PONTIANAK POST – Warga Kabupaten Sanggau harus lebih bersabar menunggu sejumlah pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp1,6 triliun membuat sejumlah program pembangunan dipangkas dan ditunda.
Penyusutan anggaran sekitar Rp400 miliar mempersempit ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sanggau. Pemerintah kini harus memilih program yang paling mendesak agar kebutuhan dasar dan pelayanan publik tetap berjalan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib mengatakan penyesuaian anggaran membuat pemerintah daerah harus menyusun kembali rencana belanja berdasarkan kemampuan keuangan.
“Memang dengan kondisi anggaran seperti ini banyak pembangunan yang kita pangkas, bahkan ada yang harus ditunda. Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah dan menentukan mana yang menjadi prioritas,” ujar Aswin.
Pembangunan yang Dinanti Warga Harus Menunggu
Bagi masyarakat, penundaan anggaran berarti sejumlah kebutuhan pembangunan tidak dapat segera diwujudkan. Program yang sebelumnya telah masuk rencana pemerintah harus kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Sanggau memastikan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pelayanan dasar akan menjadi prioritas. Sementara program lain yang belum mendesak harus menunggu hingga kondisi fiskal memungkinkan.
Data tersebut penting untuk menunjukkan bagaimana penyusutan APBD berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen anggaran.
Tambahan Rp29 Miliar Belum Cukup Mengembalikan Semua Program
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Sanggau memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp29 miliar. Tambahan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas.
Namun, tambahan anggaran itu belum mampu mengembalikan seluruh program yang sebelumnya dipangkas atau ditunda. Pemerintah tetap harus menghitung kemampuan keuangan secara keseluruhan.
“Tambahan Rp29 miliar tentu membantu, tetapi kita tetap harus melihat keseluruhan kemampuan anggaran. Tidak semua kegiatan yang ditunda bisa langsung dilaksanakan kembali,” jelas Aswin.
Artinya, masyarakat masih harus menunggu sejumlah pembangunan yang belum dapat masuk kembali dalam prioritas anggaran.
Pemkab Sanggau Kejar Sumber Pendapatan Baru
Untuk mempersempit tekanan fiskal, Pemkab Sanggau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber penerimaan yang dioptimalkan antara lain pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari restoran dan kafe.
Pemerintah daerah juga membidik sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Saat ini terdapat 72 kegiatan usaha pertambangan MBLB yang menjadi salah satu potensi penerimaan daerah.
“Potensi-potensi PAD ini harus kita optimalkan. Termasuk pajak dari restoran dan kafe, retribusi, aset daerah, maupun dari 72 tambang mineral bukan logam dan batuan,” kata Aswin.
Warga Diminta Menunggu, Pemerintah Susun Prioritas
Aswin mengatakan pemerintah daerah akan terus mengevaluasi program yang mengalami pemangkasan dan penundaan. Program yang dinilai paling penting bagi masyarakat akan kembali menjadi perhatian ketika ruang fiskal tersedia.
Di sisi lain, pendataan terhadap restoran, kafe, usaha pertambangan dan objek pajak lainnya terus dilakukan. Langkah tersebut ditujukan agar potensi penerimaan daerah dapat digali secara lebih optimal.
Dengan APBD yang menyusut sekitar Rp400 miliar, Pemkab Sanggau kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menjaga pelayanan publik tetap berjalan dan mencari sumber pendapatan baru.
Bagi warga, kondisi tersebut berarti sejumlah pembangunan yang sudah dinanti belum dapat segera diwujudkan. Pemerintah memastikan skala prioritas menjadi pegangan agar anggaran yang terbatas tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro