PONTIANAK POST - Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 28 Januari 2026 mengusung tema “Bergerak Maju Bersama Membangun Kalimantan Barat Sejahtera.” Tema ini tidak sekadar menjadi slogan perayaan. Melainkan penanda arah pembangunan yang ingin ditempuh, yakni kesinambungan, keseimbangan, dan kolaborasi. Ketiga nilai itu tercermin dalam logo peringatan HUT yang membentuk angka 6 dan 9 secara harmonis dengan simbol Enggang Gading, lingkaran roda pergerakan, serta dominasi warna hijau dan biru sebagai representasi hutan dan perairan.
Simbol tersebut menyampaikan pesan bahwa pembangunan Kalimantan Barat harus bergerak dinamis, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan kesadaran ekologis. Akan tetapi, simbol selalu berhadapan dengan kenyataan. Pada usia ke-69 ini, Kalimantan Barat sedang diuji oleh berbagai persoalan struktural yang menuntut bukan hanya optimisme, melainkan keberanian mengambil keputusan strategis.
Tantangan Fiskal dan Peluang PSN
Makna kesinambungan yang dikandung logo menjadi relevan ketika dihadapkan pada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Tahun ini TKD Kalbar dipotong Rp522 miliar oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini membuat ruang fiskal pemerintah provinsi semakin sempit. Pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, hingga peningkatan kualitas layanan publik harus disesuaikan dengan anggaran yang lebih terbatas.
Dalam situasi ini, tema “bergerak maju bersama” mengandung ironi. Daerah dituntut berlari lebih cepat, sementara sumber energinya dikurangi. Tanpa inovasi fiskal dan keberanian melakukan reformasi belanja, kesinambungan pembangunan hanya akan menjadi jargon normatif yang tidak menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan utama Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki kekayaan hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun orientasi pembangunan masih kuat bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Perkebunan skala besar, pertambangan bauksit, serta proyek infrastruktur sering kali memicu konflik agraria dan degradasi lingkungan.
Logo HUT yang menampilkan Enggang Gading sebagai simbol keharmonisan manusia dan alam justru menghadirkan kontras ketika habitat satwa tersebut terancam oleh pembukaan lahan dan aktivitas tambang.
Dalam konteks ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Barat menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, antara investor dan masyarakat. PSN dipromosikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Jika semangat kolaborasi yang digaungkan dalam tema HUT benar-benar ingin diwujudkan, maka PSN harus diposisikan sebagai ruang dialog terbuka.
Hilirisasi Harus Inklusif
Sejarah ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan pola yang berulang. Era karet pernah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sejak pra-kemerdekaan. Era logging menjanjikan kemakmuran cepat tetapi meninggalkan hutan yang rusak. Zaman sawit, disusul era pertambangan bauksit, memperluas lapangan kerja sekaligus memperdalam konflik lahan.
Kini Kalbar memasuki fase hilirisasi bauksit dan sawit. Sebuah transformasi menuju industri bernilai tambah. Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama. Apakah nilai tambah itu benar-benar dinikmati masyarakat lokal. Atau hanya pindah dari satu kelompok elite ke kelompok elite berikutnya?
Jika hilirisasi hanya menghasilkan kawasan industri tertutup yang terpisah dari ekonomi rakyat, maka Kalimantan Barat berisiko mengulang sejarah ekonomi ekstraktif dalam bentuk baru. Perubahan paradigma seharusnya tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi dari sejauh mana struktur ekonomi menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan tahan terhadap guncangan global.
PR MBG dan Kopdes
Pemprov Kalimantan Barat kini juga harus mengelola pekerjaan rumah dari pemerintah pusat. Pemprov juga harus membantu implementasi program-program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Program-program ini cita-citanya baik, yaitu membawa semangat pemerataan kesejahteraan, tetapi menghadapi tantangan geografis yang tidak kecil. Wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda dengan wilayah perkotaan.
Tanpa fleksibilitas kebijakan, program nasional berisiko menjadi rutinitas administratif yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Apalagi Kalbar memiliki trauma terhadap koperasi desa. Dimana pada akhir 1980an dan awal 1990-an, para petani jeruk di Sambas babak belur karena praktik monopoli oleh pusat koperasi unit desa (Puskud) pada masa itu. Jangan sampai sejarah buruk terulang.
