Oleh: Dr. Muhammad Muhajir, M.Pd.I*
Pertanyaan mengenai kapan sebenarnya siswa di Indonesia mulai belajar membaca merupakan isu fundamental dalam diskursus pendidikan nasional. Namun ironisnya, jawabannya tidak tertera secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan formal yang berlaku.
Dalam praktiknya, pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia difokuskan pada pengembangan potensi anak secara holistik, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, serta moral dan spiritual. Regulasi bahkan melarang pengajaran calistung (membaca, menulis, berhitung) secara formal pada jenjang ini, dengan alasan menghormati tahapan perkembangan anak.
Namun, di jenjang berikutnya, kelas 1 sekolah dasar/madrasah ibtidayah, siswa justru langsung dihadapkan pada buku teks yang tidak jarang menuntut pemahaman bacaan. Situasi ini menimbulkan paradoks pedagogis, siswa diharapkan memahami materi berbasis teks tanpa pernah memperoleh pengalaman belajar membaca secara sistematis dalam kurikulum formal. Akibatnya, jika seorang anak hanya menempuh jalur pendidikan formal tanpa intervensi pembelajaran membaca di luar sekolah, ia berpotensi tidak pernah mendapatkan instruksi membaca yang terstruktur, akhirnya tidak memiliki kemampuan membaca dengan baik, terlebih keterampilan membaca.
Fenomena ini menegaskan bahwa membaca, yang seharusnya menjadi ilmu alat (instrumental knowledge) bagi setiap siswa, justru tidak memperoleh tempat yang memadai dalam desain kurikulum. Padahal, kemampuan membaca merupakan prasyarat utama untuk memahami berbagai disiplin ilmu. Tidak mengherankan jika kemudian masih ditemukan siswa sekolah dasar, menengah, bahkan atas, yang belum mampu membaca dengan lancar dan memahami teks dengan baik.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menaruh harapan besar pada peningkatan literasi nasional, yang setiap tahunnya diukur melalui rapor pendidikan dan indikator internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment). Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa capaian literasi Indonesia masih jauh dari ideal.
Data PISA 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dari 80 negara, meskipun naik 5–6 posisi dari PISA 2018. Skor literasi membaca (359), matematika (366), dan sains (383) seluruhnya berada di bawah rata-rata OECD (476 untuk membaca, 474 untuk matematika, dan 485 untuk sains) [GoodStats, 2023].
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan mendasar antara ekspektasi kebijakan dan realitas implementasi pembelajaran di lapangan. Tanpa pembenahan yang sistematis terhadap strategi pembelajaran membaca di tingkat awal, target peningkatan literasi nasional akan sulit tercapai. Indonesia memerlukan intervensi kebijakan yang menempatkan kemampuan membaca sebagai fondasi kurikulum, sehingga siswa tidak hanya dapat membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengkritisi teks yang mereka hadapi.
Rekomendasi Kebijakan dan Solusi Praktis
Pertama, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menempatkan pembelajaran membaca sebagai prioritas pada tahap awal pendidikan dasar. Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi structured literacy dalam kurikulum kelas 1 dan kelas 2 SD, yang berfokus pada penguasaan keterampilan fonologis, pengenalan huruf, pemahaman kosakata, serta strategi membaca pemahaman. Pendekatan ini telah terbukti efektif di berbagai negara dengan capaian literasi tinggi, seperti Finlandia dan Singapura.
Kedua, pelatihan guru harus diarahkan pada penguasaan metodologi pengajaran membaca berbasis bukti (evidence-based reading instruction). Banyak guru di Indonesia masih menggunakan metode intuitif atau turun-temurun yang tidak selalu sejalan dengan temuan penelitian terkini. Pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan akan memastikan guru memiliki kompetensi pedagogis yang memadai untuk mengajarkan membaca kepada anak didik.
Ketiga, diperlukan intervensi literasi keluarga melalui program kemitraan sekolah-orang tua. Studi-studi literasi awal menunjukkan bahwa dukungan orang tua, melalui pembacaan bersama (shared reading), penyediaan bahan bacaan, dan lingkungan literat, memiliki kontribusi signifikan terhadap kemampuan membaca anak. Oleh karena itu, pemerintah dan sekolah dapat menyediakan modul pembinaan orang tua terkait strategi mendukung anak belajar membaca di rumah.
Keempat, penilaian literasi harus dilakukan sejak dini, bukan hanya di tingkat nasional atau internasional, tetapi juga di tingkat kelas dan sekolah. Asesmen formatif yang dilakukan secara berkala akan membantu guru mengidentifikasi hambatan belajar membaca sedini mungkin, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masalah menjadi kronis.
Kelima, alokasi sumber daya pendidikan harus mempertimbangkan ketersediaan bahan bacaan yang menarik, relevan, dan setara untuk semua daerah, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ketimpangan akses buku dan fasilitas belajar akan memperlebar kesenjangan literasi antarwilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi.
Secara keseluruhan, pembelajaran membaca harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Indonesia. Tanpa fondasi literasi yang kokoh, semua target pembelajaran pada jenjang selanjutnya akan rapuh, dan cita-cita menjadikan Indonesia unggul dalam literasi hanya akan menjadi retorika.
Jika Indonesia mampu menempatkan kemampuan membaca sebagai prioritas strategis dalam kebijakan pendidikan, disertai implementasi yang konsisten dan berbasis riset, maka peningkatan peringkat literasi pada PISA bukanlah hal yang mustahil. Lebih dari itu, kita akan melahirkan generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi tantangan global.**
*Penulis adalah Founder Smart Learning Center Sintang dan TK Islam Internasional Aku Anak Saleh. Alumni Program Doktoral UIN Alauddin Makassar.
Editor : Hanif