Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Berharap Pj Gubernur Yang Bisa Sinergi Dengan DPRD Kalbar

Misbahul Munir S • Selasa, 8 Agustus 2023 | 17:13 WIB
Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin.
Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin.
PONTIANAK - Provinsi Kalbar tidak lama lagi bakalan dinahkodai Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar yang bakalan diputuskan secepatnya oleh Presiden Jokowi. Banyak harapan disampaikan kepada penganti Sutarmidji ini. Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin misalnya berharap Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar yang terpilih nantinya, dapat bekerja dengan baik bersama elemen masyarakat di daerah ini.
"Terlepas siapa yang nantinya dipilih oleh Presiden dari tiga nama ini, saya berharap Pj Gubernur bisa bersinergi dengan DPRD Kalbar dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di Kalbar. Mudah-mudahan Pj yang ditetapkan Presiden bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Sutarmidji,” ucap Heri Mustamin, Selasa (8/8).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, saat ini ada tiga nama calon Pj Gubernur Kalbar yang telah diumumkan dan diusulkan DPRD ke Menteri Dalam Negeri untuk dipilih oleh Presiden Jokowi. Tiga nama itu adalah Sekda Kalbar, Harisson, mantan Pangdam XIl Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, hingga mantan Kabinda Kalbar, Heru Istiyono.
Dia berpendapat bahwa tak ada manusia sempurna. Sbagai orang beragama, sekecil apapun yang dilakukan pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan, seyogyanya masyarakat harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur. “Mudah-mudahan Pj Gubernur Kalbar nanti bisa berkesinambungan. Apalagi jabatan Pj Gubernur Kalbar cukup panjang. Hampir dua tahun,” katanya.
Politisi Golkar Kalbar ini menambahkan bahwa ukuran keberhasilan dapat dilihat dari perencanaan yang baik dan anggaran yang memadai. Namun, yang ia sesalkan di pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan pemerintah bertindak apriori. “Yang kita sesalkan dari pemerintahan yang ada tidak responnya dengan DPRD. Dia terlalu apriori bahwa DPRD seolah mengada-ada,” ujarnya.
Di sisi lain, catatan di masa kepemimpinan Gubernur Sutarmidji-Ria Norsan, adalah soal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA Kalbar tahun 2022 yang mencapai Rp712 miliar. Ini membuktikan, bahwa ada perencanaan yang tidak cermat. “Sekarang Rp712 miliar ini harus diprogram kembali di 2023,” ucapnya.
DPRD sendiri saat menyusun anggaran sudah memprediksi ada potensi besar yang bisa digali. Sehingga uang tidak menganggur. Namun, tak direspon dengan perencanaan baik oleh eksekutif di bawah kendali Gubernur. “Siapa yang disalahkan? Saya pikir secara ekonomi makro dan mikro ini satu hal yang menurut saya, Pak Midji harus benar-benar mencermati ini,” pesannya.
Belum lagi, dampak hadirnya pelabuhan Internasional Kijing. Dalam dua tahun terlahir harusnya sudah memberikan kontribusi PAD bagi Kalbar. Tapi ternyata tidak. “Tentu, ini juga jadi pertanyaan seperti apa perencanaannya,” ucapnya.(den) Editor : Misbahul Munir S
#Komisi V DPRD #DPRD Kalbar #Pj gubernur kalbar