Adaptif terhadap Iklim dan Teknologi
Ancaman perubahan iklim semakin memperberat kompleksitas pembangunan. Banjir tahunan, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem telah menjadi pengalaman keseharian. Petani menghadapi ketidakpastian musim tanam, nelayan menghadapi perubahan pola cuaca, dan kota-kota menghadapi ancaman banjir yang semakin sering. Jika pembangunan tetap mengabaikan daya dukung lingkungan, maka kemajuan ekonomi justru akan menghasilkan biaya sosial yang lebih besar di masa depan.
Transformasi digital, media sosial, dan kecerdasan buatan menambah dimensi baru tantangan pembangunan. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang bagi efisiensi birokrasi dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, ia membawa risiko disinformasi, polarisasi sosial, serta ketimpangan literasi digital antara kota dan desa. Tanpa kebijakan yang terencana, revolusi teknologi dapat memperlebar jurang sosial yang selama ini ingin dipersempit oleh pembangunan.
Harapan kepada Pasangan Norsan-Krisantus
Dalam konteks semua tantangan tersebut, kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang hampir satu tahun menjabat menjadi sorotan penting. Tahun pertama pemerintahan biasanya diisi dengan konsolidasi birokrasi dan penyelarasan visi. Antara gubernur dan wakil gubernur harus satu visi satu misi.
Kini, memasuki tahun kedua, masyarakat menaruh harapan agar kepemimpinan ini tidak hanya melanjutkan rutinitas administrasi, tetapi berani melakukan terobosan kebijakan. Harapan pertama adalah keberanian menata ulang arah pembangunan ekonomi agar tidak semata bergantung pada komoditas ekstraktif. Kalimantan Barat membutuhkan diversifikasi ekonomi berbasis pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, serta industri kecil-menengah yang terintegrasi dengan teknologi digital. Hilirisasi harus dikaitkan dengan penguatan ekonomi lokal, bukan hanya dengan investasi besar.
Harapan kedua adalah penguatan tata kelola lingkungan. Pemerintah provinsi perlu menunjukkan bahwa simbol Enggang Gading dalam logo HUT bukan sekadar ornamen, melainkan komitmen politik untuk melindungi hutan, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan konflik agraria harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana.
Harapan ketiga adalah kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah secara kritis. Program nasional seperti PSN, MBG, dan Kopdes Merah Putih harus diadaptasi dengan kebutuhan lokal. Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga advokat kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
Harapan keempat adalah penguatan partisipasi publik. Semangat “bergerak maju bersama” harus diterjemahkan menjadi mekanisme dialog yang nyata dengan masyarakat, akademisi, pers, dan organisasi sipil. Pembangunan tidak boleh hanya menjadi urusan elite birokrasi dan investor, tetapi menjadi proses kolektif yang transparan dan akuntabel.
Usia 69 tahun adalah usia refleksi. Kalimantan Barat telah melewati berbagai fase pembangunan dengan segala keberhasilannya dan kegagalannya. Tema HUT tahun ini menuntut konsistensi antara simbol dan kebijakan, antara slogan dan realitas.
Perayaan HUT bukan sekadar seremoni, spanduk, dan baliho. Ia seharusnya menjadi momen untuk bertanya secara jujur. Apakah Kalimantan Barat benar-benar bergerak maju bersama, atau hanya sebagian yang melaju sementara yang lain tertinggal. Jawaban atas pertanyaan itu sangat bergantung pada arah kebijakan yang diambil hari ini.
Jika kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan mampu menjadikan tema “Bergerak Maju Bersama” sebagai prinsip kerja, bukan sekadar narasi perayaan, maka usia ke-69 dapat menjadi titik balik menuju pembangunan yang lebih adil, lestari, dan bermartabat. Sebaliknya, jika tema itu hanya berhenti pada simbol dan seremoni, Kalimantan Barat berisiko kembali mengulang siklus lama: eksploitasi sumber daya, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan.
Harapannya, makna sejati HUT Pemprov Kalbar ke-69, bukan sekadar merayakan usia. Melainkan menentukan arah masa depan. Semoga! (Redaksi Pontianak Post)
Editor : Hanif