PONTIANAK - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat NA Anggini Sari mengatakan media berperan dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas karena media merupakan perpanjangan tangan otoritas dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.
Selain itu kata Anggini media juga sangat berperan penting dalam pembentukkan opini masyarakat terkait kebijakan yang dilahirkan otoritas maupun dorongan menciptakan ekspektasi masyarakat dalam perkembangan perekonomian. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap terkait dengan kebijakan-kebijakan terkini dari Bank Indonesia.
"Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Banjir informasi dari berbagai kanal media dan fenomena post truth menjadikan peran media massa menjadi sangat penting sebagai sumber informasi masyarakat yang kredibel dan terpercaya," kata Anggini saat Capacity Building Media Massa Kalimantan Barat di Singkawang, Kamis (12/10).
Oleh karena itu sambung Anggini Bank Indonesia menyadari komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas sebuah kebijakan yang ditetapkan. Menurutnya ada tiga pondasi dalam membangun kerangka komunikasi Bank Indonesia.
Pertama menyelaraskan ekspektasi pemangku kebijakan. Kedua meningkatkan literasi publik; dan ketiga mengelola transparansi dan tanggung jawab untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia.
"Sebagaimana yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bahwa efektivitas kebijakan yang dikeluarkan tidak akan maksimal, tanpa ada komunikasi yang baik," ujarnya.
"Oleh karena itu di sisi media, media memiliki peranan strategis dalam bidang perekonomian terutama terkait kebijakan-kebijakan yang akan diinformasikan kepada
masyarakat," sambung Anggini.
Menurut Anggini pemikiran tersebut menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Capacity Building Media Massa, sebagai mitra strategis. Tujuannya, agar awak media dapat terus menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi.
Selain itu kata Anggin, terbangun koordinasi yang baik dalam menyampaikan komunikasi kebijakan yang efektif dan bernilai tambah serta untuk memberikan edukasi berkelanjutan.
"Sekaligus untuk memperkuat kesepahaman dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada publik," imbuh Anggini. (mse)
Editor : A'an