD mendapat respons negatif, dengan skor -7,9. Kritik utama menyatakan bahwa langkah ini dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi politik. (CNN Indonesia)
Bagi Kalbar, yang memiliki dinamika politik lokal yang unik, wacana ini dikhawatirkan akan mereduksi suara rakyat dalam memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan daerah. Penulis menilai bahwa demokrasi partisipatif harus terus diperkuat untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga.
Kesimpulan
Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan berbagai inisiatif positif yang patut diapresiasi. Namun, provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, masih menunggu realisasi kebijakan yang lebih konkret di wilayah mereka. “Prabowonomics,” dengan segala potensinya, harus mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan nasional.
Kalbar memiliki potensi besar sebagai kontributor utama ketahanan pangan, energi hijau, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kebutuhan daerah, transparan dalam implementasi, dan berkelanjutan dalam dampaknya.
Penulis berharap pemerintah dapat mengintegrasikan potensi dan aspirasi masyarakat lokal dalam kebijakan nasional, sehingga pembangunan di Bumi Khatulistiwa benar-benar selaras dengan visi Indonesia maju. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, visi ini bukan hanya mimpi, tetapi langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik.
*Penulis adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Barat
Editor : Miftahul Khair