Oleh: Dr. Hendrizal, SIP, MPd*
KITA ini kadang terlalu sibuk bicara tentang pendidikan di ruang rapat ber-AC. Di kantor dinas, di forum-forum seminar, di balik layar presentasi penuh angka. Padahal, masa depan pendidikan Kalimantan Barat sebenarnya tidak sedang dibicarakan di sana, tapi sedang diperjuangkan di ruang kelas kecil di desa, di sekolah yang beratap seng, di antara suara ayam dan deru motor nelayan.
Di sanalah anak-anak belajar mengeja mimpi mereka, meski sering tanpa fasilitas memadai. Itu sebabnya, kalau kita mau jujur, pembangunan pendidikan di Kalbar harus dimulai dari desa, bukan dari kantor dinas. Dari realitas sehari-hari, bukan dari laporan bulanan.
Mari kita tengok dulu datanya. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD di Kalbar pada 2024 memang tinggi, sekitar 98,6 persen. Artinya, hampir semua anak usia SD sudah duduk di bangku sekolah. Bahkan, tingkat melek huruf untuk usia 15–24 tahun hampir menyentuh 100 persen. Di atas kertas, ini prestasi. Tapi di lapangan, cerita bisa berbeda: masih banyak anak yang bisa membaca huruf tapi tak benar-benar memahami makna kalimat; bisa berhitung, tapi belum paham bagaimana menghitung biaya hidup sehari-hari.
Nah, di sinilah persoalan itu muncul. Kita memang berhasil mengirim anak-anak ke sekolah, tapi belum sepenuhnya berhasil menjadikan sekolah sebagai ruang yang mengubah hidup mereka.
Faktor lain yang sering dijadikan ‘obat mujarab’ adalah teknologi. Pemerintah suka bilang, digitalisasi akan mempercepat pemerataan pendidikan. Secara teori betul. Tapi coba lihat realitasnya, data BPS menunjukkan lebih dari 90 persen rumah tangga di Kalbar pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Keren, bukan? Tapi, kalau kita zoom sedikit ke desa, cerita jadi lain. Banyak yang sinyalnya lemah, perangkatnya rusak, atau tidak punya kuota. Jadi, digitalisasi belum tentu solusinya, bisa jadi justru memperlebar kesenjangan.
Belum lagi soal guru. Kalbar punya lebih dari 40 ribu guru SD. Banyak memang, tapi distribusinya tidak merata. Sekolah-sekolah di kota penuh tenaga pengajar, sementara di daerah terpencil, satu guru bisa mengajar empat kelas sekaligus. Banyak guru honorer yang bekerja dengan dedikasi tinggi, tapi dengan pelatihan minim dan insentif yang kecil. Akhirnya, kualitas belajar anak sangat bergantung pada keberuntungan: apakah mereka tinggal di desa yang punya guru bagus, atau di desa yang gurunya gonta-ganti tiap semester.
Lalu apa solusinya? Jawabannya sederhana tapi butuh keberanian: pindahkan pusat gravitasi pendidikan dari kantor dinas ke desa. Pertama, setiap desa seharusnya punya Learning Hub, semacam rumah belajar komunitas. Bukan bangunan mewah, tapi ruang sederhana yang punya buku, alat belajar, dan koneksi internet meski terbatas. Di situ anak-anak bisa belajar di luar jam sekolah, ibu-ibu bisa ikut kelas literasi, dan guru bisa mengakses materi ajar digital. Kepala desa, guru, dan warga setempat bisa mengelola bersama. Dengan cara ini, dana BOS atau dana desa bisa langsung menyentuh kebutuhan nyata di lapangan, tanpa harus menunggu surat keputusan dari kabupaten.
