PONTIANAK POST – Abrasi Pantai Arung Parak di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, terus menggerus wilayah pesisir hingga sekitar 20 meter setiap tahun. Kondisi ini mengancam permukiman warga, fasilitas umum, jalan akses, dan sumber penghidupan masyarakat pesisir sehingga pemerintah daerah mengusulkan pembangunan pengaman pantai sepanjang 750 meter kepada pemerintah pusat.
Ancaman abrasi tersebut menjadi fokus peninjauan lapangan yang dilakukan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, Sabtu (6/6).
Kunjungan dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan di lapangan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami masyarakat.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I mencatat persoalan abrasi telah menjadi salah satu isu infrastruktur yang berulang di sejumlah kawasan pesisir Kabupaten Sambas, termasuk Desa Arung Parak, Desa Kalimantan, dan Desa Tanah Hitam.
Kondisi tersebut bahkan telah menjadi pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan BWS Kalimantan I dalam upaya mencari solusi penanganan jangka panjang.
Sejumlah penelitian penginderaan jauh di kawasan pesisir Sambas juga menunjukkan tren perubahan garis pantai yang mengkhawatirkan.
Studi menggunakan citra satelit multitemporal menemukan beberapa segmen pantai mengalami abrasi hingga 28,53 meter dalam periode 2013–2022, dengan laju abrasi mencapai sekitar 1,75 meter per tahun pada titik-titik tertentu.
Peneliti menilai karakteristik pantai yang landai serta pengaruh gelombang, arus, dan pasang surut membuat kawasan pesisir Sambas rentan mengalami pengurangan daratan apabila tidak disertai upaya perlindungan pantai yang memadai.
Rumah Warga dan Jalan Terancam Hilang
Di lokasi abrasi, garis pantai terlihat terus mundur akibat hantaman gelombang laut yang terjadi dari tahun ke tahun. Warga setempat menghadapi risiko kehilangan lahan produktif dan ancaman terhadap rumah yang semakin dekat dengan bibir pantai.
Herzaky Mahendra Putra mengatakan hasil peninjauan menunjukkan lokasi yang mengalami abrasi paling parah justru berada di titik berbeda dari usulan awal pembangunan pengaman pantai.
“Untuk di Arung Parak, awalnya usulan yang masuk berada di titik lain sepanjang kurang lebih 350 meter. Namun setelah berdiskusi dan meninjau langsung bersama pemerintah daerah serta masyarakat, kami melihat lokasi yang lebih mendesak justru berada di kawasan ini karena tingkat abrasi yang sangat tinggi,” katanya.
Menurut Herzaky, abrasi bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya telah menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
“Seperti abrasi di Pantai Arung Parak, setiap tahunnya kurang lebih 20 meter daratan yang terkikis, sehingga harus dicegah,” ujarnya.
Warga Kehilangan Lahan dari Tahun ke Tahun
Pemerintah Kabupaten Sambas menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setiap meter daratan yang hilang berarti berkurangnya ruang hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.
Bupati Sambas, H. Satono, mengatakan keterbatasan fiskal daerah membuat penanganan abrasi skala besar sulit dilakukan tanpa dukungan pemerintah pusat.
“Setiap tahun masyarakat kehilangan lahan, bahkan rumah-rumah warga terancam, jalan raya terancam. Sehingga kami berharap usulan pembangunan pengaman pantai ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga: Abrasi Pantai Kahona Sambas Rusak Dua Rumah, Belasan Lainnya Terancam
Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sambas memerlukan perlindungan kawasan pesisir yang memadai untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mempertahankan wilayah daratan.
Usulan Pengaman Pantai Sepanjang 750 Meter
Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, berharap pembangunan pengaman pantai sepanjang sekitar 750 meter dapat segera direalisasikan. Menurutnya, abrasi terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga.
Usulan tersebut menjadi harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menyaksikan garis pantai terus terkikis. Pengaman pantai dinilai sebagai solusi mendesak untuk menahan laju abrasi sekaligus melindungi aset warga.
Proyek Matang Danau Capai 60 Persen
Dalam kunjungan yang sama, rombongan juga meninjau pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh. Proyek penahan ombak sepanjang 135 meter itu telah mencapai progres sekitar 60 persen.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, M. Tahid, mengatakan pembangunan di Matang Danau masih berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Sementara itu, usulan pembangunan pengaman pantai di Arung Parak masih akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan lokasi prioritas yang akan ditangani terlebih dahulu.
Menjaga Ruang Hidup Masyarakat Pesisir
Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan koordinasi lanjutan antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Sambas, dan instansi terkait lainnya.
Bagi warga Arung Parak, pembangunan pengaman pantai bukan sekadar proyek infrastruktur. Upaya tersebut menjadi harapan untuk mempertahankan rumah, lahan, dan ruang hidup yang terus tergerus oleh laut dari tahun ke tahun.(fah)
Editor : Uray Ronald