Oleh: Bambang Hermansyah*
SEJAK dideklarasikan 21 tahun lalu, Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sambas Pesisir (KSP) masih memiliki semangat dan tekad yang sama. Masih menyimpan mimpi dan harapan yang tak berbeda, cita cita dan tujuan mulia, ingin sejahtera dan maju bersama. Seraya penuh harap agar pemerintah memprioritaskan CDOB KSP menjadi DOB KSP. Bukan hanya semata-mata dengan alasan pemerataan pembangunan, tetapi lebih dari itu untuk memaksimalkan potensi pesisir atau bahari yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara (LNU) dan Laut China Selatan (LCS).
CDOB KSP ini juga hanya berjarak 3 hingga 4 jam dari pintu perbatasan Indonesia Malaysia di Aruk – Biawak. Artinya, dengan dinamika geopolitik yang begitu dinamis dan penuh ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) hari ini dan kedepan, sangat diperlukan dekatnya perintah dan ruang kendali dari pemerintah sebagai subjek pengambail kebijakan. Oleh karena itu dengan terbentuknya DOB KSP, negara hadir tidak hanya untuk kesejahteraan rakyatnya, melainkan memiliki dampak penting lainnya yaitu menjaga kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara di perbatasan dan pesisir.
Nafas panjang rencana pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir ini merupakan murni aspirasi arus bawah masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Sambas. Terdapat 33 desa, 118 dusun, 196 RW dan 668 RT yang tergabung dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur dan Kecamatan Salatiga telah mengusulkan pemekaran KSP. CDOB KSP bukan ruang kosong, bukan tanpa potensi untuk mandiri, dari aspek infrastruktur atau fisik dan administrasi CDOB KSP sudah sangat memenuhi. Dengan jumlah penduduk 155. 357 jiwa (Data BPS Kab. Sambas 2024), CDOB KSP memiliki 1 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), puskesmas masing 1 perkecamatan dengan jumlah dokter 35 orang. CDOB KSP memiliki sekolah yang lengkap dengan rincian SD/MI sebanyak 97, SMP/MTS sebanyak 34, SMA/SMK/MA berjumlah 16.
Selain itu CDOB KSP memiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Penjajab di Pemangkat dan Selakau, Pelabuhan Pengumpul Sintete, Kec. Semparuk. Selain itu CDOB KSP juga memiliki jalan lingkar (antar kecamatan terhubung), banyak jalur alternatif antara desa dan kecamatan, memiliki sumber air bersih saat musim kemarau. Potensi lainnya, dengan panjang pantai mencapai 34 km, CDOB KSP memiliki potensi bahari mulai dari pantai, perikanan dan hasil olahan perikanan termasuk perikanan budidaya atau tambak serta tambak. CDOB KSP juga memiliki potensi pariwisata, menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang berlimpah, dengan potensi lainnya adalah pertambangan dan galian.
Dari sisi administratif dan legalitas, CDOB KSP sudah melewati tahap penting, seluruh dokumen pendukung telah disetujui dan diserahkan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Sambas, pemerintah provinsi, dan DPRD Kalimantan Barat, serta pemerintah pusat melalui Kemeneterian Dalam Negeri. Kajian akademik menunjukkan bahwa calon Kabupaten Sambas Pesisir telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terkait pembentukan daerah otonom baru. Namun, hingga kini pemerintah pusat masih menerapkan moratorium atau penundaan atau pembatasan pemekaran daerah.
Meski masih dalam moratorium, kiranya pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dan memperiortaskan CDOB KSP menjadi DOB KSP sebagaimana pemekaran Provinsi di Pulau Papua dan Kalimantan Utara. Alasannya, karena secara ekonomi dan sumber daya manusia KSP mampu untuk mandiri. KSP tidak hanya penting untuk pemerataan pembangunan, tetapi lebih dari itu untuk pertahanan dan kemananan serta kedualatan negara di Perbatasan dan Laut China Selatan. Kelak dalam perjalanan panjang sebagai DOB Kabupaten Sambas Pesisir berpotensi menjadi pintu gerbang ekonomi maritim di Utara Kalimantan Barat. Letaknya yang strategis tepat “di mulut” muara Sungai Sambas Besar, berhadapan langsung dengan Laut Natuna dan Laut China Selatan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan laut dan darat. Kawasan industri perikanan dan potensi bahari lainnya. Jika dikelola dengan perencanaan yang baik, pemekaran ini tidak hanya memperkuat kemandirian daerah, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan, tegaknya pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.**
*Penulis adalah alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia; dosen, peneliti dan Sekretaris LPPM UIC Jakarta, warga Selakau Kabupaten Sambas.
Editor : Hanif