Oleh: Ovy Novakarti*
Pada Selasa, 29 Juli 2025, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya kembali harus berjalan kaki menembus belantara lahan gambut di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melahap beberapa hektare kawasan tersebut. Mereka menyebut pemadaman sangat sulit dilakukan. Minimnya sumber air dan akses jalan yang tidak memungkinkan kendaraan pemadam untuk masuk menjadi kendala utama.
Tahun berganti, musim kemarau datang silih berganti, tetapi siklus kebakaran lahan tetap menjadi momok tahunan yang menyelimuti Kalimantan Barat, terutama wilayah Kubu Raya. Bukan hanya merusak ekosistem dan memperparah krisis iklim, karhutla juga mengancam kesehatan publik, pendidikan anak-anak, dan masa depan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Masalah ini bukan sekadar soal teknis, seperti kurangnya armada pemadam atau keterbatasan anggaran. Ini adalah krisis struktural. Dan selama solusi yang ditawarkan hanya bersifat reaktif, kita akan terus terjebak dalam lingkaran asap dan retorika.
Bencana yang Bisa Ditebak tetapi Tak Pernah Diantisipasi
Setiap tahun, kita seperti déjà vu. Langit menguning, anak-anak terpaksa libur sekolah karena ISPA, petani gagal panen, dan masyarakat desa hidup dalam kecemasan. Ironisnya, bencana ini sejatinya bisa diprediksi. Kita tahu kapan musim kemarau datang. Kita tahu daerah-daerah rawan terbakar. Tapi mengapa antisipasinya begitu lemah?
Karhutla bukan hanya soal api, tapi tentang siapa yang punya kuasa atas tanah. Banyak lahan yang terbakar berada di wilayah konsesi perusahaan atau lahan yang tak memiliki kejelasan tata kelola. Di sisi lain, masyarakat lokal sering kali tidak punya alternatif selain membuka lahan dengan cara bakar: murah dan cepat, tapi berdampak panjang.
Ketika karhutla terjadi, narasi media dan kebijakan sering kali menyorot perilaku "tradisional" masyarakat yang membuka lahan. Namun yang jarang dibahas adalah mengapa mereka masih memilih cara itu. Jawabannya, karena belum ada solusi ekonomi yang menjanjikan dan adaptif terhadap kondisi mereka. Pendekatan represif seperti sanksi hukum atau patroli aparat tak akan efektif jika tak dibarengi dengan pemberdayaan yang nyata. Kita butuh perubahan paradigma: dari menghukum jadi memberdayakan, dari memadamkan jadi mencegah.
Sekolah Tani Gambut dan Patroli Komunitas: Solusi dari Akar Rumput
Bayangkan ada “Sekolah Tani Gambut” di tiap desa rawan karhutla. Bukan dalam bentuk gedung, tapi forum belajar rutin bagi warga desa tentang karakteristik tanah gambut, teknik pertanian ramah gambut, pengelolaan air, dan mitigasi risiko kebakaran.
Program ini bisa diperkuat dengan pembentukan Patroli Komunitas berbasis kearifan lokal. Mereka bukan polisi hutan, melainkan warga yang dilatih dan diberi kepercayaan untuk memantau wilayah sekitar, mendeteksi potensi titik api, melaporkan dengan cepat, dan bahkan menjadi duta edukasi ke tetangga. Di beberapa wilayah Kalimantan dan Sumatera, pendekatan serupa terbukti mampu menurunkan jumlah titik api secara signifikan. Alih-alih mengandalkan mobil pemadam yang tak bisa masuk ke pelosok desa, fire prevention berbasis komunitas jauh lebih strategis. Pemerintah daerah, LSM, dan dunia usaha dapat menjadi mitra pendukung: dari pelatihan, alat komunikasi, hingga insentif sosial atau ekonomi.
Penting ditekankan bahwa pemberdayaan bukan soal bagi-bagi alat semprot atau bantuan pangan saat krisis. Ini tentang memindahkan pusat kontrol dan pengetahuan ke tangan masyarakat. Tentu program seperti ini membutuhkan investasi waktu, energi, dan koordinasi lintas sektor. Tapi jika dibandingkan dengan kerugian akibat karhutla: dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Maka, biaya pemberdayaan jauh lebih masuk akal. Apalagi, pendekatan ini memberikan efek jangka panjang: membangun solidaritas sosial, rasa kepemilikan terhadap lingkungan, dan kemandirian desa dalam menghadapi ancaman ekologis.
Titik Balik Ekologis
Selama ini, kebakaran hutan dan lahan terlalu sering dianggap sebagai musibah musiman, bukan kegagalan struktural. Tapi kita tak bisa lagi menunggu siklus bencana ini berlalu begitu saja. Tidak di tengah krisis iklim. Tidak di tengah penderitaan warga yang setiap tahun menghirup asap, kehilangan tanah, dan tak punya ruang untuk pulih. Transformasi ini harus dimulai sekarang. Dari desa, dari warga, dari sistem yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama penjaga ekosistemnya. Pemerintah, akademisi, NGO, dan sektor swasta harus berhenti bekerja dalam silo dan mulai membangun pendekatan kolaboratif yang berpihak pada masyarakat akar rumput. Karena hanya dengan memberdayakan masyarakat lokal, kita bisa membangun pertahanan ekologis yang nyata dan berkelanjutan.**
*Penulis adalah Dosen Sosiologi, Universitas Tanjungpura.
Editor : Hanif