Oleh : Y Priyono Pasti
PEMENUHAN makanan dengan asupan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, khususnya generasi peradaban negeri ini. Pemerintah mesti menjamin tersedia dan terpenuhinya makanan bergizi itu dan menjaga keberlanjutannya. Pada titik ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemukan aktualitasnya.
Program MBG merupakan wujud perhatian dan komitmen pemerintah terhadap pentingnya kualitas dan kesejahteraan gizi masyarakat untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas unggul yang mampu bersaing di tengah konstelasi (politik) global dengan segala dampak ikutannya saat ini. Pemerintah, melalui mitra kerjanya, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan dapur MBG yang telah ditunjuk/direkomendasikan BGN mesti memastikan dan menjamin makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah memenuhi standar gizi yang seimbang, sehat, dan terjamin keamanannya.
Program Unggulan
Makan Bergizi Gratis alias MBG merupakan program unggulan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan masa depan bangsa yang gilang-gemilang. Program ini sungguh dinanti banyak kalangan, khususnya peserta didik yang merupakan generasi peradaban negeri ini. Pasalnya, program ini diharapkan menjadi solusi dan pengentasan stunting (tengkes) dan pemenuhan gizi anak-anak bangsa demi mewujudkan Indonesia emas 2045.
Terkait makan bergizi gratis ini, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024), CEO Arsari Group, Hashim S Djojohadikusumo, yang merupakan adik kandung Prabowo, menjelaskan, program makan bergizi gratis itu akan diberikan dua kali dalam sehari, pagi dan siang.
Program makan bergizi gratis ini ditujukan untuk pelajar di sekolah-sekolah atau anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), secara umum tujuan MBG adalah meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi pada kelompok sasaran penerima program. Secara khusus, pemerintah menargetkan empat hal, yakni (1) peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat, (2) peningkatan prestasi, partisipasi kehadiran siswa, dan pengurangan anak putus sekolah, (3) pemanfaatan bahan pangan lokal serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM, dan (4) mengurangi kemiskinan.
Kita, masyarakat Indonesia penerima program unggulan makan bergizi gratis tentu saja sangat antusias menyambut program MBG itu. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 41 persen siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah.
Resmi Diluncurkan
Pada Senin, (6/1/2025), pemerintah resmi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar 19,47 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Tahun ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk MBG. BGN menetapkan harga per porsi Rp 10.000.
Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang kini telah berjalan sekitar empat bulan, sejumlah catatan bermunculan menyoroti implementasinya. Mulai dari standar keamanan dalam program MBG belum diterapkan secara menyeluruh (masalah keracunan makanan) hingga pembayaran mitra yang terkendala.
Dalam tiga bulan terakhir, banyak peristiwa keracunan makanan massal terjadi seusai siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis. Kasus keracunan itu menimbulkan kekhawatiran publik dan mendesak perlunya evaluasi menyeluruh dari prosedur penyajian makanan hingga cara komunikasi program ini.
Terkait kasus keracunan MBG ini, kita menyayangkan pernyataan pihak yang berkompeten (memiliki otoritas terkait MBG) yang menganggap kasus keracunan menu program MBG masih terlalu kecil, yakni 0,5 persen dari 2 juta penerima. Padahal, kasus itu sudah terjadi di sejumlah daerah di wilayah negeri ini yang telah melaksanakan program MBG.
Kasus pelajar keracunan setelah menyantap menu program MBG tidak boleh dipandang secara kuantitatif semata karena itu menyangkut nyawa manusia. Satu kasus keracunan pun harus ditindaklanjuti serius oleh pemerintah agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Pada titik ini, melakukan aksi evaluasi menyeluruh secara intens program MBG itu menjadi keharusan yang wajib dilakukan.
Mengutip data dari salah satu koran nasional, setakat ini, setidaknya ada empat kasus keracunan makanan yang dilaporkan sejumlah daerah. Pertama, 40 siswa di SD Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, keracunan seusai menyantap paket MBG, Kamis (16/1/2025).
Kedua, kasus keracunan yang menimpa delapan siswa SD di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Selasa (18/2/2025). Korban mengeluh sakit perut dan muntah-muntah seusai menyantap menu MBG yang diduga basi dan berulat.
Ketiga, sedikitnya 60 pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, keracunan seusai menyantap paket MBG pada Senin (14/4/2025). Para siswa itu mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare. Mereka merupakan pelajar dari delapan sekolah, dari jenjang TK hingga SMP di Batang.
Keempat, keracunan yang menimpa sejumlah siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur dan SMP PGRI Cianjur, Jawa Barat. Mereka mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi paket MBG pada Senin (21/4/2025).
Berdasarkan data temuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, jumlah siswa yang diduga keracunan seusai mengonsumsi makanan dalam program MBG di dua sekolah tersebut mencapai 165 orang. Sebagian besar siswa harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik, dan puskesmas setempat.
