Oleh: Kristiawan Balasa*
“Kakaknya itu sudah baca Munir, Tan Malaka,” kata Ketua Komite sekolah kami. Ia tidak sedang sombong atau jualan. Obrolan itu muncul saat pertemuan bulanan orang tua murid Cerlang. Menyambung cerita orang tua lain yang anak-anaknya masuk ke jenjang SMP, sementara adiknya masih di Cerlang. Saya tentu saja terkejut. Dua nama itu baru saya kenal ketika kuliah. Selain karena akses, tentu sebab ketertarikan pada buku baru datang di jenjang tersebut.
Dua buku itu dibaca dari perpustakaan sekolah. Sebelum rapat dimulai, karena datang paling awal, saya sempat mengembara rak dan menemukan buku-buku filsafat, perjuangan kelas, keberagaman, bahkan beberapa target beli saya yang tak kesampaian. Buku-buku itu diletakkan di barisan paling atas, menyesuaikan jenjang dan tinggi badan pembacanya. Sewaktu wawancara calon orang tua murid baru, hal itu sebenarnya sudah dijelaskan. Namun tetap saja, ada rasa wah menemukan buku-buku seperti itu di sebuah perpustakaan sekolah dasar.
Rasa wah itu makin menjadi setelah menyadari September diperingati sebagai Bulan Kunjung Perpustakaan. Di Pontianak, rangkaian acara literasi seperti Ponti Lite Fest dan Pesta Literasi menghadirkan deretan nama beken dunia perbukuan. Tanpa menafikan komunitas literasi yang selama ini bergeliat, kehadiran event semacam itu jelas memberi semangat berlipat. Apalagi ada hal yang jarang dinikmati orang Kalimantan: buku murah.
Padahal asa itu sudah saya dengar sekitar tahun 2015, ketika anggota Komisi X DPR RI, Zulfadhli, mengundang sejumlah pelaku literasi Pontianak di sebuah kafe di bilangan Prof. M. Yamin. Ia membawa kabar baik: pemerintah akan menjamin buku murah dan merata lewat UU Sistem Perbukuan. Namun hampir delapan tahun aturan itu berjalan, cara saya mendapatkan buku murah masih sama, berburu diskon di lokapasar dan membeli tiga sekaligus agar tak rugi di ongkir. Apalagi setelah punya anak, saya sadar harga buku mereka justru lebih bikin geleng kepala.
Anak-anak Cerlang sendiri tak hanya membaca, tapi juga mempertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan polos, yang justru menohok: tentang keadilan, tentang alasan, tentang pilihan. Sikap kritis itu mungkin terdengar remeh di ruang kelas, tapi bisa jadi dianggap berbahaya bagi mereka yang lebih suka diam dan patuh. Bayangan itu terasa makin dekat setelah berita penyitaan buku akhir Agustus lalu. Saya pun bertanya dalam hati, “Apakah yang ingin dibungkam itu gagasan dalam bukunya, atau sikap mempertanyakan itu?”
Kasus penyitaan buku di Indonesia bukan hal baru. Dari Bandung hingga Surabaya, buku-buku masuk ke dalam barang bukti demo. Mulai dari Karl Marx karya Franz Magnis-Suseno, Strategi Perang Gerilya Che Guevara, hingga Anarkisme karya Emma Goldman. Jauh sebelumnya, generasi sebelum saya merasakan bagaimana karya-karya Pramoedya Ananta Toer dibredel. Saya sendiri membacanya dalam versi KW yang beredar di ruang terbatas. Ironisnya, ketika kemudian diterbitkan ulang dengan bebas, harganya tetap tak masuk akal untuk kantong pelajar.
Semua itu memperlihatkan bahwa membaca memang tidak pernah netral. Ia bisa dianggap berbahaya, bahkan mengancam. Maka tidak berlebihan bila Fernando Báez dalam Penghancuran Buku dari Masa ke Masa mengutip peringatan klasik: “Di manapun mereka membakar buku, pada akhirnya mereka akan membakar manusia.”
Alhasil, aktivitas membaca seperti memiliki kelindan yang tak kunjung sudah. Kadang serupa maling yang dikejar-kejar. Kadang, layaknya anak yang dinasihati untuk makan sayuran. Namun, sebagaimana diingatkan Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Membaca, dengan segala godaan dan hambatan yang menyertainya, pada akhirnya adalah jalan untuk melatih pikiran agar jernih dan adil sejak mula, sebelum diwujudkan dalam tindakan nyata.
Upaya-upaya itu pun sedang berlangsung di daerah. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kalbar tahun 2024 tercatat di angka 75,15, lebih tinggi dari rata-rata nasional (73,52). Padahal di tahun sebelumnya, Kalbar masih berada di bawah angka nasional. Lebih menarik lagi, catatan dari Kapuas Hulu, wilayah paling jauh dari ibu kota provinsi, justru mencatat tingkat gemar membaca tertinggi di Kalbar. Fakta ini menegaskan bahwa membaca tidak selalu jadi milik warga kota. Membaca adalah perkara daya juang dan komitmen masyarakat.
Maka membaca sekali lagi terasa sebagai perlawanan. Perlawanan anak-anak yang berani bertanya. Perlawanan orang tua yang tetap mencari cara agar buku bisa terbeli. Perlawanan komunitas yang terus menggelar lapak bacanya, sembari berharap orang baru singgah.
Tugas kita bersama adalah memastikan perlawanan kecil ini tidak padam. Sekolah memberi bahan bacaan lebih beragam, pemerintah menepati janji menghadirkan buku murah dan merata, komunitas literasi terus bertumbuh, dan orang tua membiasakan membaca di rumah. Karena pada akhirnya, kita telah tahu, bahwa membaca adalah cara paling sederhana untuk melawan kemalasan berpikir, melawan pembatasan, dan melawan lupa bahwa buku adalah hak semua orang. **
*Penulis adalah storyteller Pontinesia.
Editor : Hanif