SANGGAU - Mempertahankan eksistensi kader Posyandu bukan hal yang mudah. Para kader tersebut diibaratkan sebagai sukarelawan yang memiliki tugas cukup penting di masyarakat. Jika tidak dijaga dengan baik, pemerintah bisa saja kehilangan tenaga-tenaga terampil tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka akan sangat merugikan.
"Eksistensinya ini yang harus kita pertahankan. Karena tidak mudah, ibaratnya kan mereka ini sukarelawan, volunteer sebenarnya, walaupun ada yang mengapresiasi mereka melalui ADD," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sanggau, Stepanus Jonedi, Rabu (23/10).
Dikhawatirkan, lanjut dia, jika kader-kader tersebut tidak betah dan keluar, padahal sudah sangat terampil, maka akan sangat disayangkan oleh pemerintah terutama desa karena harus mencari pengganti yang selevel.
"Kadernya sudah terampil, tapi merasa tidak betah misalnya, lalu keluar, ruginya kan di kita yang telah meningkatkan kapasitas mereka. Jadi perlu diingat bahwa kader ini aset desa dan harus diberikan perhatian serius diantaranya dengan insentif," katanya.
Stepanus mengatakan, untuk urusan insentif tersebut, dulunya diberikan dari Dinas Kesehatan. Namun, saat ini, sudah tidak diperbolehkan dan kewenangannya diserahkan kepada lembaga desa.
"Insentif ini, dulunya ada dan masih bisa melalui dinas kesehatan, tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekarang sudah di lembaga desa karena Posyandu ini kan di desa. Nah, di kita (Sanggau,red), itu ada desa yang juga memberikan apresiasi itu dalam bentuk insentif kepada kader-kader ini, hanya nominalnya masih belum bisa maksimal, tapi kalau dibandingkan di Pulau Jawa misalnya, di tempat kita ini sudah cukup jauh lebih besar," terangnya.
"Desa sudah mengapresiasi mereka (kader) dengan ADD. Kalau ADD, kan SDU-nya Rp300 ribu, tapi rata-rata mengambil di tengah Rp150 ribu. Dan ini malah lebih tinggi dari pada yang di Jawa, kadang hanya dapat Rp30 ribu sebulan. Tapi karena semangat juangnya membangun daerah sendiri, jadi mereka semangat," sambungnya. (sgg)
Editor : Miftahul Khair