Oleh: Dr. Joko Sampurno, S.Si, M.Si*
Pada akhir Januari 2025, Kalimantan Barat kembali dilanda banjir besar yang menimbulkan dampak luas di berbagai wilayah. Di daerah pedalaman, banjir menerjang beberapa lokasi, termasuk Kabupaten Landak, Kecamatan Menyuke, khususnya Desa Darit dan Desa Ansang. Sejak 21 Januari 2025, ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 3–4 meter (Dinsos Kalbar, 2025). Bencana ini tidak hanya menggenangi ribuan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga memutus akses transportasi, sehingga melumpuhkan aktivitas masyarakat di daerah terdampak. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam 30 tahun terakhir, dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus dalam beberapa hari sebelumnya (Dinsos Kalbar, 2025).
Tidak hanya di pedalaman, wilayah pesisir juga mengalami dampak serius. Sebanyak 23 desa di Kabupaten Mempawah terendam banjir, dengan lebih dari 7000 warga terdampak (Pontianak Post, 2025). Banjir ini tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga menghancurkan puluhan hektare lahan pertanian serta merusak infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan.
Banjir di Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah pedalaman dan pesisir. Di pedalaman, banjir umumnya disebabkan oleh luapan sungai ketika curah hujan tinggi melebihi kapasitas sungai, sehingga air meluap dan menggenangi daerah sekitarnya. Sementara itu, banjir di wilayah pesisir merupakan banjir majemuk, yang dipicu oleh kombinasi faktor seperti pasang laut, kiriman banjir dari hulu, dan curah hujan tinggi.
Nah, kejadian banjir Kalbar di awal tahun ini tentu mengingatkan kita akan pentingnya memahami fenomena banjir dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mitigasi di masa depan. Pertanyaannya untuk kita, apakah banjir ini akan sekadar menjadi bencana yang berulang, ataukah kita telah belajar dari masa lalu untuk mencari solusi mitigasi yang lebih baik?
Bagaimana Mekanisme Banjir Terjadi?
Banjir yang terjadi saat ini merupakan fenomena alam yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah curah hujan ekstrem yang melanda Kalimantan Barat. Fenomena La Niña yang terjadi di tahun ini turut berperan dalam meningkatkan curah hujan di wilayah Kalbar. Fenomena ini menyebabkan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin dari biasanya, sehingga memicu peningkatan pembentukan awan hujan di Kalbar dan Indonesia secara umum. Akibatnya, hujan turun dengan intensitas lebih tinggi dan dalam durasi yang lebih lama. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan debit air sungai meningkat drastis, sehingga air meluap dan menggenangi daerah sekitarnya.
Namun, mekanisme banjir di wilayah pesisir Kalbar memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini, pasang surut air laut (pasut) memegang peran krusial. Pasut adalah fenomena alam di mana permukaan laut naik atau turun akibat gaya tarik benda-benda langit, seperti bulan dan matahari. Ketika pasut mencapai titik tertinggi, biasanya terjadi pada fase bulan purnama atau bulan mati, dan bertepatan dengan curah hujan ekstrem, risiko banjir pun meningkat signifikan. Kombinasi antara air laut yang naik dan air hujan yang turun secara bersamaan menciptakan genangan air yang lebih luas dan parah, memperburuk dampak banjir yang terjadi.
Dengan demikian, banjir di Kalbar tidak hanya dipicu oleh satu faktor, melainkan hasil interaksi kompleks antara curah hujan ekstrem, pasang surut air laut, serta kondisi geografis dan lingkungan setempat.
Mengapa Banjir di Kalbar Kini Semakin Parah?
Kalbar dahulu dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan ini berfungsi sebagai penyerap air hujan dan pencegah erosi tanah, menjaga stabilitas lingkungan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan besar-besaran dalam penggunaan lahan. Hutan-hutan yang dulunya hijau dan lebat kini banyak dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang dianggap sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa luas hutan di Kalbar telah menyusut secara signifikan. Studi oleh Margono et al. (2014) yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan 40 persen hutan primernya antara tahun 2000 dan 2012, dengan Kalbar sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak. Pada tahun 2000, sekitar 70 persen wilayah Kalbar masih ditutupi hutan, namun pada tahun 2020, angka tersebut turun menjadi kurang dari 50% (BPS Kabupaten Landak, 2023). Penyusutan ini sebagian besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit, yang dipicu oleh tingginya permintaan global terhadap minyak sawit (Koh et al., 2011).