Kedua, mari beri ruang bagi lahirnya Guru Desa Profesional. Jangan selalu menunggu datangnya guru PNS dari kota. Banyak anak muda lokal yang sebenarnya punya semangat mengajar tapi tidak tahu jalur masuknya. Pemerintah bisa membuat skema pelatihan enam bulan (berisi dasar pedagogi, literasi, numerasi, dan metode pembelajaran kontekstual), lalu menempatkan mereka di desa asal dengan insentif layak. Mereka bisa didampingi guru senior lewat sistem mentoring daring. Selain menambal kekurangan tenaga pendidik, ini juga memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap sekolah di desanya sendiri.
Ketiga, ubah cara kita mengelola anggaran pendidikan. Beri desa kebebasan lebih luas memanfaatkan dana BOS atau dana desa untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan: memperbaiki ruang kelas, membeli alat peraga, atau membayar honor fasilitator lokal. Laporan keuangannya tak perlu serumit proyek besar; cukup transparan dan mudah dipahami masyarakat. Transparansi tidak selalu berarti tumpukan dokumen, tapi keterbukaan pada warga.
Keempat, kembangkan kurikulum lokal yang hidup dari bumi desa itu sendiri. Anak-anak Kalbar perlu belajar sains dan matematika, tapi mereka juga harus belajar memahami hutan, sungai, pertanian, dan kehidupan komunitasnya. Pelajaran bisa dihubungkan dengan kearifan lokal: menanam padi dengan cara tradisional, mengenal jenis ikan di sungai, atau membuat kerajinan tangan yang bisa dijual. Sekolah yang bekerja sama dengan BUMDes, kelompok tani, atau UMKM lokal akan melahirkan pendidikan yang membumi, bukan sekadar hafalan buku teks.
Dan yang terakhir, kelima, ubah cara kita menilai keberhasilan pendidikan. Jangan hanya terpaku pada angka kehadiran atau nilai ujian. Tanyakan: apakah anak bisa membaca berita dan memahaminya? Apakah ia bisa menghitung harga dagangan ibunya di warung? Apakah ia bisa menulis surat sederhana atau membuat laporan kegiatan sekolah? Inilah ukuran sesungguhnya dari pendidikan yang berhasil.
Membangun pendidikan dari desa bukan berarti mengabaikan peran dinas. Justru di sinilah peran pemerintah dibutuhkan; bukan sebagai pengendali tunggal, tapi sebagai fasilitator. Dinas pendidikan harus menjadi mitra, bukan atasan. Memberi pelatihan, pendampingan, dan kemudahan birokrasi, bukan menumpuk laporan.
Kalau kita serius ingin menjadikan pendidikan Kalbar maju, mulailah dari hal paling sederhana: dengarkan suara dari bawah. Dengar cerita guru honorer yang setiap hari naik perahu menyeberang sungai untuk mengajar. Dengar keluh kesah orang tua yang harus menabung berbulan-bulan untuk beli seragam anaknya. Dengar tawa anak-anak yang belajar sambil duduk di lantai karena kursinya rusak. Dari sana kita bisa tahu, pendidikan itu hidup di mana: bukan di gedung dinas, tapi di hati orang-orang desa yang masih percaya bahwa belajar adalah harapan.
Kalbar punya potensi besar. Anak-anaknya cerdas, masyarakatnya pekerja keras, dan semangat gotong royong masih kuat. Tinggal bagaimana kita menyalurkan energi itu ke arah yang tepat. Pendidikan tidak akan berubah hanya karena kebijakan baru, tapi karena gerakan kecil yang lahir dari akar.
Jadi, mari kita ubah arah pandang: pendidikan Kalbar bukan proyek dari atas, tapi perjuangan dari bawah. Kita tidak sedang membangun sekolah di atas kertas, kita sedang membangun masa depan anak-anak desa yang suatu hari akan menulis sejarahnya sendiri. Bukan dari kantor dinas, tapi dari tanah tempat mereka lahir dan tumbuh!**
*Penulis adalah dosen Pascasarjana S2 Pendas-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH); Penasihat Pondok Riset Kalbar (PRiK).
Editor : Hanif