Oleh: Abdul Mujib Alhaddad , S.P., M.Sc.*
Kota di jantung Khatulistiwa, Pontianak, kembali terancam oleh musuh lama yang semakin rutin dan mengganas: banjir rob atau air pasang laut. Fenomena ini datang diam-diam. Tidak seperti banjir akibat hujan deras yang bisa diprediksi, rob 'merayap' dari Sungai Kapuas, didorong kuat oleh pasang laut, seolah memaksa air menembus setiap celah pertahanan daratan. Aktivitas kota lumpuh, jalan protokol tergenang hingga setinggi lutut orang dewasa, dan warga kembali harus mengangkat perabotan ke tempat yang lebih aman.
Genangan ini telah melampaui sekadar gangguan musiman; rob telah menjelma menjadi ancaman struktural bagi masa depan kota. Kawasan vital seperti Jalan Gajah Mada, serta permukiman padat di Pontianak Timur dan Utara, kini menjadi langganan genangan kronis.
Namun, kerentanan Pontianak diperparah oleh ancaman ganda. Selain penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan air pasang, curah hujan tinggi menjadi katalis bencana. Ketika hujan deras turun berbarengan dengan rob, sistem drainase kota yang mayoritas masih mengandalkan parit-parit lama dan terbuka tidak mampu berfungsi optimal. Parit-parit yang tersumbat sampah dan sedimen kehilangan kapasitasnya, membuat air dari darat tertahan oleh air rob dari sungai, menciptakan genangan yang bertahan lama.
Di tengah ancaman hidrologi yang semakin nyata, muncul kebijakan yang patut dipertanyakan, yaitu tren penutupan parit-parit utama untuk dijadikan trotoar atau perluasan jalan. Kebijakan ini, yang seringkali didasari oleh alasan estetika atau penataan ruang pejalan kaki, secara fundamental mengabaikan fungsi vital parit sebagai penampung dan jalur air. Menutup parit sama dengan mengurangi kapasitas penampungan air secara drastis, menyulitkan pembersihan sedimen, dan memperlambat laju air saat terjadi curah hujan ekstrem atau rob. Dengan status Pontianak sebagai kota dataran rendah yang rentan, apa dasar perencanaan yang membenarkan penutupan 'jantung' saluran air yang vital ini? Imbasnya nyata dan segera terasa: pasar tradisional berhenti beroperasi, kendaraan rusak, dan ekonomi rakyat terguncang.
Kota Tahan Banjir: Strategi Permanen
Pemerintah Kota memang menunjukkan gerak cepat. Normalisasi parit, pembangunan tanggul mini, dan penambahan pompa air terus diupayakan. Namun, langkah-langkah reaktif ini terasa seperti tambalan sementara. Kritik warga mengarah pada pertanyaan mendasar: sampai kapan Pontianak hanya bereaksi, tanpa strategi mitigasi permanen yang visioner?
Pontianak membutuhkan visi jangka panjang. Setidaknya, ada enam strategi permanen yang harus segera dirumuskan. Pertama, pembangunan tanggul besar terintegrasi untuk melindungi kawasan vital seperti pusat ekonomi dan perumahan padat, dengan standar adaptif terhadap kenaikan muka air laut. Kedua, sistem pompa dan kanal modern. Kota harus mengadopsi teknologi pompa otomatis berkapasitas besar dan membangun kanal pengendali air untuk memastikan air rob bisa segera dialirkan keluar. Sistem ini juga harus dirancang untuk menanggulangi debit air hujan yang tinggi. Ketiga, revitalisasi tata ruang kota. Kebijakan tegas harus diberlakukan untuk menghentikan pembangunan di zona rawan rob dan merevitalisasi kawasan hijau penyangga (buffer zone). Dalam revitalisasi ini, fungsi utama parit sebagai saluran air harus dipulihkan dan ditingkatkan kapasitasnya, bukan malah dikorbankan demi trotoar. Keempat, monitoring land subsidence. Pemasangan sensor pemantauan penurunan tanah di titik-titik kritis menjadi dasar kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kelima, pendanaan jangka panjang. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus dan proaktif menggandeng pemerintah pusat serta lembaga donor internasional. Keenam, kolaborasi triple helix dan kesiapsiagaan masyarakat. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat harus diinstitusionalisasi.
Pilar Krusial: Peran Aktif dan Adaptasi Masyarakat
Keberhasilan mitigasi rob sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, yang merupakan garis pertahanan pertama. Peran krusial masyarakat meliputi pertama, menjaga drainase (kesiapsiagaan dini). Masyarakat wajib menjaga kebersihan saluran air, parit, dan gorong-gorong. Sumbatan akibat sampah rumah tangga adalah faktor utama yang memicu kegagalan sistem drainase saat curah hujan dan rob bertemu. Kedua, adopsi pola hidup adaptif. Warga di zona rawan perlu mengadopsi konstruksi rumah tahan rob (seperti peninggian lantai) dan mengatur penyimpanan barang. Ketiga, pengawasan kebijakan. Masyarakat memiliki peran sebagai pengawas (social control) terhadap proyek-proyek mitigasi dan memastikan kebijakan tata ruang tidak mengorbankan fungsi hidrologi kota.
Kita tidak bisa menunggu banjir berikutnya untuk bertindak. Rob adalah manifestasi nyata dari perubahan iklim dan kenaikan muka air laut yang sudah mengetuk pintu rumah warga Pontianak. Solusi permanen bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesadaran kolektif untuk beradaptasi dengan era baru iklim ekstrem.
Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus duduk bersama merumuskan strategi besar. Jika tidak, generasi mendatang akan mewarisi kota yang terus melumpuh setiap kali air pasang datang. Rob bukan sekadar genangan, ia adalah peringatan keras bahwa masa depan Pontianak dipertaruhkan. **
*Penulis adalah dosen Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Untan.
Editor : Hanif