Oleh: Risky
SEKTOR pendidikan dan kesehatan merupakan modal dalam pembangunan manusia di suatu negara. Kedua sektor ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun, saat ini masih ditemukan bahwa sering kali sektor pendidikan dan kesehatan belum mendapat perhatian khusus. Masih ditemukan kesenjangan di berbagai wilayah di Indonesia baik sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. Hal ini sering terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum ideal dan memadai sehingga mengakibatkan kesenjangan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Daerah terpencil masih kekurangan guru, tenaga medis, dan fasilitas yang memadai. Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian lebih untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Kebijakan pemerintah sering kali lebih terfokus pada pembangunan yang berbentuk fisik, sementara pembangunan modal manusia melalui pendidikan dan kesehatan sering kali terabaikan. Hal ini terjadi karena pembangunan berbentuk fisik akan langsung terlihat hasilnya ketika proyeknya selesai. Namun, pembangunan manusia memerlukan waktu yang lama untuk melihat hasilnya. Jika pendidikan dan kesehatan tidak diprioritaskan, Indonesia akan kesulitan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan sehat. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan berdampak pada sulitnya masyarakat untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
Salah satu indikator yang akan terdampak oleh sektor pendidikan dan kesehatan adalah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung berdasarkan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Berdasarkan komponen penyusun IPM terlihat bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan yang penting dalam penghitungan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Memperbaiki sistem pendidikan dan layanan kesehatan akan berdampak pada peningkatan angka IPM. Angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2024 sebesar 75,02. Indonesia berada pada peringkat 112 di dunia dan 18 di Asia. Sementara itu di Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat kelima dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan angka tersebut tentunya Indonesia masih berpeluang untuk mencatatkan angka IPM yang lebih tinggi sebagai bukti bahwa sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.
Dimensi pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dari penduduk berusia 25 tahun keatas dan harapan lama sekolah di suatu wilayah. Pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia sebesar 8,85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di rata-rata penduduk di Indonesia yang berusia 25 tahun keatas menyelesaikan pendidikan sampai jenjang kelas 2 atau kelas 3 SMP (Sekolah Menengah Pertama).
Sementara itu, angka harapan lama sekolah di Indonesia tahun 2024 sebesar 13,21. Angka ini menunjukkan bahwa dengan kondisi fasilitas pendidikan saat ini, anak di Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas). Berdasarkan dimensi pendidikan dapat diketahui bahwa secara rata-rata lama sekolah di Indonesia masih cukup rendah dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, pada dimensi kesehatan dihitung menggunakan usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup tahun 2024 di Indonesia sebesar 75,02 tahun, angka ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka tersebut dapat diartikan bahwa anak yang lahir pada tahun 2024 berpeluang untuk dapat hidup sampai dengan usia 75 tahun dengan kondisi fasilitas kesehatan saat ini.
Mengingat pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan manusia di Indonesia, seharusnya pemerintah tetap menempatkan kedua sektor ini sebagai prioritas kebijakan. Pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tersedia dan digunakan secara efektif serta tepat sasaran. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan anggaran, terutama untuk melakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan seperti akses jalan ke sekolah, puskesmas, dan rumah sakit di daerah terpencil.
Selain itu, diperlukan kajian kebijakan untuk memanfaatkan teknologi digital seperti metode e-learning di sektor pendidikan atau layanan kesehatan berbasis teknologi untuk mempercepat pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang berkelanjutan dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan tepat sasaran.
Bicara tentang pendidikan dan kesehatan, Indonesia harus berkaca pada negara maju seperti Finlandia dan Jepang. Kedua negara ini memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai kebijakan utama yang dilakukan oleh pemerintah. Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, sementara Jepang dengan sistem kesehatan yang berkualitas. Indonesia harus belajar dari keberhasilan kedua negara tersebut dalam strategi kebijakan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Namun, dari berbagai kebijakan yang dilakukan di Finlandia dan Jepang perlu dilakukan penyesuaian jika ingin diadopsi oleh Indonesia. Hal ini mengingat budaya dan pola pikir yang berbeda pada masyarakat Indonesia.
Mencapai visi Indonesia emas membutuhkan komitmen yang kuat, pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu investasi jangka panjang untuk mewujudkan visi tersebut. Mengingat kedua sektor tersebut merupakan sektor strategis yang saling terkait dan menjadi pondasi dalam mewujudkan Indonesia emas. Perlu adanya komitmen dari semua pihak dan pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga perlu menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan nasional untuk pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di Indonesia.**
*Penulis adalah Statistisi Ahli Muda, BPS Provinsi Kalimantan Barat.
Editor : A'an