PONTIANAK POST - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau lapisan masyarakat di wilayah terpencil. Menurutnya, akses keuangan masyarakat Kalbar saat ini sudah cukup tinggi, namun tantangan terbesar adalah pada sisi literasi.
“Secara angka, inklusi keuangan di Kalbar telah mencapai sekitar 85 persen. Namun PR kita, apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar teredukasi dengan baik? Itu yang harus kita tingkatkan bersama,” ujarnya saat kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalbar 2025 yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC), Jumat (17/10).
Inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Barat menurutnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terbukti, pada pada TPKAD Award 2025 yang digelar pada Oktober ini, Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat terpilih menjadi yang Terbaik Wilayah Kalimantan, serta TPAKD Kabupaten Kapuas Hulu menjadi TPAKD Kabupaten/Kota Terbaik Wilayah Kalimantan
Beberapa fokus program dalam meningkatkan inklusi keuangan seperti melalui program Satu Pelajar Satu Rekening, yang mana Kalbar berhasil mencatat capaian hingga 95 persen pelajar telah memiliki tabungan. Sementara itu, sekitar 47 ribu pelaku UMKM telah terlayani oleh lembaga keuangan formal. Terdapat 1.890 desa dan kelurahan yang memiliki agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau 88 persen dari total desa dan kelurahan di provinsi ini.
Rochma juga menyoroti tingginya minat investasi masyarakat Kalbar, terutama pada instrumen digital seperti aset kripto. Berdasarkan data OJK, Kalbar masuk lima besar nasional dalam transaksi aset digital tersebut.
Rochma menyebut peminat kripto mayoritas adalah anak muda dan mahasiswa. Ia pun memberikan imbauan agar mereka dapat mengenali risiko dari investasi instrumen satu ini. “Hanya kami memberikan pedoman, rambu-rambu, bagaimana bertransaksi yang aman. Karena tidak ada investasi yang tanpa risiko,” tegasnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi agar masyarakat tidak sekadar menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risiko secara bijak, terutama di era digital.
“Kota Pontianak berkomitmen mendukung penuh program inklusi keuangan. Kami mendorong agar edukasi keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum tersentuh layanan formal,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong agar inklusi keuangan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gerakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (sti)
Editor : Hanif