Oleh: Ma’ruf Zahran Sabran*
Judul di atas terasa berbeda ketika hampir semua sekolah mengukur prestasi siswa dengan angka kuantitatif, seperti Olimpiade Matematika dan Olimpiade Sains dari tingkat nasional hingga internasional. Olimpiade tidak salah, perlombaan tidak salah, dan prestasi tidak salah. Namun, pendidikan bukanlah perlombaan, dan tidak sebatas pada prestasi. Banyak sekolah latah, seakan pendidikan direduksi pada capaian kognitif dengan alasan promosi sekolah. Promosi tersebut berdampak langsung terhadap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) setiap awal tahun ajaran. Jumlah peserta didik yang membludak melebihi kapasitas akan berpengaruh terhadap kualitas.
Kualitas tidak hanya diukur dari kepatuhan menaati aturan sekolah, seperti masuk pukul 07.00, pulang pukul 16.00, berseragam rapi, menyetor hafalan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kualitas juga mencakup kesiapan mental siswa dan guru untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.
TKA (Tes Kemampuan Akademik) juga hadir untuk menajamkan ranah kognitif. Olimpiade Sains dan TKA merupakan pola pendidikan yang berbasis pada filsafat positivisme. Awalnya, pendekatan ini digunakan untuk mengukur kinerja karyawan di perusahaan dalam rangka pemberian gaji berbasis kinerja.
Kemudian, pendekatan tersebut diterapkan secara terukur, pasti, dan kaku dalam dunia pendidikan. Dari filsafat positivisme lahir ilmu manajemen pendidikan, perencanaan dan evaluasi pembelajaran, serta telaah kurikulum, hingga terbentuk pranata pendidikan berjenjang dan berijazah. Alumni sekolah pun diarahkan untuk mengabdi pada dunia kerja.
Dalam perspektif etis, pendidikan bukan pemborosan waktu, melainkan upaya mematangkan diri menuju kedewasaan. Belajar tidak memiliki batas dan tidak semata-mata berkaitan dengan materi, jenjang, atau ijazah. Kesan pendidikan formal sering kali terasa kaku karena terikat regulasi dan jejaring materialisme.
Semakin banyak jumlah siswa, semakin besar dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang dikucurkan. Semakin banyak jumlah mahasiswa, semakin besar pula UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang diperoleh. Dengan demikian, sistem kerja dan kinerja pabrik seolah diadopsi oleh sekolah: mulai dari input, proses, output, hingga outcomes.
Pendidikan formal bukan satu-satunya pintu menuju kesuksesan. Banyak faktor lain yang berperan, seperti kemampuan bekerja sama, menjalin relasi kemanusiaan (human relationship), keterampilan teknis (hard skill) dan nonteknis (soft skill), kewirausahaan, hingga faktor keberuntungan. Relasi keluarga juga berpengaruh, seperti warisan, pendampingan, akses informasi, bantuan koneksi, dan kesempatan.
Lalu, bagaimana perspektif etis dalam memaknai HARDIKNAS (Hari Pendidikan Nasional) pada 2 Mei 2026? Tidak sekadar memperkuat partisipasi semesta dalam mewujudkan pendidikan bermutu, tetapi juga mengembalikan pendidikan pada habitat etisnya, yaitu keluarga dan masyarakat.
Fenomena pendidikan saat ini cenderung menjauhkan siswa dari kedua lingkungan tersebut, seolah siswa berada di dunia tersendiri. Pendidikan tidak boleh menciptakan lapisan elit sosial dan ekonomi. Sekolah seharusnya menjadi miniatur masyarakat.
Masyarakat terdiri atas unit-unit keluarga. Anggota keluarga yang dibesarkan dengan kasih sayang akan melahirkan generasi cerdas. Ayah dan ibu yang membersamai pertumbuhan anak akan menciptakan insan yang tangguh, disiplin, patuh, dan inspiratif.
Setiap tahun, dunia pendidikan dihadapkan pada isu krusial dalam negeri. Tahun ini, pendidikan juga dituntut berkontribusi dalam memikirkan ketahanan pangan. Di tengah kelangkaan pangan, setiap individu diharapkan mampu menjadi produsen, minimal bagi diri dan keluarganya. Negara-negara lain mulai memprioritaskan produksi dalam negeri demi ketahanan jangka panjang, termasuk menghadapi potensi perang, bencana alam, dan perubahan iklim.
Melihat realitas tersebut, lembaga pendidikan tidak boleh tinggal diam. Lahan pertanian tidak seharusnya terus beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, permukiman, atau infrastruktur lainnya. Lahan subur semakin berkurang, sementara jumlah penduduk terus bertambah.
Dalam rangka memperingati Hardiknas, tulisan ini menawarkan sinkronisasi tiga pusat pendidikan yang bersama-sama mengusung nilai etis. Pertama, pendidikan keluarga.
Pendidikan keluarga bersifat kodrati dan berbasis kasih sayang karena adanya ikatan nasab (keturunan). Keluarga merupakan lembaga awal pertumbuhan etika dan perkembangan moral. Nilai moral diajarkan secara sederhana dan alamiah, dimulai dari hubungan antara ibu dan anak. Ibu menjadi guru pertama, pengasuh, dan perawat. Bahkan sejak dalam kandungan, hubungan emosional telah terjalin (pendidikan pranatal). Oleh karena itu, ibu disebut sebagai sekolah pertama (al-ummu madrasatul ula).
Dari ibu, anak belajar karakter keibuan yang lembut, penuh kasih sayang, namun tetap kuat. Dari ayah, anak belajar karakter kebapaan yang tegas, rasional, dan berprinsip. Interaksi antara ayah dan anak membentuk karakter yang kokoh dalam memegang nilai dan prinsip hidup.
Kedua, pendidikan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang melanjutkan pendidikan keluarga. Siswa yang memiliki pengalaman positif di keluarga dan sekolah akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh, baik secara jasmani maupun rohani.
Guru memiliki peran penting dalam menanamkan sikap etis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Namun, kejujuran siswa harus dihargai agar tidak muncul sikap pragmatis. Pemberian kepercayaan kepada siswa merupakan bagian dari pendidikan karakter amanah. Tanpa kepercayaan, siswa tidak akan belajar bertanggung jawab.
Guru dan orang tua perlu menghargai proses belajar, bukan hanya hasil. Jadilah guru yang menginspirasi, bukan menghakimi; mengajar, bukan menghajar; mendidik, bukan menghardik; merangkul, bukan memukul. Guru seharusnya menunjukkan jalan dan memudahkan proses belajar.
Ketiga, pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat merusak karakter.
Masyarakat yang etis adalah masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah dengan santun, sabar, dan bijaksana. Pemerintah yang mengutamakan pendidikan dan kesehatan akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan beradab. Masyarakat yang cerdas tidak akan main hakim sendiri, melainkan menempuh jalur hukum secara konstitusional. Dirgahayu Hardiknas.**
*Penulis adalah dosen IAIN Pontianak.
Editor : Hanif