Oleh: Sugiatno
Setiap 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional hadir nyaris tanpa gema. Tak banyak perayaan, hanya segelintir pernyataan dari pejabat dan institusi yang mengingatkan kembali nama Ki Hadjar Dewantara. Namun, pertanyaannya, “Apakah kita sungguh-sungguh merenungkan makna pendidikan yang merdeka seperti yang beliau cita-citakan, atau sekadar melanjutkan rutinitas tanpa refleksi?”
Kita menyebut pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa, tapi faktanya, pilar itu masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Kemdikbudristek 2023, kondisi sekolah di Indonesia masih beragam, dan perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tetap nyata. Sementara itu, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hanya 1 dari 4 siswa yang dapat memahami teks tingkat menengah.
Pemerintah memang telah meluncurkan program “Merdeka Belajar” sebagai upaya mendobrak kekakuan sistem pendidikan. Kurikulum Merdeka menjanjikan fleksibilitas, pembelajaran kontekstual, dan ruang lebih besar untuk pengembangan karakter. Namun di lapangan, banyak guru masih kesulitan beradaptasi karena kurangnya pelatihan yang memadai. Proses pembelajaran pun tetap dibayang-bayangi tumpukan administrasi yang menyita energi pendidik. Ironisnya, di tengah kampanye merdeka belajar, justru banyak guru yang belum merdeka mengajar.
Kini, Kurikulum Merdeka pun mulai tersisih oleh kebijakan baru yang membawa konsep Deep Learning, sebuah pendekatan pembelajaran mendalam yang muncul setelah pergantian Menteri Pendidikan. Pergeseran ini, meski memiliki visi penguatan kompetensi, mengulangi pola lama: ganti menteri, ganti kurikulum. Belum sempat Kurikulum Merdeka dipahami dan dijalankan secara menyeluruh, dunia pendidikan kembali digiring ke arah baru. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat dan tidak berkesinambungan ini membuat guru bingung, siswa lelah, dan sistem kehilangan pijakan yang stabil.
Transformasi digital pun belum sepenuhnya inklusif. Ketika sebagian sekolah sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran, banyak sekolah lain yang masih terkendala akses internet dan perangkat. Ini menandakan bahwa digitalisasi belum menjangkau seluruh anak bangsa secara adil. Pendidikan kita seperti bergerak dalam dua kecepatan yakni cepat di pusat, tersendat di pinggiran.
Lebih jauh, sistem pendidikan kita masih sangat berorientasi pada angka. Nilai rapor digital, skor asesmen nasional, dan indeks capaian menjadi tolok ukur utama. Pendidikan yang seharusnya menumbuhkan manusia seutuhnya justru cenderung mengukur mereka sebatas skor. Kita terlalu fokus pada hasil, namun kerap mengabaikan proses. Apakah anak-anak kita merasa bahagia belajar? Apakah mereka merasa dihargai sebagai individu yang unik?
Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi momen refleksi, bukan seremonial. Kita perlu bertanya dengan jujur: apakah sistem pendidikan kita benar-benar memberi ruang bagi kebebasan berpikir? Apakah peserta didik hanya dipersiapkan menjadi pekerja, atau juga menjadi warga yang kritis dan peduli? Apakah para guru cukup didukung untuk mendidik dengan hati?
Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jika yang terjadi hari ini adalah tekanan, ketimpangan, dan pengabaian terhadap kemanusiaan dalam proses belajar, maka kita belum menjalankan amanat itu.**
*Penulis adalah dosen FKIP Untan.
Editor : Hanif