PONTIANAK POST – Pemerintah menyiapkan skema agresif untuk membuat motor listrik lebih mudah dijangkau masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bunga cicilan lebih rendah, uang muka (DP) yang bisa dihapus, hingga skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik.
“Kita akan turunkan bunga cicilan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP,” kata Prabowo saat meresmikan Motor Listrik Nasional (Molinas) di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8).
Tidak berhenti pada pembiayaan murah, pemerintah juga menyiapkan mekanisme bagi masyarakat yang sudah memiliki motor berbahan bakar bensin. Motor lama nantinya dapat ditukar dengan motor listrik baru dengan tambahan biaya tertentu.
“Kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin. Jadi nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah,” ujar Prabowo.
Skema tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat peralihan kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri motor listrik nasional.
Presiden menilai perpindahan ke motor listrik bukan semata soal teknologi, tetapi juga berkaitan dengan beban pengeluaran masyarakat dan ketahanan energi nasional. Menurut dia, penggunaan motor listrik dapat menghemat biaya mobilitas hingga minimal 50 persen, bahkan mencapai 70 persen dibandingkan motor berbahan bakar bensin.
Karena itu, pemerintah ingin hambatan utama pembelian motor listrik, terutama harga dan kemampuan mencicil, ditekan melalui dukungan pembiayaan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan seluruh perbankan dan institusi finansial di bawah Danantara siap mendukung pembiayaan Motor Listrik Nasional.
Dukungan tersebut berupa suku bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Danantara juga berencana menurunkan uang muka dari sekitar 10 persen hingga kemungkinan menghilangkannya.
“Seluruh perbankan dan juga seluruh institusi finansial di bawah Danantara siap mendukung. Dari perbankan kami memberikan pendanaan dengan suku bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang,” kata Rosan.
Menurut Rosan, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat membeli motor listrik sekaligus mempercepat peningkatan produksi industri dalam negeri.
Potensi pasarnya pun besar. Indonesia memiliki sekitar 140 juta sepeda motor, sedangkan penjualan motor listrik saat ini baru sekitar 60.000–70.000 unit per tahun.
Rosan memperkirakan potensi pasar motor listrik nasional mencapai sekitar USD170 miliar.
Besarnya pasar tersebut menjadi alasan pemerintah ingin membangun ekosistem motor listrik nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya mendorong produksi kendaraan, tetapi juga pembiayaan, komponen, baterai, hingga infrastruktur pendukung.
Prabowo bahkan menantang industri nasional meningkatkan kapasitas produksi secara drastis. Ia menyebut kelompok Indika telah memproduksi sekitar 20.000 motor listrik dan berharap kapasitas tersebut meningkat menjadi 200.000 unit, bahkan 2 juta unit.
“Kalau kalian nanti mencapai 200 ribu saya datang lagi, 2 juta saya datang lagi,” kata Prabowo.
Bukan Sekadar Ganti Kendaraan
Bagi pemerintah, percepatan penggunaan motor listrik juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor.
Prabowo mengatakan Indonesia masih mengeluarkan sekitar USD28–30 miliar per tahun untuk kebutuhan impor BBM. Karena itu, semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan listrik, semakin besar pula peluang mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.
Pemerintah juga mulai menyiapkan kebijakan yang dapat semakin mendorong peralihan tersebut. Prabowo menyinggung kemungkinan penerapan pajak karbon di kota-kota besar serta pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin pada masa mendatang.
Ia mencontohkan Beijing, China, yang telah menerapkan pembatasan terhadap motor bensin di wilayah tertentu.
Namun, pemerintah juga menyadari jutaan masyarakat sudah terlanjur memiliki sepeda motor berbahan bakar bensin. Karena itu, skema tukar tambah dinilai dapat menjadi jembatan agar masyarakat tidak harus menanggung seluruh beban pembelian kendaraan baru.
Dengan skema tersebut, motor lama dapat menjadi bagian dari transaksi untuk mendapatkan motor listrik baru.
Sekretaris Jenderal Desmolindo Sarifudin menyambut positif kebijakan tersebut. Menurut dia, komitmen penurunan bunga, perpanjangan tenor, dan pengurangan bahkan penghapusan DP dapat menjadi faktor penting untuk mempercepat penyerapan motor listrik.
Namun, menurutnya, pembiayaan murah harus berjalan beriringan dengan kesiapan ekosistem.
Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan fasilitas penukaran baterai. Desmolindo mendorong pembangunan infrastruktur yang secara khusus melayani kebutuhan pengguna motor listrik.
Selain pembiayaan konvensional, Desmolindo juga menawarkan skema alternatif seperti rent-to-own atau sewa-milik dan penyewaan harian. Skema tersebut dinilai dapat membuka akses lebih luas bagi pekerja dengan mobilitas tinggi, sektor komersial, dan pengemudi ojek daring.
Dengan demikian, pemerintah kini mencoba menyerang persoalan motor listrik dari dua sisi sekaligus: membuat kendaraan lebih mudah dibeli dan membuat motor bensin lama lebih mudah ditinggalkan.
Bila skema bunga rendah, DP nol, dan tukar tambah benar-benar terealisasi, keputusan masyarakat untuk beralih ke motor listrik tidak lagi hanya bergantung pada kesadaran lingkungan, tetapi juga pada seberapa ringan beban yang harus mereka bayar.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro