PONTIANAK POST - Pemerintah menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan setelah ditemukan pelanggaran serius pada pengelolaan limbah yang memicu pencemaran lingkungan.
Kebijakan suspensi tersebut tertuang dalam surat Direktorat Pemantauan dan Pengawasan tertanggal 31 Maret 2026. Selain penghentian operasional, penyaluran dana untuk dapur MBG yang terdampak juga dibekukan hingga seluruh persyaratan teknis dipenuhi.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengungkapkan, pelanggaran utama terletak pada sistem pembuangan limbah sisa pencucian yang langsung dialirkan ke saluran warga tanpa proses filtrasi. Menurutnya, kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi perhatian serius karena menimbulkan bau tidak sedap dan polusi. “Kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menyiapkan standarisasi,” tuturnya.
Baca Juga: Japanese Teriyaki Tempe Don, Mengolah Tempe ala Menu Jepang agar Mirip Daging Ayam
Ia menambahkan, upaya standarisasi ini menjadi penting terutama bagi unit yang beroperasi di ruko atau rumah dengan lahan terbatas. Dari total 65 SPPG yang direncanakan, baru 31 unit yang sempat berjalan, namun kini 18 di antaranya harus menjalani masa perbaikan.
Penghentian tersebut juga berdampak pada tenaga relawan. Sekitar 50 hingga 60 relawan di setiap unit terpaksa berhenti sementara selama proses pembenahan fasilitas berlangsung. Pemerintah berharap seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar agar program pemenuhan gizi nasional dapat kembali berjalan tanpa menimbulkan risiko pencemaran lingkungan.
Dampak lain dirasakan oleh para penerima manfaat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Irfan Taufik menyebutkan, satu SPPG biasanya melayani tiga hingga empat sekolah. Dengan penghentian 18 unit, ribuan siswa untuk sementara tidak mendapatkan distribusi MBG.
Baca Juga: Waspada Sering Overthinking dan Kurang Tidur Ternyata Bisa Picu Risiko Stroke
“Momen ini pas juga karena sekarang siswa jenjang SD dan SMP sedang menjalani tes kompetensi akademik (TKA) selama 10-15 hari,” ucapnya. Ia menilai langkah penertiban ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas program. “Rata-rata karena belum ada IPAL. Jadi ini terkait peningkatan kualitas,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengungkapkan, sebelumnya hanya tujuh SPPG yang melaporkan kondisi IPAL dan mengajukan surat keterangan. Ia menjelaskan, secara umum IPAL memerlukan dokumen persetujuan teknis. “Namun kita koordinasi dengan pusat untuk SPPG memang ada pengecualian,” sebutnya.
Ia juga menyoroti minimnya koordinasi sejak awal berdirinya SPPG di Balikpapan. Menurutnya, pelaporan seharusnya dilakukan sejak awal seperti halnya kegiatan usaha lainnya. Setelah ada kewajiban, barulah pengelola melapor ke DLH.
Dari tujuh SPPG yang mengajukan surat keterangan, DLH telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dapur MBG. “Kami cek kondisi IPAL dan mengeluarkan surat keterangan serta arahan teknis,” tandasnya. (*/bas)
Editor : Basilius Andreas Gas