Kelima, peristiwa terbaru, 400 pelajar mengalami keracunan makanan di Kecamatan Rancapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (1/5/2025). Para korban yang tersebar dari jenjang pendidikan TK, SD, hingga SMP itu diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis. Mereka merasakan mual, pusing, sakit perut, hingga diare.
Hingga kini, hasil pantauan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan 17 kasus keracunan di 10 provinsi dengan beragam penyebabnya. Di tengah kondisi yang demikian, komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) adalah keharusan yang mutlak dilakukan.
Wajib Dievaluasi
Sebagaimana lazimnya implementasi sebuah program (kebijakan), aksi evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan kesangkilan dan kemangkusan (optimalisasi) program tersebut. Demikian halnya dengan program MBG ini.
Sejatinya, program MBG ini bukan hanya sekadar bicara makanan dan minuman, MBG harus dipahami dan dimaknai sebagai program membangun generasi peradaban yang unggul, mempribadi, disiplin, tekun, bertanggung jawab, memiliki visi jauh ke depan, peduli sesama, dan berkarakter. Oleh karena itu, pelayanan yang penuh dedikasi dan kesungguhan hati serta dukungan tulus dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan implementasinya.
Mengingat betapa MBG itu sangat penting dan strategis dalam membangun generasi unggul untuk kepentingan dan kemajuan sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat di satu pihak, serta terus berulangnya kasus keracunan makanan yang diduga akibat mengonsumsi paket MBG di pihak lain, evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan (wajib dilakukan) untuk memastikan kualitas makanan, keamanan, dan keberlanjutan program tersebut.
Tak sekadar evaluasi penyiapan makanan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan koordinasi para pihak yang berkepentingan (terkait) dan komunikasi publik yang baik dan komprehensif.
Sejumlah rekomendasi yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama BGN. Untuk itu, BGN berkewajiban melakukan investigasi secara menyeluruh terkait standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG. Pihak BGN harus memastikan sistem manajemen di dapur, menjamin keamanan dan kebersihan penyimpanan bahan makanan, dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Kedua, BGN mesti (wajib) menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dan standar pelayanan minimal (SPM) untuk keberhasilan program MBG. Juknis dan SPM harus dijadikan acuan/rujukan bersama oleh semua SPPG agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.
Ketiga, proses pengelolaan MBG harus dilakukan sebaik mungkin dari hulu hingga hilir untuk meminimalisir bahkan memitigasi risiko kendala pembayaran kepada mitra dan keracunan makanan pada siswa penerima paket MBG.
Keempat, Badan Gizi Nasional alias BGN harus membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang kredibel dan memastikan soliditas ekosistem implementasinya.
Kelima, pihak BGN mesti memastikan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Transparansi dan akuntabilitas pencairan dana untuk program MBG perlu dijamin agar tidak terjadi manipulatif dan tindakan koruptif.
Keenam, pengelolaan program MBG sebaiknya didesentralisasi. Indonesia ini negara besar dan luas. Peran pemerintah daerah (pemda), apakah per kabupaten, per kota madya, atau per provinsi harus diperkuat dan pelibatan masyarakat harus diperbanyak dalam mengelola dapur MBG sehinga bisa lebih menyesuaikan (kondisi) daerah masing-masing.
Ketujuh, melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas asupan nutrisi dan keamanan menu MBG.
Catatan Penutup
MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan gizi bagi anak sekolah untuk Indonesia Emas 2045. Selain itu, secara spesifik, MBG bertujuan untuk mengatasi gizi buruk dan stunting di Indonesia, mendukung tumbuh kembang anak-anak, memastikan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. MBG diharapkan mampu mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar yang akan bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Mengingat substansi MBG itu sangat strategis untuk masa depan bangsa dengan meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa, maka semua pihak mesti menyambut baik dan memberikan dukungan (positif) terhadap program MBG. Pihak yang berkompeten terkait MBG harus menjamin komitmen terhadap transparansi, partisipasi, dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pemenuhan fungsi nutrisinya dan keamanan menu MBG untuk keselamatan anak.
Para petugas dalam tataran teknis harus memberikan jaminan pelayanan dengan penuh dedikasi, kesungguhan hati, tulus-ikhlas, jauh dari tindakan manipulatif dan koruptif. Hanya dengan komitmen yang demikian, hak anak atas makanan yang lebih sehat, masa depan lebih baik, inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 bisa diejawantahkan. Hanya dengan komnitmen yang demikian, masa depan bangsa yang gilang-gemilang bisa diwujudnyatakan. Semoga demikian!!!
*Penulis Alumnus USD Yogya
Guru di SMP/SMA St. F. Asisi
Pontianak – Kalimantan Barat
Editor : Hanif