Oleh: Abdul Mujib Alhaddad, S.P., M.Sc.*
Pulau Sumatera sedang berduka. Bencana hidrometeorologi masif berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejak akhir November telah menewaskan ratusan jiwa, merenggut ratusan korban hilang, dan memaksa lebih dari setengah juta orang mengungsi. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi seluruh wilayah Nusantara, termasuk Kalimantan Barat (Kalbar), untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman serupa pada puncak musim hujan.
Bencana di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dicirikan oleh dampaknya yang sangat destruktif dan mematikan. Banjir di sana bukan sekadar genangan, melainkan banjir bandang yang membawa material kayu dan batu, diikuti oleh longsor tebing yang menimbun permukiman. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 menunjukkan kondisi kritis. Sebanyak 753 orang meninggal dunia dan 650 orang hilang (data sementara). Total korban terdampak mencapai 1,5 juta jiwa, dengan nilai materi dapat mencapai triliunan rupiah. Ribuan rumah, ratusan jembatan, dan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan parah.
Penyebabnya adalah kombinasi mematikan antara curah hujan ekstrem dan degradasi lingkungan, yakni alih fungsi lahan dan deforestasi di wilayah hulu Pegunungan Bukit Barisan. Hilangnya hutan penyangga membuat air langsung menghantam dataran rendah tanpa penyerapan, sehingga menimbulkan daya rusak luar biasa.
Ancaman Bencana di Kalbar
Meskipun Kalbar memiliki topografi yang relatif lebih datar, ancaman bencana hidrometeorologi tetap mengintai dengan karakter yang berbeda. Jika Sumatera dihantam oleh kecepatan tinggi, Kalbar rawan terhadap durasi panjang.
Bencana dominan di Kalbar adalah banjir luapan sungai (genangan tahunan), terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas. Wilayah seperti Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi sering menjadi langganan banjir yang, meski korban jiwanya relatif rendah, tetap menyebabkan kerugian ekonomi dan gangguan aktivitas hingga berminggu-minggu.
Ada beberapa potensi bencana di Kalbar saat ini. Pertama, banjir luapan sungai. Hingga Februari 2026, curah hujan tinggi diprediksi terus terjadi, meningkatkan risiko luapan Kapuas dan sungai-sungai lain. Hal ini diperparah oleh kerusakan hutan di hulu. Sama seperti Sumatera, wilayah hulu Kapuas telah mengalami deforestasi signifikan, sehingga mengurangi kapasitas penyerapan air. Selain itu, pendangkalan sungai. Sedimentasi tinggi akibat erosi dari lahan terbuka yang diperparah oleh penambangan di tepian sungai, membuat daya tampung sungai menurun drastis.
Kedua, banjir pesisir (rob). Kota Pontianak dan wilayah pesisir harus mewaspadai banjir rob akibat pasang air laut ekstrem yang dipicu fenomena astronomis hingga pertengahan Desember 2025.
Ketiga, ancaman longsor. Walaupun tidak seaktif Sumatera, wilayah perbukitan seperti Landak, Bengkayang, dan Sanggau tetap berpotensi longsor saat hujan lebat terus-menerus mengguyur.
Panggilan untuk Aksi Mitigasi dan Adaptasi
Tragedi Sumatera harus menjadi cerminan bahwa bencana alam saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai “musibah takdir” semata, melainkan hasil interaksi kompleks antara alam dan kerusakan ekosistem yang disebabkan manusia.
Perlu langkah kesiapsiagaan. Pertama, penguatan peringatan dini. BPBD, BMKG, dan instansi terkait harus mengaktifkan sistem peringatan dini hingga ke tingkat desa, khususnya di kawasan rawan banjir tahunan.
Kedua, mitigasi infrastruktur. Prioritaskan pengerukan (normalisasi) sungai yang mengalami sedimentasi parah dan pembangunan tanggul di titik rawan luapan.
Ketiga, restorasi ekosistem. Pemerintah provinsi harus menempatkan reforestasi di wilayah hulu DAS Kapuas sebagai agenda prioritas nasional dan daerah. Pengawasan ketat terhadap izin pemanfaatan hutan, perkebunan, serta penambangan harus diterapkan dengan tegas untuk mencegah bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.
Keempat, edukasi bencana. Masyarakat harus diedukasi mengenai jalur evakuasi, perlengkapan darurat, dan adaptasi hidup berdampingan dengan ancaman banjir. Masyarakat harus dididik hingga ke tingkat rumah tangga dan individu, untuk tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga secara proaktif melakukan adaptasi dan edukasi bencana, meskipun kejadian banjir sudah dianggap hal biasa bagi masyarakat di Kalbar. Hal ini dapat dilakukan melalui sekolah, instansi, PKK, maupun kelompok komunitas.
Ada poin penting yang perlu dipahami. Pertama, Penyusunan Tas Siaga Bencana (TSB). Keluarga yang tinggal di daerah rawan wajib menyiapkan tas berisi dokumen penting (ijazah, sertifikat, surat berharga), obat-obatan pribadi, makanan instan, air minum, dan senter yang mudah dibawa saat evakuasi mendadak. Kedua, mengetahui jalur evakuasi. Setiap Rukun Tetangga (RT) di kawasan rawan harus memiliki dan mensosialisasikan titik kumpul serta jalur evakuasi terdekat, terutama bagi lansia dan anak-anak. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Masyarakat perlu didorong untuk aktif mengikuti informasi resmi BMKG dan BPBD melalui media sosial atau aplikasi untuk memantau ketinggian air dan prakiraan cuaca ekstrem, sehingga keputusan evakuasi dapat diambil lebih cepat dan tepat waktu. Keempat, adaptasi rumah tangga. Mengamankan alat elektronik dan perabotan ke tempat yang lebih tinggi (seperti loteng) sebagai antisipasi banjir genangan berdurasi panjang, sehingga meminimalkan kerugian material. Mengajarkan berenang pada semua anggota keluarga, terutama anak-anak.
Semua yang dipaparkan di atas tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi merupakan wacana yang perlu ditindaklanjuti sebagai ikhtiar manusia yang berakal, selain berdoa untuk keselamatan kita semua sebagai umat manusia. Sumatera sedang berjuang memulihkan diri. Sementara itu, Kalbar memiliki waktu berharga untuk mencegah agar bencana masif serupa tidak terulang. Kesiapsiagaan kolektif, dari pemerintah hingga individu, adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa dan masa depan wilayah.**
*Penulis adalah dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Untan.
Editor : Hanif