Sejarah Lahirnya TNI di Kalbar (Bag-1) : Tarik Ulur Politik Mengawali Jalan Panjang Kehadiran TNI

Silvina • Dipublikasikan Senin, 20 Juli 2026 | 09:35 WIB
Pasukan TNI pertama ke Kalimantan Barat 16 Januari 1950. (IST)
Pasukan TNI pertama ke Kalimantan Barat 16 Januari 1950. (IST)

 

PONTIANAK POST – Masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Kalimantan Barat bukanlah peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Di balik kehadiran para perwira TNI pada akhir 1949, tersimpan perjuangan panjang tokoh-tokoh lokal yang menginginkan TNI menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan daerah pasca-kemerdekaan.

Uraian mengenai awal lahirnya TNI di Kalimantan Barat ini disampaikan penulis dan peminat kajian sejarah, Syafarudin Daeng Usman, berdasarkan penelusuran terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir 1949 hingga awal 1950.

Menurut Syafarudin, momentum penting itu terjadi bertepatan dengan 27 Desember 1949, hari penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Selain menjadi tonggak sejarah nasional, tanggal tersebut juga menandai awal hadirnya TNI di Kalimantan Barat melalui kedatangan beberapa perwira pendahulu, termasuk Mayor Suharsono beserta rombongannya.

Baca Juga: Kisah Cinta Rahadi Osman (Bag-1) : Senja Perpisahan di Stasiun Jatinegara yang Menjadi Awal Segalanya

Kekhawatiran Tokoh Daerah Setelah Penyerahan Kedaulatan

Kehadiran Mayor Suharsono bukanlah hasil keputusan mendadak. Sebelumnya, anggota Gabungan Perhimpunan Indonesia (GAPI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI) di Kalimantan Barat telah berkali-kali mengadakan pertemuan dan diskusi mengenai situasi keamanan yang diperkirakan akan muncul setelah penyerahan kedaulatan.

Mereka menilai bahwa TNI harus menjadi inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pandangan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, sekaligus menjadi perjuangan utama GAPI dan Komite Nasional.

Baca Juga: Kisah Cinta Rahadi Osman (Bag-2) : Rahadi Memilih Republik, Oetari Memilih Setia Menunggu

Di sisi lain, terdapat rencana dari Panglima Tentara Belanda yang lebih mengandalkan tentara federal sebagai kekuatan utama, sementara TNI hanya ditempatkan sebagai pelengkap melalui proses seleksi. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memicu berbagai langkah politik dari kalangan pejuang di Kalimantan Barat.

GAPI Kirim Surat Sebelum Kedatangan Perwira TNI

Beberapa hari menjelang penyerahan kedaulatan, GAPI mengirimkan surat kepada Badan Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Surat bernomor 133/II tertanggal 12 Desember 1949 itu memuat sikap GAPI mengenai pentingnya kehadiran TNI di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Kisah Cinta Rahadi Osman (Bag-3): Oetari Terus Didatangi Mimpi yang Sulit Dilupakan

Isi surat tersebut kemudian diberitakan oleh surat kabar Borneo Barat edisi 13 Desember 1949. Meski demikian, kalangan GAPI menyadari bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Karena itu, perjuangan tetap dilakukan melalui berbagai jalur politik dan komunikasi.

SH Marpaung Jemput Mayor Suharsono ke Jakarta

Langkah nyata kemudian dilakukan SH Marpaung yang berangkat ke Jakarta pada Minggu, 25 Desember 1949.

Baca Juga: Kisah Cinta Rahadi Osman (Bag-4): Surat Bertuliskan "Soedah Meninggal"  Mengakhiri Penantian Oetari Selama 60 Tahun

Keberangkatan itu bertujuan menjemput Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala dan Mayor Suharsono agar segera datang ke Kalimantan Barat. Upaya tersebut diduga merupakan pelaksanaan dari resolusi yang sebelumnya disepakati kalangan pejuang, terlepas dari ada atau tidaknya dukungan resmi dari pemerintah daerah.

Kedatangan para perwira tersebut menjadi sinyal bahwa TNI mulai mengambil peran di Kalimantan Barat.

