Oleh: Djoko Subinarto*
Pemerintah Indonesia secara resmi membantah adanya kesepakatan blanket overflight clearance bagi Amerika Serikat. Bantahan tersebut merupakan langkah diplomasi yang krusial.
Namun, bantahan itu tidak serta-merta meredam kegelisahan dan spekulasi di tingkat kawasan. Isu blanket overflight clearance, yang terkait erat dengan kedaulatan udara, memiliki resonansi yang melampaui aspek teknis birokrasi.
Bagi sebagian negara di kawasan, isu ini tidak semata menyangkut benar atau tidaknya sebuah kesepakatan, melainkan bagaimana arah kebijakan strategis Indonesia dipersepsikan.
Melalui konferensi pers pada Jumat (17/4), China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, merespons isu tersebut dengan mengaitkannya pada Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC).
Jiakun menegaskan bahwa Piagam ASEAN dan TAC mengharuskan negara anggota bertindak sesuai prinsip tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional, serta menahan diri dari tindakan apa pun—termasuk penggunaan wilayah—yang dapat mengancam kedaulatan atau integritas wilayah negara anggota ASEAN.
Respons China tidak terlepas dari meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, setiap kemungkinan akses militer, termasuk izin lintas udara, menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas.
Negara-negara di kawasan, termasuk China, cenderung menilai langkah Indonesia tidak hanya dari pernyataan resmi, tetapi juga dari konsistensi praktik di lapangan.
Hal tersebut dapat dipahami. Dalam lanskap geopolitik yang semakin dinamis, bahkan ketiadaan kebijakan dapat ditafsirkan sebagai sinyal, terlebih jika menyangkut ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan, keamanan, dan proyeksi kekuatan.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang aktif dan berupaya menjaga keseimbangan di tengah rivalitas dua kekuatan besar. Namun, posisi tersebut semakin sulit dipertahankan secara sederhana ketika dinamika kawasan menuntut kejelasan sikap yang lebih tegas. Dalam beberapa kasus, sikap tidak memihak pun dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan terselubung.
Isu blanket overflight clearance juga membuka ruang diskusi mengenai batas antara kerja sama militer yang sah dan potensi erosi kedaulatan.
Dalam hukum internasional, prinsip kedaulatan negara atas ruang udara—sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944—bersifat fundamental. Namun, karena pengaturan pesawat militer tidak sepenuhnya berada dalam kerangka International Civil Aviation Organization (ICAO), praktik di lapangan kerap bergantung pada perjanjian bilateral dan izin diplomatik yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antarnegara.
Ruang Spekulasi
Berbeda dengan perjanjian ekonomi yang umumnya terbuka, kerja sama militer sering berada dalam lingkup terbatas. Kondisi ini menciptakan ruang spekulasi. Dalam era informasi yang bergerak cepat, kekosongan informasi kerap diisi oleh asumsi.
Dalam konteks lebih luas, isu ini menunjukkan bahwa ruang udara tidak lagi sekadar jalur lintasan, tetapi juga arena kontestasi strategis. Ia merepresentasikan sejauh mana suatu negara mampu menjaga otonomi kebijakan di tengah tekanan eksternal.
Indonesia berada pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, harus menjaga kedaulatan; di sisi lain, tetap membuka ruang kerja sama internasional.
Karena itu, bantahan resmi pemerintah penting sebagai penegasan posisi. Namun, tantangan utama terletak pada upaya membangun kepercayaan kawasan secara berkelanjutan. Transparansi terbatas mungkin diperlukan dalam isu keamanan, tetapi komunikasi strategis yang konsisten menjadi kunci untuk meredam spekulasi.
Jika tidak, isu serupa di masa depan berpotensi kembali memicu kegelisahan dengan intensitas lebih tinggi. Dalam konteks ini, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kebijakan, tetapi juga kredibilitas Indonesia sebagai aktor penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik.
Persoalan kemudian tidak berhenti pada klarifikasi resmi, tetapi bergeser pada bagaimana Indonesia mengelola persepsi strategis di mata negara lain. Dalam diplomasi modern, persepsi kerap memiliki bobot hampir setara dengan realitas.
Hal ini semakin relevan karena Indo-Pasifik kini dipandang sebagai ruang strategis yang terintegrasi. Setiap kebijakan, bahkan rumor kebijakan dari Indonesia, dapat dengan cepat beresonansi ke negara lain.
Relatif Dipercaya
Selama ini, Indonesia memiliki posisi sebagai honest broker, yakni aktor yang relatif dipercaya dalam menjaga keseimbangan kawasan. Namun, posisi tersebut tidak bersifat statis. Ia harus terus dirawat melalui konsistensi sikap, kejelasan komunikasi, serta keselarasan antara retorika dan praktik.
Tanpa itu, kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun dapat tergerus. Dalam teori hubungan internasional, situasi ini menyerupai konsep security dilemma, di mana langkah defensif suatu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain.
Misalnya, perubahan kebijakan akses ruang udara Indonesia dapat ditafsirkan berbeda oleh Australia, Singapura, atau India, tergantung kepentingan masing-masing.
Di sinilah pentingnya strategic signaling. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan normatif, tetapi perlu mengembangkan komunikasi yang mampu memberikan sinyal jelas tanpa membuka seluruh detail kebijakan yang sensitif.
Tantangan ini tidak sederhana. Terlalu banyak transparansi dapat mengurangi fleksibilitas, sementara terlalu sedikit transparansi justru memperbesar spekulasi.
Lebih jauh, isu ini juga menunjukkan bahwa batas antara domain sipil dan militer di ruang udara semakin kabur. Jalur penerbangan sipil dapat memiliki implikasi militer, terutama dalam pengumpulan data, mobilitas logistik, hingga proyeksi kekuatan.
Dalam kondisi tersebut, regulasi sering tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik.
Dituntut Proaktif
Dengan posisi geografis yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dan militer global, Indonesia dituntut tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam merumuskan norma di tingkat regional dan global.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui forum multilateral, termasuk memperkuat peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendorong kejelasan aturan terkait penggunaan ruang udara dalam konteks militer.
Pada akhirnya, polemik blanket overflight clearance menjadi pengingat bahwa dalam geopolitik modern, ruang yang tampak kosong justru sering menjadi yang paling diperebutkan.
Langit, yang bagi publik terlihat sebagai hamparan luas, bagi perancang strategi adalah wilayah yang sarat kepentingan.
Jika Indonesia mampu mengelola isu ini secara cermat—dengan menjaga keseimbangan antara kedaulatan, transparansi, dan kerja sama—maka posisinya sebagai jangkar stabilitas di Indo-Pasifik dapat semakin kuat.
Sebaliknya, jika tidak, isu ini berpotensi berkembang menjadi gelombang yang lebih besar dan sulit dikendalikan. **
*) Penulis adalah kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.
Editor : Hanif