Oleh: Muhammad Fikri Amra*
Entah sudah berapa kali saya menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Timur Tengah adalah kawasan paling rumit di dunia. Tapi kejadian beberapa waktu lalu benar-benar membuktikan betapa naifnya saya berpikir situasi tidak akan lebih buruk dari ini. Serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran tanggal 21-22 Juni lalu mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar konflik kawasan, melainkan permulaan dari apa yang mungkin akan kita ingat sebagai titik balik geopolitik global.
Duduk di ruang kerja sambil membaca dan mendengar berita, saya teringat diskusi dengan kolega yang mendalami kajian Timur Tengah khususnya Iran. Dia bilang, "Orang Iran tidak anti-Israel karena agama. Mereka lebih takut kalau negaranya akan jadi seperti Irak atau Libya." Sekarang, ketakutan itu menunjukkan tanda-tanda akan terwujud.
Psikologi Ketakutan yang Mengakar
Konflik ini sebenarnya bukan soal siapa benar siapa salah, tapi tentang bagaimana ketakutan bisa menciptakan spiral kekerasan yang tak terkendali. Saya sering menggunakan analogi sederhana untuk mahasiswa: bayangkan dua tetangga yang saling curiga. Yang satu pasang pagar tinggi karena merasa terancam, yang lain merasa diprovokasi lalu beli anjing galak. Eskalasi terus berlanjut sampai ada yang lempar batu lebih dulu.
Iran mengembangkan teknologi nuklir dengan dalih energi alternatif dan hak kedaulatan. Masuk akal, mengingat mereka punya cadangan minyak yang suatu saat akan habis. Tapi Israel melihatnya berbeda. Bagi mereka, Iran dengan kemampuan nuklir adalah ancaman eksistensial. Tidak ada ruang untuk "mungkin" atau "kemungkinan" dalam kalkulasi keamanan Israel.
Hal yang paling membuat frustrasi adalah semua pihak sebenarnya punya poin valid. Iran tentu saja berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Itu dijamin oleh Non-Proliferation Treaty (NPT). Israel juga punya alasan historis untuk paranoid terhadap ancaman pemusnahan. Sedangkan, Amerika Serikat khawatir dengan stabilitas kawasan tempat di mana mereka punya berbagai kepentingan strategis bernilai triliunan dolar.
Masalahnya, ketika ketakutan sudah mengambil alih logika, jalur diplomasi jadi hampir mustahil terwujud. Setiap langkah satu pihak diinterpretasikan dengan kacamata paling negatif oleh pihak lain. Iran membangun sentrifuge, Israel akan mengatakan itu untuk bom. Israel melakukan patroli udara, Iran menganggap itu sebagai persiapan serangan. Ini seperti menjadi lingkaran setan yang sempurna.
Ketika Hukum Internasional jadi Kertas Toilet
Izinkan saya blak-blakan soal aspek legal konflik ini. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran adalah pelanggaran hukum internasional yang tidak bisa diperdebatkan. Tidak ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan. Tidak ada bukti konkret Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Yang ada hanya spekulasi dan proyeksi ancaman masa depan. Doktrin preemptive strike yang dipakai sebagai justifikasi adalah pisau bermata dua yang berbahaya. Hari ini Amerika dan Israel pakai untuk menyerang Iran, besok Tiongkok mungkin saja bisa menggunakan alasan serupa untuk menyerang Taiwan, atau Rusia untuk invasi negara Baltic. Kita sedang membuka kotak Pandora yang sulit ditutup kembali.
Sebagai pembelajar ilmu hubungan internasional, saya prihatin melihat bagaimana aturan-aturan yang butuh puluhan tahun untuk dibangun bisa dilanggar dengan mudah atas nama "keamanan nasional". PBB yang sudah lemah jadi makin tidak relevan. Multilateralisme yang menjadi fondasi tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami krisis eksistensial.
Yang lebih parah, serangan terhadap fasilitas nuklir punya risiko kontaminasi radioaktif. Ini bukan hanya melanggar sovereignty sebuah negara, tapi juga berpotensi membahayakan jutaan penduduk sipil di kawasan. Ironisnya, tindakan yang diklaim untuk mencegah proliferasi nuklir justru menciptakan bencana nuklir yang nyata.
Ketika Ekonomi Jadi Senjata
Satu hal yang sering diabaikan dalam analisis konflik ini adalah dimensi ekonominya. Iran bukan negara miskin yang bisa dibiarkan hancur tanpa konsekuensi global. Mereka menguasai 20 persen cadangan gas dunia dan 10 persen cadangan minyak. Selat Hormuz yang mereka kendalikan adalah jalur vital energi global selama ini.
Sanksi ekonomi yang sudah bertahun-tahun memang telah melemahkan Iran, tapi juga mendorong mereka untuk lebih inovatif. Sistem pembayaran alternatif yang mereka kembangkan bersama Tiongkok dan Rusia sekarang jadi ancaman serius bagi dominasi dolar. Deglobalisasi yang dipercepat konflik ini menguntungkan Beijing dan Moskow yang sedang membangun tatanan ekonomi alternatif.
