"Persiapan penanganan Karhutla dengan anggaran tersebut rasanya tidak masuk akal. Kalbar luas sekali dengan 14 kabupaten/kotanya. Kami sedari awal sudah meminta pemerintah memperbesar anggaran Karhutla diperbanyak. Sebab musim pengering, bencana karhutla, kabut asap hampir sepanjang tahun terjadi di bumi khatulistiwa ini," kata dia.
Affandi mengatakan harusnya jauh sebelum musim pengering atau kemarau terjadi seperti sekarang, adakan sosialisasi pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Sebab selama ini, sosialisasi dari berbagai pihak berkompeten justru minim. Makanya ketika musim pengering mendera, aktivitas membakar sampai muncul karhutla dan kabut asap berbahaya seperti sekarang sudah jadi semacam kebiasaan. "Tetapi terkadang tidak dipikirkan efeknya," ucap politisi Partai Demokrat Kalbar ini.
Makaya, ucap Affandi, terjadi kebakaran pada lahan gambut sangat menyusahkan masyarakat dan pemerintah. Karhutla di lahan gambut memiliki tingkat kesulitan tinggi apabila dipadamkan. Solusi finalnya memang menunggu air hujan dari tuhan.
Sebelumnya DPRD Kalbar sudah meminta ke pemerintah membantu anggaran untuk pemadam kebakaran berupa peralatan dan perlengkapan. Hanya tahun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi pemerintah. Sama seperti ketika DPRD meminta anggaran ambulan tahun 2021, tidak lagi diperbolehkan walaupun masih berstatus Covid19.
Tidak bisa semuanya mengadalkan masyarakat peduli api yang juga terbatas. "Sekarang sudah jadi bencana kita pada ribut. Dampaknya aktivitas warga jelas tertanggu," tegas Affandi.
Di sisi lain, agar karhutla dan titik panas tak terus bertambah, berikan tindakan tegas dari aparat hukum. Siapapun terlepas warga biasa atau pemilik lahan konsensus sawit, hukum dengan pidana setimpal kalau tak patuhi aturan."Pun demikian soal perda membolehkan membakar tak lebih dari 2 hektar. Iya memang demikian bunyinya, tetapi banyak syarat di dalamnya seperti hanya lahan mineral bukan lahan gambut. Perlu dijaga lahannya dan lain-lain. Kebanyakan abai, sehingga main tanpa dijaga.
Tetapi ada baiknya pada musim pengering seperti sekarang, jangan bakar-bakar lahan. Itu solusinya," pungkas Affandi. Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengimbau kepada masyarakat mempergunakan masker saat hendak keluar rumah pada malam atau siang hari. Hal ini menyusul kualitas udara di Kota Pontianak dan sekitar terus memburuk akibat karhutla. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengantisipasi pencegahan penyakit ISPA.
Menurut Wagub Ria Norsan, Pemprov Kalbar sudah menetapkan status siaga bencana untuk Kalbar. Siaga bencnana diartikan sudah siap-siap, dan punya persiapan matang. Namun, kondisi kebakaran yang terjadi saat ini makin parah. Ia menyebut, penyebab kebakaran ini adalah ulah manusia sendiri. “Ini penyebabnya salah satu ulah manusia. Yang pertama masih banyak masyarakat menerapkan kearifan lokal.
Perdanya ada, namun kurang menerapkan apa yang diatur,” terangnya. Isi dalam perda kearifan lokal tersebut, sambung dia, memang diperbolehkan membakar dua hektar lahan. Tapi sebelum membakar harus di parit keliling, dan tidak boleh meninggalkan lahan yang dibakar sebelum api padam.
Selain itu, masyarakat tak boleh membakar bersamaan, hanya berganti gantian. Tidak juga dalam musim kemarau panjang. "Ini yang tidak diterapkan sehingga kompak bakar ramai,” terangnya.
Dia mengimbau masyarakat yang beraktivitas diluar rumah untuk memakai masker. “Supaya tidak ISPA,” pungkasnya.(den) Editor : Misbahul Munir S