PONTIANAK POST - Gagasan membentuk Negara Dayak Besar pernah menjadi bagian dari dinamika politik Kalimantan pada masa revolusi. Namun, cita-cita tersebut pada akhirnya tidak pernah terwujud sebagai sebuah negara tersendiri.
Gagasan Negara Dayak Besar tidak dapat dilepaskan dari wacana pembentukan Negara Kalimantan yang berkembang pada akhir 1940-an. Sejumlah kelompok dan elite daerah ketika itu memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan politik Kalimantan setelah berakhirnya pendudukan Jepang.
Gagasan Negara Kalimantan Mulai Meredup
Baca Juga: Ternyata Pernah Ada Gagasan Membentuk Negara Dayak Besar di Kalimantan, Begini Sejarahnya
Dalam perkembangannya, gagasan membentuk Negara Kalimantan menghadapi persoalan politik yang semakin kompleks. Dukungan masyarakat dan elite di Kalimantan tidak sepenuhnya berada pada satu arah.
Sebagian masyarakat Banjar dan Melayu dikenal memiliki dukungan kuat terhadap Republik Indonesia. Dalam situasi tersebut, gagasan Negara Kalimantan kemudian dipandang oleh sebagian pihak sebagai sesuatu yang berpotensi mengarah pada gagasan kemerdekaan Dayak.
Tulisan Folks of Dayak menyebut kondisi tersebut turut menjadi bahan propaganda Republik Indonesia dan memperlebar perbedaan di antara kelompok aristokrat serta elite politik Kalimantan.
Baca Juga: Bendera Borneo Raya Berkibar, Ternyata Bermula dari Jejak Negara Dayak Besar di Kalimantan
Perbedaan pandangan itu membuat upaya menyatukan gagasan tentang Negara Kalimantan semakin sulit. Gagasan yang sebelumnya berkembang sebagai salah satu pilihan politik akhirnya kehilangan momentum.
Utusan Dayak Besar Datang ke Jakarta
Salah satu peristiwa penting terjadi pada akhir 1947. Ketika itu, utusan dari Dayak Besar yang dipimpin ketua-muda Cyrilus Atak datang ke Jakarta.
Baca Juga: Pusat Diminta Dengarkan Aspirasi Daerah di Balik Fenomena Bendera Borneo Raya
Kedatangan tersebut menjadi bagian penting dalam perubahan arah politik Dayak Besar. Dalam pertemuan itu, utusan Dayak Besar menyampaikan pernyataan resmi yang mendukung Republik Indonesia.
Dukungan tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan sikap politik dari gagasan membangun negara tersendiri menuju pilihan untuk berada dalam Republik Indonesia.
Pada akhirnya, konsepsi Dayak Besar sebagai sebuah negara, maupun gagasan yang lebih luas mengenai Negara Kalimantan, tidak pernah terealisasi. Perubahan situasi politik membuat gagasan tersebut berhenti pada tahap konsepsi dan pergerakan politik.
Baca Juga: Sejarah Tugu Proklamasi Pegangsaan Timur, Sempat Dihancurkan Lalu Dibangun Kembali
Jejak Politik yang Terus Berlanjut
Meski gagasan negara tersendiri tidak terwujud, persoalan mengenai posisi dan otonomi Kalimantan tetap menjadi bagian dari dinamika politik pada masa berikutnya. Berbagai ketegangan dan pergolakan muncul dalam perjalanan sejarah daerah tersebut.
Sumber yang sama juga menyoroti perubahan kondisi masyarakat Dayak pada masa Orde Baru, termasuk persoalan representasi politik, kebijakan terhadap kepercayaan Kaharingan, perpindahan penduduk, serta pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga: Rumah Pegangsaan Timur 56 Jadi Saksi Proklamasi, Tapi Mengapa Soekarno Malah Membongkarnya?
Namun, sejumlah uraian tersebut merupakan pandangan penulis sumber dan perlu ditempatkan dalam konteks sejarah serta diverifikasi melalui sumber akademik dan arsip lainnya.
Kisah Negara Dayak Besar memperlihatkan sejarah Kalimantan setelah kemerdekaan tidak berlangsung dalam satu garis politik yang sederhana. Ada gagasan federal, kepentingan kerajaan dan elite daerah, dukungan terhadap Republik Indonesia, serta perdebatan mengenai masa depan pemerintahan Kalimantan.
Jejak tersebut membuat Negara Dayak Besar tetap menjadi bagian menarik dalam sejarah politik Borneo. Negara itu memang tidak pernah berdiri sebagai negara merdeka, tetapi gagasan dan dinamika politik yang menyertainya menjadi salah satu potongan penting untuk memahami perjalanan Kalimantan pada masa revolusi.
Editor : Silvina