Yang menarik, negara-negara Arab Gulf berada dalam posisi dilematis. Secara ekonomi, mereka butuh stabilitas untuk investasi dan diversifikasi ekonomi. Tapi konflik Iran-Israel memaksa mereka memilih sides, sesuatu yang mereka hindari bertahun-tahun. UAE dan Bahrain yang sudah normalisasi dengan Israel lewat Abraham Accords sekarang harus menghadapi tekanan domestik dan regional.
Volatilitas harga energi akibat konflik ini sudah mulai terasa di beberapa negara. Harga BBM akan naik, inflasi mulai creep up, dan rencana transisi energi terancam akan terganggu. Ini reminder bahwa konflik di Kawasan yang jauh tetap punya dampak langsung ke kehidupan sehari-hari kita.
Realignment yang Tidak Bisa Dihindari
Konflik ini mempercepat proses realignment geopolitik yang sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Rusia-Tiongkok axis semakin menguat dengan Iran sebagai partner junior yang valuable. Barat semakin terisolasi dalam hubungannya dengan Global South yang frustrasi dengan standar ganda dan unilateralisme Amerika.
Turki, yang selama ini bermain di semua sisi, mulai condong ke arah non-alignment yang lebih tegas. Erdogan melihat ini sebagai kesempatan untuk memposisikan Turki sebagai leader regional yang independen. India, meski telah menjadi partner strategis Amerika, tetap menjaga hubungan dengan Iran karena kepentingan energi dan konektivitas dengan Asia Tengah.
Yang paling menarik adalah posisi negara-negara di Asia Tenggara. Vietnam, Laos, dan Myanmar yang punya hubungan dekat dengan Tiongkok-Rusia mulai melontarkan kritik terhadap unilateralisme Barat. Indonesia dan Malaysia, meski moderate, juga tidak bisa diam saja melihat pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan.
Uni Eropa terjebak dalam contradictio in terminis, antara solidaritas Atlantik dan komitmen pada rule-based international order. Respons mereka yang terkesan setengah hati menunjukkan krisis internal yang mendalam. Brexit effect masih terasa, dan sekarang ada tekanan tambahan dari konflik ini.
Indonesia di Persimpangan Jalan
Sebagai middle power dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia ada di posisi unik dalam konflik ini. Kita sebenarnya punya kredibilitas untuk bicara dengan semua pihak. Hubungan dengan Amerika tetap solid, dengan Tiongkok semakin menguat, dengan Iran cukup baik, dan dengan Israel? Cukup complicated.
Pengalaman Indonesia dalam conflict resolution, dari proses perdamaian di Kamboja sampai Mindanao, memberikan kita legitimasi untuk menawarkan alternatif. Namun, political will pemerintah saat ini masih harus dipertanyakan. Apakah kita siap mengambil risiko diplomasi untuk perdamaian dunia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sejak merdeka? Atau tetap memilih pendekatan low profile yang aman tapi tidak berdampak?
Yang jelas, konflik ini punya dampak langsung ke Indonesia. Volatilitas ekonomi global, terganggunya rantai pasokan, potensi krisis pengungsi jika konflik melebar, semua ini butuh persiapan yang matang dan serius. Keamanan energi jadi fokus utama, mengingat ketergantungan kita pada impor minyak yang masih tinggi.
Mencari Cahaya di Ujung Terowongan
Pesimis? Ya. Hopeless? Belum tentu. Sejarah penuh dengan konflik yang kelihatan impossible to resolve tapi akhirnya berhasil diselesaikan. Camp David Accords antara Mesir-Israel, Good Friday Agreement di Irlandia Utara, atau bahkan Oslo Accords yang meski gagal tapi sempat membuka peluang damai.
Dibutuhkan leadership yang berani mengambil risiko dengan perhitungan yang cermat untuk perdamaian. Nixon ke Tiongkok, Sadat ke Jerusalem, Mandela dengan de Klerk, langkah yang diambil tentu saja tidak populer bagi politik domestik demi terobosan dalam diplomasi. Formula win-win solution sebenarnya ada: Iran bisa saja mendapat jaminan untuk program nuklir damai yang ditambah dengan insentif ekonomi, sedangkan Israel dengan jaminan keamanan melalui mekanisme multilateral, kekuatan regional untuk stabilitas pembangunan ekonomi. Hanya saja, political will dan trust dari keduanya yang sulit ditemukan setidaknya hingga saat ini. Timur Tengah sudah terlalu lama menjadi theater of conflicts. Saatnya semua pihak, regional powers, great powers, hingga middle powers seperti Indonesia berkolaborasi untuk memutus rantai konflik yang berdampak pada jutaan orang tidak bersalah.**
*Penulis adalah dosen Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar.
Editor : Hanif