Oleh: Samuel, S.E., M.M.*
“Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri, kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai tidak, karena tidak mendengar artikulasi yang jelas, yaitu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” kata Indri Wahyuni sebagai salah satu juri d Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Kalbar.
Menarik! Sekaligus mengkhawatirkan, bahwa polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat beberapa hari terakhir menjadi perlombaan pelajar yang seharusnya ruang intelektual justru menjadi arena kegaduhan, hitungan jam dunia digital sudah banjir dengan penghakiman. Kata “artikulasi” mendadak bertransformasi menjadi meme, bahan candaan, ‘seakan’ simbol ketidakpercayaan publik terhadap proses penilaian.
Memang, di sisi penonton bisa saja kita merasa panas, dan jengkel namun tampaknya pepatah ini cocok untuk saya sampaikan dalam tulisan kali ini. “Tili put kai nyin, kai nyin put tili – chiong nyi tili, emboy kai nyin, chong kai nyin nyi tu eng tili.” Ini pepatah Hakka yang berarti orang yang pandai, pandai juga menghargai kepandaian-kepandaian orang lain, termasuk orang baik, juga bisa mengakui kebaikan-kebaikan orang lain.
Di media sosial, peristiwa itu tidak lagi dibaca sebagai dinamika lomba biasa, hal itu tampak seolah berubah menjadi drama moral. Di sisi pertama, ada pihak yang dianggap korban, sebaliknya ada yang dianggap diuntungkan, celakanya ada pula yang diposisikan sebagai penyebab masalah. Kita tahu bahwa ruang digital bekerja cepat membelah opini sebelum semua orang sempat berpikir jernih.
Suka atau tidak, dan mau atau tidak faktanya inilah wajah masyarakat digital hari ini lebih cepat bereaksi daripada memahami. Padahal, dalam dunia pendidikan, persoalan paling penting bukan sekadar siapa menang dan siapa kalah, melainkan bagaimana kita menjaga martabat proses belajar itu sendiri. Dari sudut pandang ini lahir polemik LCC Kalbar menjadi menarik dibaca secara filosofis.
Dalam Marketing 4.0, Philip Kotler menjelaskan perubahan besar masyarakat digital otoritas formal tidak lagi otomatis dipercaya. Dahulu keputusan juri, institusi, atau penyelenggara dianggap final. Kini semuanya dapat digugat oleh kamera ponsel dan viralitas media sosial maka jangan heran jika dunia yang tidak lagi percaya pada otoritas.
Celakanya publik tidak lagi menunggu klarifikasi resmi, netizen merasa cukup dengan emosi visual, reaksi menjadi lebih penting daripada verifikasi. Karena satu potongan video mampu mengguncang legitimasi sebuah keputusan alhasil berdampak pada yang viral dianggap benar dan yang tenang sering kalah cepat.
Sangat wajar jika momen tertentu segera membentuk narasi kolektif apalagi kata “artikulasi” bukan lagi istilah teknis dalam perlombaan hal tersebut pelan-pelan membantuk simbol ketidakpuasan publik. Sekarang media sosial mempunyai sifat yang berbahaya yakni ‘mudah’ menyederhanakan kenyataan.
Faktanya, permainan dalam ruang digital, kompleksitas sering mati, yang tersisa hanya kubu-kubu, yang menang, yang dirugikan, dan yang disalahkan. Padahal bisa saja kejadian nyata jauh lebih rumit daripada algoritma TikTok. Filsuf Italia Giorgio Agamben pernah mengingatkan bahwa dalam situasi tertentu manusia dapat kehilangan dirinya dan berubah hanya menjadi objek dalam mekanisme sosial yang lebih besar. Dalam konsep state of exception, aturan normal sering runtuh ketika tekanan publik mengambil alih ruang rasional dan kita menyaksikan itu hari ini.
Pihak yang Menang juga Peserta dan Mereka Sama Berjuangnya
Sekarang, tidak sedikit orang melihat bahwa para siswa bukan lagi sekadar peserta lomba, seolah-olah sebagai sebuah simbol dan terseret juga sekolah menjadi identitas sosial, bahkan daerah asal ikut-ikutan dalam sentimen kolektif. Pihak yang menang terancam dipersepsikan seolah kemenangan mereka lahir dari kekeliruan juri. Padahal mereka tetaplah peserta yang hadir, berpikir, dan berjuang dalam kompetisi tersebut. Tidak adil jika kerja keras mereka direduksi hanya menjadi “produk situasi”.
Sebaliknya, pihak SMAN 1 Pontianak yang merasa dirugikan juga menghadapi jebakan lain viralitas sering memberi ilusi kemenangan moral. Di era digital, simpati publik dapat berubah menjadi panggung emosional yang membuat substansi perlahan menghilang. Padahal pendidikan tidak boleh berhenti pada produksi korban dan pahlawan, harusnya pendidikan melahirkan manusia yang mampu berpikir melampaui emosinya sendiri.