Hutan memiliki kemampuan alami untuk menyerap dan menyimpan air hujan. Akar pohon yang dalam membantu tanah menyerap air lebih efektif, sementara kanopi hutan mengurangi dampak langsung hujan ke tanah. Namun, ketika hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, kemampuan tanah untuk menyerap air menurun drastis. Akar kelapa sawit yang lebih pendek dan kurang dalam tidak mampu menahan air sebanyak akar tunjang pohon-pohon hutan. Akibatnya, air hujan lebih cepat mengalir di permukaan tanah, meningkatkan risiko banjir (Miettinen, et al., 2016).
Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seringkali melibatkan pembabatan hutan dan pengeringan lahan gambut. Lahan gambut yang kering menjadi sangat rentan terhadap kebakaran dan kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air. Menurut penelitian Hooijer et al. (2010) yang diterbitkan di jurnal Biogeosciences, pengeringan lahan gambut di Asia Tenggara, termasuk di Kalimantan, telah menyebabkan peningkatan emisi karbon dan risiko banjir. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap dengan baik, melainkan langsung mengalir ke sungai-sungai dan menyebabkan banjir.
Perubahan iklim juga turut memperparah frekuensi dan intensitas banjir di Kalbar. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi semakin tidak menentu, dengan intensitas hujan yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya menyatakan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, di berbagai wilayah tropis seperti Indonesia (Arias, P., et al., 2021).
Dengan demikian, kombinasi antara alih fungsi hutan, pengeringan lahan gambut, dan perubahan iklim telah menciptakan kondisi yang ideal bagi banjir yang lebih parah dan sering terjadi di Kalbar.
Tawaran Solusi dan Rekomendasi
Secara umum, solusi untuk memitigasi bencana banjir berbeda untuk wilayah pedalaman dan wilayah pesisir. Di wilayah pedalaman, langkah utama dalam mitigasi banjir adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan, yang berfungsi sebagai daerah resapan air alami. Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait pembukaan lahan, terutama di daerah hulu sungai yang berperan penting dalam mengontrol aliran air ke hilir. Selain itu, restorasi lahan gambut dan penghijauan kembali daerah yang terdegradasi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menyerap air (Purnomo et al., 2019). Selanjutnya, pemanfaatan teknologi remote sensing yang gratis juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi area rawan banjir secara lebih akurat dan menyusun rencana mitigasi banjir (Sampurno et al., 2024). Terakhir, masyarakat pedalaman dapat dilibatkan dalam program agroforestri, yaitu sistem pertanian yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman sawit. Hal ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Di wilayah pesisir, banjir sering terjadi akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut, gelombang pasang, dan curah hujan tinggi. Solusi utama yang dapat diterapkan adalah pembangunan tanggul laut dan sistem drainase yang lebih baik untuk mengurangi risiko genangan air. Rehabilitasi ekosistem mangrove juga menjadi langkah strategis, karena mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang mampu meredam gelombang dan menstabilkan garis pantai. Teknologi pemantauan menggunakan satelit seperti SAR dan GIS sangat berguna untuk memetakan daerah pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan rencana mitigasinya (Sampurno et al., 2022). Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan restorasi hutan bakau daerah yang terdampak erosi harus terus ditingkatkan.
Pada akhirnya, solusi untuk mengurangi risiko banjir harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi terbaru yang gratis dan mudah. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperketat regulasi alih fungsi lahan dan menggalakkan penghijauan di berbagai daerah. Pemanfaatan teknologi berbasis machine learning, SAR, dan GIS dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time serta menyusun rencana mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan melalui program edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, risiko banjir di berbagai wilayah dapat diminimalkan, dan dampaknya dapat dikendalikan secara lebih efektif.
Banjir mungkin tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi risikonya dapat diminimalkan dengan menjaga kelestarian alam dan menerapkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Namun, jika degradasi lingkungan terus berlanjut dan dampak perubahan iklim semakin terasa, frekuensi serta intensitas banjir di masa depan berpotensi meningkat. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kebijakan yang berpihak pada lingkungan, penerapan praktik perkebunan yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir harus menjadi prioritas. Dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta memperkuat strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, kita dapat mengurangi risiko banjir dan menjaga keberlanjutan kehidupan di Kalimantan Barat.**
*Penulis adalah Kepala Lab Geofisika dan SIG, FMIPA Untan, dan Anggota Dewan Pakar ICMI Orwil Kalimantan Barat.
Editor : Miftahul Khair