PONTIANAK POST - Gagasan mengenai Negara Dayak Besar tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Kalimantan pada masa menjelang terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di balik gagasan tersebut terdapat persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana berbagai daerah dan kelompok masyarakat di Kalimantan menentukan arah politiknya.
Seperti dibahas dalam artikel sebelumnya, istilah Dayak Besar memiliki latar belakang sejarah kewilayahan. Dalam perkembangannya, gagasan mengenai pembentukan daerah atau negara bagian di Kalimantan kemudian masuk dalam dinamika politik federal yang melibatkan berbagai kelompok di pulau tersebut.
Ketika Gagasan Negara Bagian Borneo Mengemuka
Baca Juga: Ternyata Pernah Ada Gagasan Membentuk Negara Dayak Besar di Kalimantan, Begini Sejarahnya
Menurut Folks of Dayak, salah satu persoalan yang ikut memengaruhi kegagalan pembentukan Negara Bagian Borneo adalah belum adanya kesamaan sikap antara kelompok Banjar dan kelompok Pontianak. Kedua kelompok tersebut disebut memiliki posisi penting dalam menentukan arah politik Kalimantan pada masa itu.
Kondisi tersebut penting untuk memahami mengapa gagasan mengenai negara bagian di Kalimantan tidak mudah diwujudkan. Wilayah Borneo memiliki masyarakat yang beragam, sehingga pembentukan sebuah entitas politik membutuhkan dukungan dari berbagai kelompok, bukan hanya satu komunitas.
Dalam konteks inilah gagasan mengenai Negara Dayak Besar perlu ditempatkan. Wacana tersebut berada dalam lingkungan politik Kalimantan yang lebih luas, ketika sejumlah daerah diarahkan untuk menjadi bagian dari struktur negara federal.
Baca Juga: Bendera Borneo Raya Berkibar, Ternyata Bermula dari Jejak Negara Dayak Besar di Kalimantan
Tidak Cukup Mengandalkan Satu Kelompok
Sumber tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan orientasi politik di kalangan masyarakat Banjar. Sebagian elite Banjar disebut memiliki kecenderungan mendukung Partai Nasionalis Indonesia, sementara kalangan masyarakat banyak yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Kalimantan tidak memiliki satu suara politik yang seragam. Setiap kelompok memiliki pertimbangan dan orientasi masing-masing dalam menentukan masa depan daerah dan hubungannya dengan pemerintahan Indonesia.
Baca Juga: Negara Dayak Besar Tak Terwujud, Begini Akhir Gagasan Negara Kalimantan
Karena itu, gagasan politik yang mengatasnamakan Kalimantan atau Borneo membutuhkan keterlibatan lebih luas. Tidak hanya masyarakat Dayak, tetapi juga Banjar, Melayu, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial Kalimantan.
Jika sebuah gagasan politik hanya bertumpu pada satu kelompok, dukungan untuk membangun negara bagian yang mencakup wilayah luas tentu menjadi lebih sulit. Persoalan representasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam gagasan pembentukan Negara Borneo.
Negara Dayak Besar dalam Pusaran Politik Kalimantan
Baca Juga: Mengapa Muncul Sebutan Negara Dayak Besar? Ternyata Ada Sejarah Wilayah dan Asal Usul Namanya
Dalam konteks sejarah tersebut, gagasan Negara Dayak Besar dapat dilihat sebagai bagian dari perdebatan mengenai pembentukan daerah dan negara bagian di Kalimantan. Istilah Dayak Besar sendiri sebelumnya merujuk pada konteks kewilayahan tertentu sebelum penggunaannya berkembang dalam berbagai wacana politik.
Ketika gagasan negara bagian berkembang menjelang pembentukan RIS, daerah-daerah di Kalimantan memiliki peluang untuk memperoleh bentuk pemerintahan sendiri dalam kerangka federal. Namun, peluang tersebut membutuhkan kesepakatan politik dan dukungan lintas kelompok.
Ketiadaan kesamaan sikap antara kelompok-kelompok penting di Kalimantan menjadi salah satu persoalan. Pada saat yang sama, perkembangan politik nasional bergerak cepat menuju pembentukan Republik Indonesia Serikat, sehingga kesempatan untuk membangun negara bagian tersendiri semakin terbatas.
Baca Juga: Gagasan Negara Dayak Dikabarkan Kembali Berembus, Ini Latar Belakang dan Tuntutannya
Bagaimana Akhir Wacana Itu?
Gagasan mengenai Negara Borneo tidak berkembang menjadi negara bagian tersendiri sebagaimana yang diharapkan. Bersamaan dengan itu, berbagai gagasan mengenai pembentukan entitas politik di Kalimantan juga kehilangan momentum ketika struktur politik Indonesia mengalami perubahan.
Republik Indonesia Serikat kemudian tidak bertahan lama. Pada 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri sistem federal yang sebelumnya menjadi ruang bagi pembentukan berbagai negara bagian.
Baca Juga: Pusat Diminta Dengarkan Aspirasi Daerah di Balik Fenomena Bendera Borneo Raya
Dengan berakhirnya RIS, wacana mengenai Negara Borneo pun meredup. Dalam konteks yang lebih luas, gagasan mengenai Negara Dayak Besar juga tidak berkembang menjadi sebuah negara bagian yang berdiri sendiri.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya sebuah gagasan politik tidak selalu disebabkan satu faktor. Dalam kasus Kalimantan, perbedaan orientasi politik antarkelompok, persoalan keterwakilan, serta perubahan cepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ikut menentukan arah akhirnya.
Editor : Silvina