“Sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah pusat (eksekutif) dan DPR RI (Legislatif) khususnya Komisi IX. Dimana untuk iuran BPJS kelas tiga mandiri tak jadi naik di 2020 nanti,” kata Alifudin, usai melakukan pertemuan dengan Pemkab Sambas.
Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi salah satu perjuangan yang dilakukan Anggota DPR RI khususnya Komisi IX. Meski demikian, untuk yang iuran BPJS kelas 3 PBI, tetap ada kenaikan.
“Kalau untuk iuran BPJS kelas 3 yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah daerah maupun pusat (PBI) tetap naik. Tapi sejumlah daerah mengeluhkan kenaikan ini, karena beban ke APBD bertambah. Masalah ini, juga akan kami perjuangkan dan akan kami suarakan ke Kemenkes dan Kemenkeu,” katanya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Sehingga jika masih ada kenaikan pada iuran BPJS kelas 3 Mandiri, itu artinya sebuah pelanggaran.
Mengenai tunggakan pembayaran klaim dari RS. Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada RS yang masih memiliki utang dengan BPJS, segera diselesaikan. Lantaran ini menyangkut pelaksanaan program jaminan kesehatan.
Masalah BPJS, menjadi salah satu yang disampaikan Alifudin saat bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas serta pihak terkait di aula Kantor Bupati Sambas, Selasa (31/12).
Di kesempatan tersebut, Alifudin juga memaparkan sejumlah program dalam rangka pembangunan kawasan perbatasan. Pihaknya sebagai Pengawas wilayah Perbatasan menyebutkan sudah menyuarakan adanya RS di perbatasan di Kabupaten Sambas yang representatif.
“Di daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas, layak memiliki RS yang representatif, karena informasi yang kami dapatkan, banyak warga Sambas atau Kalbar berobat ke Malaysia. Hal ini tak akan terjadi jika ada RS yang didukung adanya penginapan, sarana dan prasarana representatif dan petugas yang handal,” katanya.
Sejumlah hal lainnya juga akan disuarakan, misalnya berkaitan dengan kurangnya sinyal telepon di daerah perbatasan, belum maksimalnya listrik, perbedaan harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi antara daerah perbatasan dengan di pulau Jawa, serta hal lainnya yang itu disampaikan oleh Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili LC MH saat
menceritakan kondisi daerah perbatasan di Sambas saat ini.
“Sesuai yang disampaikan Bupati Sambas, mengenai sinyal, harga bahan pokok, listrik dan lainnya, akan menjadi catatan kami, dan setelah di Jakarta akan kami suarakan di rapat komisi dan ke kementerian terkait. Kami akan perjuangkan masalah-masalah ini,” katanya.
Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc MH kepada Anggota DPR RI, yang kebetulan menjadi Pengawas Wilayah Perbatasan menyampaikan sejumlah permasalahan yang masih terjadi di daerah perbatasan. Mulai dari sinyal, siaran radio atau televisi, listrik, harga bahan pokok dan lainnya.
Khusus untuk rencana pembangunan RS di perbatasan. Pemkab Sambas akan menyiapkan terkait dengan lahannya. Ada sejumlah alternatif yang akan disiapkan, bisa saja itu di Kecamatan Galing atau di Kecamatan Sajingan Besar.(fah) Editor : Ari Aprianz