PONTIANAK POST - Antrean panjang sebelum Idulfitri pekan lalu di Kota Singkawang dan sekitarnya menarik perhatian Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Simon Aloysius Mantiri untuk meninjau sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Amoi.
Akses yang belum merata di wilayah pinggiran Singkawang menjadi sorotan. Jarak SPBU yang jauh memaksa warga pedalaman menempuh perjalanan panjang, bahkan berisiko saat kondisi darurat. Di tengah persoalan itu, pemerintah daerah mendorong solusi konkret agar BBM lebih mudah dijangkau tanpa memicu antrean panjang.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyampaikan sejumlah poin penting kepada pihak Pertamina guna mengatasi persoalan antrean BBM yang sempat terjadi. Salah satu usulan utama adalah penyaluran BBM kepada pengecer, khususnya di daerah pedalaman atau wilayah yang jauh dari SPBU.
“Ada beberapa poin yang saya sampaikan, di antaranya penyaluran BBM kepada pengecer, khususnya di daerah pedalaman atau yang jauh dari lokasi SPBU,” ujarnya saat bertemu Dirut Pertamina Patra Niaga, Rabu (25/3).
Menurutnya, kebijakan ini akan sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Ia mencontohkan warga di Kelurahan Mayasopa Dalam yang harus menempuh jarak cukup jauh ke SPBU di wilayah Kulor hanya untuk mendapatkan BBM.
“Itu cukup jauh dari rumah mereka ke SPBU. Jika ini bisa diatur, termasuk regulasinya, tentu akan sangat membantu masyarakat,” jelasnya.
Selain distribusi, Tjhai juga menekankan pentingnya pengawasan harga di tingkat pengecer. Ia mengingatkan agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. “Jangan sampai pengecer menjual BBM di atas harga SPBU,” tegasnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pertamina, sehingga solusi jangka panjang bisa segera dirumuskan untuk mencegah antrean panjang terulang kembali.
Sementara itu, Owner SPBU Sungai Wie, Singkawang Tengah, Tony Haryadi, menyebut kondisi antrean BBM saat ini sudah kembali normal. Namun, ia menilai distribusi BBM ke wilayah pelosok tetap harus menjadi perhatian serius.
“Saat ini sudah kembali normal. Kuncinya, masyarakat di kampung atau pelosok desa serta kios harus diberikan porsinya,” ujarnya.
Menurut Tony, keberadaan kios BBM di daerah jauh dari SPBU sangat membantu masyarakat. Selain menghemat waktu, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mengisi bahan bakar.
“Dengan adanya kios, masyarakat tidak perlu masuk ke kota yang jauh dan antre. Waktu mereka tidak terbuang dan tetap bisa bekerja,” katanya.
Ia juga menyoroti risiko besar jika akses BBM tidak tersedia di wilayah terpencil, terutama dalam kondisi darurat.
“Bayangkan jika dalam perjalanan ke rumah sakit kehabisan BBM, sementara tidak ada kios yang menyediakan. Risiko terburuk bisa terjadi sebelum sampai ke fasilitas kesehatan,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melalui dinas terkait seperti Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) untuk membina UMKM agar kios BBM dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Mendagri Tito Soroti Surat Edaran di Singkawang
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti kebijakan pembatasan pembelian BBM di Singkawang beberapa waktu lalu. Tito mengungkapkan, surat edaran pembatasan BBM yang sempat diterapkan di dua daerah di Kalimantan Barat itu kini telah dicabut. Kebijakan tersebut, kata dia, sejak awal bertujuan mengurangi kepadatan antrean kendaraan.
Ditemui usai konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan di Jakarta, Rabu (25/3), Tito menjelaskan pihaknya langsung mengonfirmasi kepada kepala daerah terkait setelah muncul antrean panjang di SPBU.
“Saya sudah tanya bupatinya, Wali Kota Singkawang juga sudah dikonfirmasi oleh sekjen. Mereka melihat antrean panjang, sehingga dikeluarkan surat edaran pembatasan untuk mengurangi antrean,” ujarnya.
Namun, kebijakan itu justru disalahartikan oleh masyarakat. Alih-alih meredakan situasi, pembatasan dianggap sebagai sinyal kelangkaan BBM, yang kemudian memicu aksi pembelian berlebihan (panic buying).
“Yang terjadi, diterjemahkan bahwa BBM akan kurang. Akibatnya malah makin panjang antrean karena panic buying, padahal niat awalnya untuk mengurangi antrean,” lanjut Tito.
Kemendagri kemudian meminta pemerintah daerah segera mencabut kebijakan tersebut sekaligus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat bahwa stok BBM dan gas dalam kondisi aman. “Setelah disampaikan ke publik bahwa stok aman dan cukup, situasi kembali normal,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Singkawang resmi mencabut kebijakan pembatasan pengisian BBM sejak 18 Maret 2026. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyebut keputusan itu diambil setelah pemantauan di 11 SPBU menunjukkan kondisi telah kembali lancar tanpa antrean berarti.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
Presiden juga menyoroti dinamika geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia. Kenaikan harga tersebut dikhawatirkan berdampak pada harga pangan, sehingga pemerintah diminta menyiapkan langkah antisipatif. (har/ant)
Editor : Hanif