Sudah tepat yang dilakukan salah satu siswi perwakilan SMAN 1 Pontianak, untuk mengkoreksi juri, hal ini patut diberikan jempol. Dalam pemikiran hermeneutika dalam buku tulisan F. Budi Hardiman, memahami sebuah peristiwa berarti bersedia memasuki horizon pengalaman pihak lain. Kita tidak cukup hanya melihat fakta permukaan, tetapi juga konteks, tekanan situasi, dan keterbatasan manusia di balik sebuah kejadian. Sayangnya media sosial justru bekerja sebaliknya.
Digital tidak memberi ruang untuk memahami, bahkan digital hanya meminta orang segera memilih posisi. Padahal mungkin juri berada dalam tekanan teknis tertentu (bisa saja demikian). Mungkin peserta berada dalam ketegangan psikologis dan mungkin juga penyelenggara tidak siap menghadapi ledakan digital. Semua kemungkinan itu hilang karena publik terlalu cepat membangun penghakiman.
Membaca teks fenomena mengajarkan bahwa kebenaran sering lahir bukan dari teriakan paling keras, tetapi dari kesediaan mendengar lebih dalam dan di sinilah pendidikan kita sedang diuji tentang apakah sekolah masih menjadi tempat manusia belajar memahami, atau hanya tempat melatih manusia memenangkan opini?
Kehilangan Kedalaman
Jika anda ke toko buku, coba cari buku yang berjudul Marketing 5.0 hingga 6.0, Kotler dalam tulisan itu berbicara tentang paradoks dunia modern yakni tentang teknologi semakin maju, tetapi manusia justru semakin mudah kehilangan empati. Media sosial menciptakan masyarakat yang cepat tersinggung, cepat menghakimi, tetapi lambat merenung. Segala sesuatu harus segera ditentukan mulai dari siapa benar, siapa salah, siapa korban, dan siapa si penjahat. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi arena impuls.
Padahal bangsa kita sejatinya adalah bukan bangsa yang paling cepat marah, dan jika bicara ideal maka bangsa yang baik mesti bangsa yang mampu berpikir jernih di tengah emosi kolektif, ya tentunya harapanya demikian. Jika ditilik lebih dalam bahwa polemik LCC Kalbar sesungguhnya bukan tentang lomba semata justru itu adalah cermin tentang bagaimana generasi hari ini berhadapan dengan otoritas, keadilan, teknologi, dan emosi publik.
Dan mungkin yang paling menyedihkan bukanlah perdebatan soal “artikulasi”, melainkan kenyataan bahwa kita hidup di zaman ketika satu potongan video lebih dipercaya daripada proses dialog yang utuh. Disisi lain tentu apresiasi untuk rekan-rekan nitizen yang dengan cekatan menyuarakan kekeliuran juri, cocoklah ‘no viral – no justice’.
Maka dari itu kita tentu boleh mengkritik bahkan kritik (alias koreksi) adalah bagian penting dari demokrasi pendidikan. Jika ada kekurangan teknis, segera evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan bermartabat. Di sisi lain kita juga harus berhati-hati agar ruang pendidikan tidak berubah menjadi teater penghukuman digital.
Sebab ketika semua orang sibuk memenangkan opini, sering kali yang pertama mati adalah kebijaksanaan, dan mungkin di tengah kegaduhan ini, kita perlu kembali mengingat satu hal sederhana yakni ‘tujuan pendidikan’ (dari dan untuk apa) bukan menciptakan manusia yang paling viral, tetapi manusia yang paling mampu memahami dirinya sendiri dan orang lain secara dewasa.
Sekali lagi, SMAN 1 Sambas resmi menjadi juara 1 Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kemudian SMAN 1 Pontianak (Juara 2) dan SMAN 1 Sanggau (Juara 3), serta akan mewakili Kalbar ke tingkat nasional di Jakarta pada Agustus 2026. Untuk ketiga sekolah diatas, yang mewakili sudah sama-sama sudah berjuang. Tetap semangat untuk adik Ocha, yang sudah kritis ya, kemudian selamat untuk perjuangan pemenang lomba dari Sambas, kalian sudah berjuang dengan versi terbaik kalian. Untuk juri, boleh sesekali baca kutipan Prof Rhenald Kasali. “Masalah terbesar dalam pendidikan bukan ketika orang salah. Tapi ketika orang tidak mau dikoreksi.” Jangan sampai anak-anak yang sudah menang dan berjuang terkena bias negatif dari blunder tak jelas itu. Semoga!
*Penulis adalah dosen di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Kampus II Pontianak, Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa.
Editor : Hanif