PONTIANAK POST – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat penyelesaian pembangunan program Sekolah Rakyat di Kota Singkawang untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Langkah taktis ini bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dapat mulai bersekolah tepat waktu pada tahun ajaran baru, Juli 2026.
Percepatan dilakukan karena proyek tersebut masih masuk kategori “zona merah”. Menurut Dody, Singkawang merupakan salah satu dari lima titik kritis dengan progres pembangunan terendah secara nasional.
Pemerintah pusat kini bergerak cepat melipatgandakan personel di lapangan guna mengejar target tenggat waktu penyelesaian pada Juni 2026.
"Kami terus kejar supaya selesai Juni ini. Kami ingin adik-adik yang hari ini masih di level prasejahtera bisa masuk sekolah tepat waktu di tahun ajaran baru," ujar Dody Hanggodo saat meninjau lokasi pada Kamis (28/5).
TNI dan Pemda Turun Tangan Pasok Tenaga Kerja
Percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, hingga intervensi pendanaan. Pendekatan gotong-royong ini diambil untuk mengatasi masalah suplai material dan keterbatasan tenaga kerja di lapangan.
"Kami berharap dengan dukungan Pak Panglima, Pak Kasat, dan tambahan tenaga dari mereka, proyek ini selesai tepat waktu," kata Dody.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Lamban, Menteri PU Targetkan Rampung Juni 2026
Kendala Arus Kas dan Utang Material Perusahaan Pelaksana
Dody mengungkapkan kendala utama di lapangan berpusat pada persoalan finansial dan arus kas (cash flow) kontraktor pelaksana. Kondisi ekonomi yang menantang membuat para pemasok lokal tidak lagi memberikan kelonggaran utang untuk bahan bangunan.
Berikut data realisasi fisik pembangunan sekolah rakyat di zona merah berdasarkan laporan evaluasi infrastruktur pendidikan:
|
Wilayah Zona Merah |
Target Penyelesaian |
Realisasi Fisik (%) |
|
Kota Singkawang |
Juni 2026 |
62,5% |
|
Kabupaten Sampang |
Juni 2026 |
65,0% |
|
Kabupaten Timor Tengah Selatan |
Juli 2026 |
58,3% |
|
Kabupaten Nias |
Juli 2026 |
61,1% |
|
Kabupaten Deiyai |
Agustus 2026 |
51,4% |
"Kalau ada uang, tenaga kerja bisa ditambah dan material bisa dibeli. Namun saat ini supplier tidak mau lagi memberi utang material," jelasnya.
Kendati demikian, ia berkomitmen mengomunikasikan kendala ini langsung dengan para pemangku kebijakan di Jakarta.
Tumpuan Keluarga Miskin dan Dukungan Penuh Pemkot Singkawang
Proyek Sekolah Rakyat ini menjadi tumpuan harapan bagi ratusan kepala keluarga miskin di Singkawang yang mendambakan akses pendidikan layak. Program ini dirancang bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah intervensi sosial kemanusiaan untuk memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
Mariam (42), seorang ibu tunggal pemulung di kawasan pinggiran Singkawang, mengaku cemas setiap kali memasuki tahun ajaran baru karena biaya seragam dan buku yang melambung. Ia berharap sekolah rakyat segera rampung sehingga anaknya bisa bersekolah dengan gratis.
"Saya sangat berharap Sekolah Rakyat ini cepat selesai dan benar-benar gratis tanpa pungutan apa pun, supaya anak saya tidak nasibnya sama seperti ibunya yang tidak tamat SD," ungkap Mariam sebagaimana Laporan Dokumentasi Lapangan Komite Peduli Pendidikan Daerah Kalbar, Mei 2026.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mengawal ketat progres fisik di lapangan.
Pemkot Singkawang selama ini telah memfasilitasi kebutuhan mendasar proyek, mulai dari penyediaan lahan bersih hingga percepatan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Kami bersama Wakil Wali Kota siap membantu mengawal. Jika ada kekurangan atau kendala di lapangan, kami segera turun tangan," pungkas Tjhai Chui Mie.(*)
Editor : Uray RonaldSumber : Antara