PONTIANAK POST – Tanggal 8 Juni menjadi momen yang mengingatkan bangsa Indonesia pada sosok Jenderal Soeharto. Presiden kedua Republik Indonesia yang lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta.
Lebih dari dua dekade setelah wafatnya, nama Soeharto masih dkenang dan menjadi bagian penting dalam diskusi sejarah nasional karena warisan pemerintahannya yang meninggalkan jejak besar sekaligus perdebatan panjang. Hingga pada akhirnya Soeharto resmi mendapat gelar pahlawan nasional, 10 November 2025.
Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari 1967 hingga 1998. Dalam rentang waktu tersebut, ia membawa Indonesia memasuki era yang dikenal sebagai Orde Baru, sebuah periode yang ditandai pembangunan ekonomi pesat, stabilitas politik, sekaligus berbagai kontroversi terkait demokrasi dan hak asasi manusia.
Lahirnya Orde Baru di Tengah Krisis Nasional
Untuk memahami posisi Soeharto dalam sejarah Indonesia, perlu melihat kondisi bangsa pada pertengahan 1960-an. Saat itu Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari inflasi yang sangat tinggi, gejolak politik, hingga dampak peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
Hal ini seperti djelaskan Muhammad Sadig Alhabsyie, M.A,Hum, akademisi UIN Datokarama Palu/Pemerhati Gerakan Mahaiswa. di laman Radar Palu. Menurut Muhammad Sadiq, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, Soeharto memperoleh kewenangan luas untuk memulihkan keamanan dan stabilitas negara. Setahun kemudian, ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia dan memulai era Orde Baru.
Pemerintahan yang dibangunnya menekankan stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan nasional. Dalam waktu relatif singkat, Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi yang membelit pada akhir masa Orde Lama.
Keberhasilan Pembangunan yang Masih Terlihat Hingga Kini
Soeharto sering dijuluki sebagai "Bapak Pembangunan" karena berbagai program pembangunan yang dijalankan selama pemerintahannya.
Baca Juga: Soeharto dan Gelar Pahlawan Nasional
Melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), pemerintah fokus memperbaiki sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu capaian yang paling sering dikenang adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984.
Selain itu, pembangunan jalan raya, bendungan, irigasi, bandara, hingga sekolah dasar melalui program Inpres SD menjadi bagian dari warisan fisik yang masih dimanfaatkan masyarakat hingga sekarang.
Di bidang sosial, Program Keluarga Berencana (KB) dinilai berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tingkat pendidikan masyarakat juga meningkat seiring pembangunan ribuan sekolah di berbagai daerah.
Baca Juga: Ria Mulyadi Apresiasi Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025
Indonesia di Panggung Internasional
Pada masa Orde Baru, Indonesia semakin aktif dalam hubungan internasional. Indonesia menjadi salah satu negara penting di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN yang didirikan pada 1967.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama dekade 1970-an hingga awal 1990-an membuat Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara berkembang dengan prospek cerah di Asia.
Baca Juga: Safruddin Apresiasi Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Keputusan yang Tepat
Keberhasilan pembangunan tersebut menjadikan Indonesia diperhitungkan dalam berbagai forum internasional dan menarik investasi asing dalam jumlah besar.
Sisi Gelap yang Menjadi Catatan Sejarah
Di balik berbagai keberhasilan pembangunan, pemerintahan Soeharto juga menyisakan sejumlah kritik yang terus menjadi perdebatan saat itu.
Baca Juga: Dukungan Ketua Fraksi Golkar Kubu Raya untuk Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Ini Alasannya
Berbagai organisasi hak asasi manusia menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi selama Orde Baru, mulai dari tragedi pasca-G30S 1965, peristiwa Tanjung Priok 1984, Timor Timur, hingga berbagai kasus pembatasan kebebasan berpendapat.
Pemerintah Orde Baru juga kerap dikritik karena dominasi kekuasaan yang sangat kuat. Kebebasan pers dibatasi, oposisi politik diawasi ketat, dan ruang demokrasi dinilai tidak berkembang secara optimal.
Selain itu, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi salah satu kritik terbesar yang muncul menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto.
Baca Juga: Golkar Kapuas Hulu Nyatakan Dukungan atas Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Krisis yang Mengakhiri Kekuasaan 32 Tahun
Krisis moneter Asia pada 1997 menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketidakpuasan masyarakat semakin meluas.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dan tekanan publik akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya era Orde Baru sekaligus membuka babak baru Reformasi.
Baca Juga: Heri Mustamin Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional: Jejak Sejarah Tak Bisa Dibohongi
Sejak saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk meninjau kembali warisan pemerintahannya, baik dari sisi keberhasilan pembangunan maupun berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Pada hari lahirnya 8 Juni, sosok Soeharto tetap menjadi figur yang menghadirkan beragam pandangan. Sebagian masyarakat mengenangnya sebagai pemimpin yang berhasil membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur Indonesia modern.
Di sisi lain, banyak pihak menilai catatan pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme pada masa pemerintahannya tidak boleh dilupakan.
Karena itu, memahami Soeharto berarti melihat sejarah secara utuh. Ia bukan hanya simbol keberhasilan pembangunan nasional, tetapi juga bagian dari perjalanan bangsa yang menghadirkan pelajaran penting tentang kekuasaan, demokrasi, dan masa depan Indonesia.
Soeharto Kini Jadi Pahlawan Nasional
Kini, Soeharto telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025.
Baca Juga: Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Resmi Ditetapkan, Pro-Kontra Mengemuka
"Keputusan tersebut menjadi penanda kontribusinya terhadap pembangunan bangsa mendapat pengakuan negara, meskipun berbagai perdebatan mengenai sisi lain dari pemerintahannya masih terus menjadi bagian dari kajian sejarah Indonesia," ujar Aristono Edi K, Alumnus Sejarah Universitas Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Hari lahir Soeharto menurutnya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana sejarah membentuk Indonesia hari ini, sekaligus mengingatkan setiap pemimpin selalu meninggalkan warisan yang perlu dipahami secara seimbang dan kritis.
Editor : Silvina