PONTIANAK POST – Perjuangan menghadirkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kalimantan Barat tidak berhenti setelah kedatangan para perwira pendahulu pada akhir 1949. Memasuki awal 1950, GAPI dan Komite Nasional justru meningkatkan tekanan politik melalui berbagai langkah. Mulai dari penyusunan strategi perjuangan hingga menggerakkan demonstrasi rakyat.
Langkah tersebut dilakukan karena kekhawatiran terhadap rencana pembentukan tentara federal yang dinilai dapat mengurangi peran TNI sebagai kekuatan utama dalam menjaga keamanan negara.
Hal ini seperti disampaikan penulis dan peminat kajian sejarah Kalbar, Syafarudin Daeng Usman. Menurut Syafarudin yang juga akademisi ini, kekhawatiran itu muncul setelah beredarnya rencana Panglima Tentara Belanda membentuk tentara federal sebagaimana diberitakan kantor berita Aneta
Baca Juga: Sejarah Lahirnya TNI di Kalbar (Bag-1) : Tarik Ulur Politik Mengawali Jalan Panjang Kehadiran TNI
Kekhawatiran terhadap Pembentukan Tentara Federal
GAPI dan Komite Nasional menilai kehadiran pasukan TNI secara penuh di Kalimantan Barat sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut kalangan pejuang republik, rencana tersebut berpotensi menggeser posisi TNI dalam sistem pertahanan nasional.
Bagi para aktivis GAPI dan Komite Nasional, persoalan itu tidak sekadar terlihat dari kebijakan yang tampak di permukaan. Banyak di antara mereka telah berpengalaman dalam organisasi politik sehingga mampu membaca dinamika yang sedang berkembang.
Baca Juga: Kalbar Ternyata Pernah Berstatus Daerah Istimewa, Babak Penting yang Jarang Diketahui
Dari berbagai pembahasan itu, lahirlah gagasan menggelar demonstrasi besar-besaran bahkan pemogokan di seluruh Kalimantan Barat sebagai bentuk tekanan politik.
Persoalan Kepala Daerah Menjadi Isu Baru
Di tengah perjuangan mempertahankan kehadiran TNI, muncul persoalan lain yang ikut menyita perhatian masyarakat, yakni jabatan Kepala Daerah,
Baca Juga: Ketua DPD RI Pernah Tinjau Benteng Kota Batu Mempawah, Bukti Pentingnya Warisan Sejarah Kerajaan
Masalah tersebut mengemuka setelah Sultan Hamid II diangkat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS). Banyak pihak beranggapan jabatan menteri tidak dapat dirangkap dengan posisi Kepala Daerah Kalimantan Barat.
Situasi itu mendorong munculnya berbagai usulan mengenai sosok pengganti yang dinilai layak memimpin daerah.
Dr Mas Sudarso Diusulkan Memimpin Kalimantan Barat
Nama dr. Mas Sudarso menjadi tokoh yang paling banyak mendapat dukungan dari kalangan pejuang republik.
Keinginan tersebut sebenarnya telah lama berkembang. Sejumlah pengamat saat itu menilai dukungan kepada dr. Mas Sudarso bukan semata-mata karena kemampuan memimpinnya, melainkan juga karena rekam jejak perjuangannya.
Ia pernah dipenjara di Cipinang akibat aktivitas perjuangan kemerdekaan. Selain itu, jasanya sebagai dokter yang aktif dalam kegiatan sosial semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.
Baca Juga: Opu Daeng Manambon Jadi Raja Mempawah, Ternyata Berawal dari Konflik
Komite Nasional Bulat Mencalonkan Dr Mas Sudarso
Pada 5 Januari 1950, Komite Nasional menggelar pertemuan di Gedung PBI untuk membahas persoalan Kepala Daerah.
Melalui keputusan yang diambil secara bulat, forum tersebut menetapkan dr. Mas Sudarso sebagai calon Kepala Daerah Kalimantan Barat.
Keputusan itu dipersiapkan menjelang sidang Dewan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari 1950. Jabatan Kepala Daerah menjadi salah satu agenda penting dalam sidang tersebut.
Penangkapan di Ngabang Memicu Kemarahan
Di tengah dinamika politik, situasi kembali memanas setelah terjadi penangkapan terhadap sedikitnya 16 orang di Ngabang pada 26 Desember 1949.Komite Nasional menyampaikan protes keras kepada pemerintah daerah atas tindakan tersebut.
Baca Juga: Asal Usul Nama Singkawang, Diyakini Berasal dari Bahasa Tionghoa yang Penuh Makna
Peristiwa itu semakin membakar semangat perjuangan masyarakat yang sejak awal menginginkan perubahan politik serta kehadiran TNI sebagai penjaga keamanan di Kalimantan Barat.
GAPI Menyiapkan Perjuangan Baru Sebelum Dibubarkan
Pada 6 Januari 1950, GAPI mengadakan rapat pengurus harian untuk membahas berbagai agenda penting.
Baca Juga: Mengapa Singkawang Memiliki Populasi Tionghoa Terbesar? Jejaknya Berawal dari Tambang Emas Monterado
Salah satu pembahasan utama adalah rencana penyelenggaraan pemilihan umum guna membentuk Dewan baru. Gagasan tersebut dianggap sebagai bagian dari tuntutan pergerakan rakyat sekaligus kemungkinan menjadi agenda Pemerintah DIKB.
Rapat juga memutuskan membentuk tim yang bertugas mempelajari dasar-dasar peraturan Dewan baru.
Tidak lama kemudian, GAPI memutuskan membubarkan organisasi tersebut. Langkah itu dilakukan agar seluruh perjuangan politik diteruskan oleh Komite Nasional yang sebagian besar anggotanya juga merupakan tokoh-tokoh GAPI.
Baca Juga: Rumah Hakka Kubu Raya Terinspirasi Warisan Dunia UNESCO, Arsiteknya Berkali-kali Belajar ke Tiongkok
Demonstrasi Rakyat Warnai Sidang Dewan Daerah
Saat Dewan Daerah Istimewa Kalimantan Barat memulai sidang perdananya di Kantor Residen, massa pendukung Komite Nasional menggelar demonstrasi besar.
Aksi tersebut membawa dua tuntutan utama. Pertama, masyarakat menghendaki dr. Mas Sudarso ditetapkan sebagai Kepala Daerah Kalimantan Barat.
Baca Juga: Menelusuri Sejarah dan Peran Masjid Jami’atus Sholihin, Pusat Dakwah Tertua di Tanjung Saleh
Kedua, mereka meminta agar TNI tetap bertugas menjaga keamanan di wilayah Kalimantan Barat sebagai bagian dari pertahanan Republik Indonesia.
Sultan Hamid II Tanggapi Aspirasi Massa
Di hadapan massa yang berkumpul, Sultan Hamid II menyampaikan tanggapannya dengan penuh haru. Ia meminta masyarakat tetap menjaga ketertiban serta menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh rakyat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Baca Juga: Pukat Tarik Manual Padang Tikar, Tradisi Leluhur yang Masih Bertahan di Tengah Modernisasi Nelayan
Demonstrasi tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Kalimantan Barat. Perjuangan masyarakat melalui GAPI dan Komite Nasional menunjukkan bahwa lahirnya TNI di daerah ini tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah, tetapi juga oleh dorongan kuat dari rakyat yang menginginkan keamanan tetap berada di tangan tentara nasional.
Editor : Silvina