Oleh: Rosadi Jamani*
Soal image atau persepsi kadang sudah dihilangkan. Bagi warga Pontianak, ketika mendengar Kecamatan Pontianak Utara, ada image yang sepertinya mengganjal. Susah memang untuk dijabarkan. Namun, ada bahasa media yang sedang ramai, Pontianak Utara Dianaktirian. Benarkah demikian?
Di tanah penuh harapan yang disebut Pontianak Utara, rakyat menanti pembangunan seperti petani menanti hujan di musim kemarau panjang. Mata menatap ke langit, hati berharap pada nasib, sementara sepatu bolong tetap dipakai berjalan di atas aspal yang lebih mirip rempeyek raksasa, rapuh, retak, dan bikin terpeleset iman.
Lalu datanglah pahlawan bersurban data, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan. Dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Pontianak pada 24 Juni 2025, beliau berdiri tegak seperti tiang listrik yang tak kunjung dialiri lampu. Dengan suara tenang namun menggema di ruang dewan, ia mengumumkan: Pontianak Utara justru dapat anggaran yang besar, Rp52,2 miliar, alias 29 persen dari total anggaran pembangunan kota!
Seketika ruangan seolah berhenti bernafas. Kamera menyorot wajah-wajah yang pura-pura kaget. Para jurnalis mencatat, netizen bersiap mengetik status panjang di Facebook:
“Tuh kan, bukan dianaktirikan, tapi disayang... dari jauh.”
Tapi tunggu dulu. Di balik gegap gempita angka, muncul tokoh lain, Anwar Musaddad, anggota DPRD dari Fraksi PKB, lengkap dengan jubah kekecewaan rakyat. Ia berdiri, menatap tajam ke arah podium seakan Bahasan adalah sistem.
“Ini bukan sekadar opini politik, ini suara warga yang hidup di jalan rusak, yang sekolahnya jauh bak negeri dongeng!”
Lalu dibukalah daftar luka itu. Pertama, Siantan Tengah, negeri Tanpa SMP. Mari kita lihat fakta paling absurd dari serial drama pembangunan ini. Di Siantan Tengah, belum ada satu pun SMP negeri. Nol. Kosong. Hampa. Anak-anak harus menyebrang waktu, ruang, dan kemiskinan hanya untuk bersekolah. Sebagian harus naik perahu, ojek, dan ekspektasi. Sebagian lain cukup naik doa dan sabar.
Padahal, jumlah penduduk Pontianak Utara mencapai 98.400 jiwa (data BPS 2023), dengan persentase anak usia sekolah sekitar 20 persen. Itu berarti ada lebih dari 19 ribu anak yang membutuhkan pendidikan. Satu kecamatan tak punya satu pun SMP Negeri? Bahkan Hogwarts pun lebih gampang diakses dari desa itu.
Kedua, jalan rusak. Filosofi lubang. Masuklah ke sub-bab tragikomedi yang lain: infrastruktur jalan. Jalan-jalan di beberapa titik di Pontianak Utara masih rusak, belum dibangun maksimal. Beberapa bahkan lebih cocok disebut jalur rintangan ketimbang fasilitas umum.
Bagi warga, jalan adalah nadi kehidupan. Tapi di Pontianak Utara, jalan adalah teka-teki. Lubang-lubang kecil dan besar bersaing merebut perhatian pengguna jalan. Bahkan lubang itu begitu dalam, katanya bisa menyimpan kenangan mantan dan janji kampanye 2018 yang belum ditepati.
Baca Juga: Singkawang Innovation Awards (SINAR) 2025: Ajang Adu Gagasan dan Tatanan Penerapan
Ketiga, anggaran besar, tapi mana wujudnya? Anggaran Rp52,2 miliar. Itu bukan main-main. Tapi rakyat bertanya, uangnya ke mana? Apakah masuk ke dimensi lain? Atau sedang transit dulu di folder pending review?
Wali Kota Edi Kamtono menjawab dengan elegan, “Masalahnya, banyak aset di sana milik provinsi atau pusat, seperti jalan nasional dan UPT.” Artinya, walau niat baik sudah ada, tangan kota kadang tak cukup panjang menjangkau urusan pusat. Jadi ya mohon maklum, meski anggaran sudah turun dari langit APBD, pelaksanaannya butuh ritual koordinasi dulu ke dewa-dewa birokrasi.
Di sinilah kita tiba pada filsafat pembangunan lokal, bahwa pembangunan bukan sekadar jumlah uang, tapi kemampuan mentransformasikannya jadi nyata. Dan di sinilah Pontianak Utara masih tertatih, seperti gladiator yang sudah diberi pedang tapi belum dikasih arena bertarung.
Masalahnya memang bukan cuma angka, tapi perasaan. Perasaan bahwa pembangunan di tempat lain seperti cahaya matahari, sementara di Pontianak Utara masih seperti sinar rembulan, indah dari jauh, tapi dingin dan tidak bisa dipakai menjemur baju.
Bahasan bilang, "Anggaran besar sudah dikucurkan." Tapi warga menjawab, "Kami tak mandi dari kucuran itu." Ini bukan hanya soal pembangunan, ini soal persepsi keadilan, distribusi manfaat, dan komunikasi yang gagal.
Pontianak Utara bukan sekadar “dianaktirikan.” Kadang ia terasa seperti anak pungut dalam struktur pembangunan kota. Diakui saat perlu suara, dilupakan saat bagi anggaran. Ia menunggu, bersabar, dan terus berjalan di atas jalan yang tak layak disebut jalan.
Maka wahai pemerintah, jika cinta itu benar ada, wujudkan ia dalam bentuk yang bisa disentuh rakyat. Jangan hanya bicara anggaran dan niat. Tunjukkan jalan yang mulus, sekolah yang berdiri, dan suara rakyat yang didengar. Karena pembangunan yang tak terasa itu seperti sayur tanpa garam: hambar, membosankan, dan bikin orang cari warung sebelah.**
*Penulis adalah dosen UNU Kalimantan Barat.
Editor : Hanif