Pengumuman Pendaftaran Pasukan Gerilya dan Lasykar

Baca Juga: Sejarah Monumen Ali Anyang di Kubu Raya dan Alasan Dibangun di Pertigaan Trans Kalimantan

Setelah tiba di Pontianak, Komando Subteritorial dan Pasukan Kalimantan Barat yang dipimpin Mayor Suharsono mengeluarkan Pengumuman Nomor 1 pada 2 Januari 1950.

Melalui pengumuman itu, seluruh pasukan gerilya dan lasykar di Pontianak maupun daerah sekitarnya diminta mendaftarkan diri beserta persenjataan yang dimiliki. Pengumuman tersebut kemudian dimuat dalam surat kabar Utusan Rakyat edisi 5 Januari 1950.

Respons masyarakat pejuang saat itu sangat besar. Markas komando dipenuhi pasukan gerilya maupun kelompok lasykar yang ingin bergabung. Antusiasme tersebut memperlihatkan besarnya harapan masyarakat agar TNI benar-benar menjadi kekuatan pertahanan resmi di Kalimantan Barat.

Baca Juga: Sejarah Kabupaten Kubu Raya, Dari Kerajaan Kubu hingga Menjadi Kabupaten Termuda di Kalbar

Panitia Penyambutan TNI Sempat Dibentuk

Semangat menyambut kehadiran TNI semakin terlihat ketika pada 4 Januari 1950 dibentuk Panitia Pusat Penyambutan TNI.

Panitia itu dipimpin oleh dr. LF Luhulima sebagai ketua, didampingi SH Marpaung sebagai wakil ketua. Marah Kesuma Indra Mahyudin dipercaya sebagai penulis, sementara Ny. K. Hadis menjabat bendahara.

Baca Juga: Kalbar Ternyata Pernah Berstatus Daerah Istimewa, Babak Penting yang Jarang Diketahui

Sejumlah tokoh lainnya seperti Masyhur Rifai, AF Korak, dan Thio Kian Soen juga ikut menjadi pembantu dalam kepanitiaan tersebut.

Dibubarkan Setelah Bertemu Mayor Suharsono

Namun, panitia tersebut tidak bertahan lama. Dalam Pengumuman Nomor 2 Tahun 1950, Panitia Pusat Penyambutan TNI menyatakan membubarkan diri setelah mengadakan rapat tertutup bersama Mayor Suharsono pada 9–10 Januari 1950.

Baca Juga: Rumah Adat Turun Temurun di Mempawah Kian Lapuk dan Kosong, Cagar Budaya Ini Menanti Perhatian

Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa pimpinan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak menyetujui keberadaan TNI di wilayah tersebut. Atas dasar itulah panitia menilai keberadaannya tidak lagi memiliki fungsi sehingga secara resmi dibubarkan.

Penolakan Memicu Reaksi Komite Nasional

Keputusan tersebut memunculkan reaksi keras dari Komite Nasional.Meski demikian, sebagian kalangan menilai penolakan pemerintah daerah saat itu hanya bersifat sementara. Kehadiran para perwira TNI pada akhirnya tetap diterima sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Baca Juga: Menyusuri Rumah Hakka Terbesar di Kalbar, Bangunan Unik yang Disebut Hanya Ada Dua di Asia Tenggara

Sementara itu, kedatangan pasukan dalam jumlah besar masih harus menunggu proses reorganisasi pembentukan APRIS. Saat itu berkembang pandangan bahwa kondisi keamanan di Kalimantan Barat belum memerlukan pengiriman pasukan tambahan.

Meskipun menghadapi berbagai dinamika politik, perjuangan GAPI, Komite Nasional, serta tokoh-tokoh daerah menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya TNI di Kalimantan Barat. Kehadiran Mayor Suharsono dan para perwira pendahulu menjadi babak awal perjalanan TNI membangun kekuatan pertahanan di Bumi Khatulistiwa.

 

Editor : Silvina
sejarah kalbar sejarah lahirnya TNI di Kalbar politik tarik ulur gapi dan komite nasional tni kalbar