Oleh: Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA*
Kalimantan Barat, provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan potensi ekonomi, menghadapi tantangan serius dalam hal pengangguran. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat tercatat sebesar 4,88 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 4,82 persen. Kondisi ini menuntut adanya strategi kolaboratif dan inovatif untuk menurunkan angka pengangguran tersebut. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laba perusahaan perkebunan sawit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Latar belakang masalah pengangguran di Kalimantan Barat tidak terlepas dari struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Meskipun sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, namun kurangnya diversifikasi ekonomi dan keterbatasan akses terhadap modal usaha menjadi hambatan utama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, strategi penurunan TPT harus berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal secara efektif serta peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah.
Salah satu langkah strategis adalah mengalokasikan 1 persen dari 60 persen APBD Kalbar atau sekitar Rp32,4 miliar untuk program padat karya temporer serta pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan skema padat karya temporer ini diharapkan dapat menyerap sekitar 900 tenaga kerja dengan upah layak selama setahun penuh. Sementara itu, pendanaan UMKM dengan alokasi Rp10 juta per unit usaha diproyeksikan mampu membantu sebanyak 3.240 UMKM sehingga dapat menciptakan lebih dari 8.100 lapangan pekerjaan baru.
Selain itu, optimalisasi penggunaan laba bersih perusahaan sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi ini. Dengan asumsi kontribusi sebesar Rp990 miliar dari total laba bersih perusahaan sawit di wilayah tersebut melalui kemitraan dengan petani plasma dan UMKM lokal akan meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang kerja bagi ribuan orang lainnya.
Tidak kalah pentingnya adalah peranan KUR sebagai instrumen pembiayaan bagi sektor unggulan, seperti pertanian perkebunan hingga industri kreatif berbasis budaya lokal maupun kerajinan rotan khas daerah setempat agar semakin berkembang pesat ke depannya.
Sinergi antara ketiga sumber dana tersebut diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan TPT hingga mencapai angka dibawah empat persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas lokal secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas terutama generasi muda pencari kerja aktif saat ini maupun masa mendatang nantinya.
Rekomendasi kebijakan pun perlu disusun guna memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana. Mulai dari penerbitan Peraturan Gubernur terkait alokasi anggaran khusus penciptaan lapangan pekerjaan hingga insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan kontributor aktif program sosial kemasyarakatan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja baru di Kalimantan Barat, TPT semakin menurun dan UMKM semakin banyak yang naik kelas.
Dengan demikian harapannya seluruh elemen masyarakat baik pemerintah daerah swasta akademisi maupun lembaga keuangan bisa saling bahu-membahu merealisasikan visi besar menuju era baru pembangunan inklusif adil sejahtera. Hal ini akan menjadi perjalanan panjang transformasi sosial-ekonomi bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, kini dan nanti.**
*Penulis adalah Guru Besar Kimia Agroindustri Universitas Tanjungpura; Ketua Dewan Penasehat ICMI Orwil Kalbar, Ketua DPW HEBITREN Kalbar.
Editor : Hanif