Oleh: Kristoforus Bagas Romualdi*
Tahun ajaran 2025/2026 menandai babak baru dalam dunia pendidikan Indonesia dengan masuknya mata pelajaran (mapel) Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam kurikulum. Kebijakan ini diatur melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dan berlaku secara bertahap mulai dari kelas 5 SD hingga SMA. Meski masih bersifat pilihan, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Mengingat, arus perubahan teknologi AI yang cepat, secara nyata telah berimplikasi pada ekonomi dan pekerjaan, serta cara belajar generasi sekarang.
Tak bisa dipungkiri, kehidupan sehari-hari masyarakat kini tidak lepas dari penggunaan kecerdasan buatan. Mulai dari kelompok pelajar hingga pekerja, banyak yang menggunakan teknologi ini. Survei yang dilakukan media Tirto bekerja sama dengan Jakpat mengungkap bahwa 86,21 persen pelajar Indonesia menggunakan AI seperti ChatGPT setidaknya sekali dalam sebulan untuk menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah. Sementara survei dari Microsoft dan LinkedIn (2024) menyebutkan bahwa 92 persen pekerja di Indonesia aktif menggunakan AI generatif dalam pekerjaan mereka. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, bukan lagi sekadar tren teknologi
Pada konteks ekonomi, studi yang diterbitkan Katadata (bersama ELSAM dan Access Partnership) menyebut bahwa AI generatif bisa membuka kapasitas produksi hingga US$243,5 miliar, atau sekitar Rp3.700 triliun. Ada juga proyeksi yang diterbitkan oleh firma konsultan Kearney menunjukkan bahwa pada tahun 2030, AI dapat memberikan kontribusi hingga US$366 miliar terhadap PDB Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki teknologi digital dan AI sebagai penggerak utama bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, kebijakan memperkenalkan AI sejak usia sekolah merupakan jembatan penting untuk membangun generasi yang melek teknologi. Mapel AI juga bisa menjadi sarana memperkuat budaya riset dan inovasi di sekolah. Proyek-proyek berbasis AI yang sederhana dapat mengasah kreativitas siswa untuk menciptakan solusi nyata di lingkungan sekitar. Misalnya, aplikasi sederhana untuk manajemen sampah, deteksi banjir, atau peta budaya lokal. Dengan demikian, AI tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat.
Namun, langkah ini juga memunculkan berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai untuk mengajarkan AI, terutama sekolah di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet, komputer, dan laboratorium teknologi masih menjadi masalah besar. Jika tidak ditangani, kebijakan ini bisa menambah kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Selain persoalan sarana, ketersediaan guru juga menjadi tantangan serius dalam implementasi kurikulum baru ini. Guru yang memahami AI masih sangat terbatas, sementara pelatihan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tanpa pendidik yang kompeten, mata pelajaran ini hanya akan menjadi formalitas tanpa makna yang mendalam bagi siswa. Maka, keberhasilan program ini sangat bergantung pada strategi pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar.
Lebih jauh, pembelajaran AI sejak dini juga harus menanamkan nilai etika digital. Hal itu dikarenakan AI bisa memperkuat pola perundungan digital melalui manipulasi konten atau penyebaran ujaran kebencian secara masif. Di sisi lain, kecanggihan AI dalam menghasilkan teks maupun gambar menimbulkan risiko plagiarisme yang merusak integritas akademik. Selain itu, pengumpulan data melalui AI tanpa regulasi ketat dapat membuka celah penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, jika siswa hanya diajarkan aspek teknis tanpa menyentuh sisi etis, maka dikhawatirkan teknologi akan dipandang sebatas alat tanpa kesadaran dampaknya terhadap manusia.
Melihat potensi dan tantangan yang ada, maka tanggung jawab besar kini ada di tangan pemerintah dan sekolah untuk memastikan kebijakan ini berjalan adil dan inklusif. Dukungan anggaran, pelatihan guru, serta penyediaan perangkat digital harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Selain itu, kurikulum yang mengakomodasi mata pelajaran AI harus dirancang adaptif, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kebutuhan dasar siswa. Hal ini akan memastikan bahwa AI tidak hanya jadi alat bantu, tetapi juga sarana untuk membentuk kompetensi abad ke-21.**
*Penulis adalah Dosen FKIP Universitas Tanjungpura.
Editor : Hanif