Oleh: Putri Dwi Lestari*
Dalam dunia yang semakin didorong oleh data, sains, dan bukti empirik, filsafat positivisme menjadi salah satu aliran yang mendapat tempat penting, termasuk dalam ranah pendidikan. Positivisme, yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19, berpegang pada prinsip bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan verifikasi ilmiah. Dalam konteks pendidikan, filsafat ini menekankan pada metode ilmiah, pengamatan, dan pendekatan kuantitatif dalam memahami dan mengajarkan berbagai aspek kehidupan. Namun, seiring berkembangnya tantangan zaman, perlu dipertanyakan sejauh mana filsafat positivisme dapat menjawab kebutuhan pendidikan masa kini yang semakin kompleks dan multidimensional.
Salah satu kekuatan utama positivisme dalam pendidikan adalah penekanannya pada kejelasan, objektivitas, dan pengukuran. Dalam sistem pendidikan modern, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendekatan positivistik sangat mendukung pencapaian hasil belajar yang terukur. Standar kurikulum nasional, penilaian berbasis angka, dan pengujian objektif semuanya berakar pada pandangan bahwa pengetahuan dapat diukur dan dibandingkan. Hal ini memungkinkan sistem pendidikan memiliki parameter yang jelas dalam menilai keberhasilan siswa, guru, maupun lembaga pendidikan. Di satu sisi, ini menciptakan sistem yang adil dan terstruktur, terutama dalam pengelolaan pendidikan secara makro.
Selain itu, positivisme mendorong pengembangan metode pembelajaran berbasis bukti (evidence-based education). Dengan menggunakan penelitian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, guru dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebagai contoh, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi metode pengajaran matematika yang paling berhasil dalam meningkatkan pemahaman siswa berdasarkan data uji coba atau eksperimen di lapangan. Pendekatan ini juga mendukung penggunaan teknologi pendidikan berbasis data untuk meningkatkan kualitas dan akurasi pengajaran.
Namun, filsafat positivisme juga mengandung keterbatasan yang signifikan ketika diterapkan secara eksklusif dalam pendidikan. Salah satu kritik utama terhadap positivisme adalah kecenderungannya untuk mengabaikan aspek subjektif, emosional, dan sosial dalam proses belajar mengajar. Pendidikan bukan semata-mata soal transfer pengetahuan yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan empati, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Aspek-aspek ini sulit diukur dengan angka atau diuji dengan eksperimen laboratorium, tetapi justru merupakan inti dari pendidikan yang bermakna.
Sebagai contoh, bagaimana kita dapat mengukur secara objektif kemampuan seseorang dalam berempati? Atau bagaimana kita menilai kedalaman pemikiran kritis siswa terhadap isu sosial tertentu hanya melalui tes pilihan ganda? Di sinilah positivisme menemui batasnya. Ketika pendidikan terlalu menekankan pada hal-hal yang bisa diukur, maka nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar bisa terabaikan. Siswa menjadi seperti objek evaluasi semata, bukan subjek aktif yang berhak atas proses pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.
Dalam konteks kurikulum pendidikan di Indonesia, jejak positivisme dapat terlihat jelas dalam pendekatan yang digunakan, misalnya pada Kurikulum Merdeka saat ini. Penekanan pada capaian pembelajaran, standar kompetensi, dan asesmen nasional berbasis data merupakan manifestasi dari pendekatan positivistik. Pemerintah berupaya mengukur kualitas pendidikan secara objektif melalui instrumen seperti asesmen penilaian, survei karakter, dan literasi numerasi. Semua itu mencerminkan upaya untuk menjadikan pendidikan lebih ilmiah, terukur, dan berbasis bukti.
Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini kerap menimbulkan tantangan. Misalnya, dalam praktik pembelajaran di sekolah, guru seringkali lebih fokus mengejar pencapaian nilai dalam ujian daripada memfasilitasi proses berpikir kritis atau pengembangan karakter siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai humanistik dalam pendidikan bisa tersingkirkan jika orientasi pengukuran terlalu dominan. Siswa akhirnya dipandang sebagai “produk” yang harus memenuhi standar nilai tertentu, bukan sebagai individu unik yang perlu dibimbing sesuai potensi masing-masing.
Kurikulum Merdeka sebenarnya mencoba mengakomodasi kritik terhadap pendekatan positivistik yang terlalu kaku dengan memberi ruang pada diferensiasi pembelajaran, penguatan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila, serta kebebasan guru dalam merancang pembelajaran kontekstual. Ini adalah langkah maju menuju pendidikan yang lebih holistik. Tetapi tetap saja, instrumen evaluasi nasional masih berbasis pengukuran kuantitatif yang merepresentasikan sisa-sisa positivisme dalam sistem pendidikan kita.
Maka dari itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa dan calon pendidik untuk bersikap kritis terhadap dominasi positivisme dalam pendidikan. Bukan berarti kita harus menolak sepenuhnya pendekatan ini, tetapi perlu adanya keseimbangan dengan pendekatan lain seperti interpretatif, kritis, atau bahkan eksistensialisme dalam pendidikan. Pendidikan yang holistik seharusnya tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga bijak secara moral, kreatif, dan memiliki kesadaran sosial. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang utuh, bukan sekadar pencetak nilai.
Sebagai penutup, filsafat positivisme telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penerapannya harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan manusiawi dan konteks sosial yang terus berubah. Pendidikan bukan sekadar angka dan data, tetapi juga soal makna dan nilai. Oleh karena itu, marilah kita membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan apa yang bisa diukur, tetapi juga menghargai hal-hal yang tak kasatmata, namun esensial bagi kemanusiaan.**
*Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Editor : Miftahul Khair