PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi di seluruh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini menjadi komitmen bersama untuk menumbuhkan budaya kerja yang terbuka, profesional, dan berintegritas.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sintang, Yahya Sucahya, menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat dan dapat dipercaya.
“Mengapa akuntabilitas itu penting? Karena meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat,” ujarnya, Selasa (4/11).
Yahya menjelaskan, membangun budaya akuntabel tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan kedisiplinan pegawai. “Perubahan pola pikir pegawai menjadi kunci agar prinsip akuntabilitas benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari,” tambahnya.
Ia menilai, sistem pengawasan internal yang kuat dan pelatihan rutin bagi pengelola keuangan penting untuk mencegah kesalahan dalam penyusunan laporan serta penggunaan anggaran. “Kita ingin semua BLUD tidak hanya patuh pada aturan, tapi juga membangun kepercayaan publik dengan kinerja yang bisa diuji dan diukur,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur RSUD Ade M. Djoen Sintang, Ridwan Tony H. Pane, menilai penguatan tata kelola keuangan di lingkungan BLUD membutuhkan sinergi yang erat antara pimpinan, tenaga teknis, dan auditor internal. “Kami terus berupaya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan yang terbuka dan patuh terhadap regulasi,” kata Ridwan.
Menurutnya, komitmen terhadap keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral lembaga pelayanan publik. “Pimpinan harus menjadi teladan dalam penerapan prinsip transparansi dan efisiensi, karena dari sanalah budaya kerja akuntabel tumbuh,” ujarnya.
Ridwan menargetkan seluruh BLUD di Sintang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem pelaporan dan pengawasan berjalan optimal. “Dengan pengawasan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi SDM, layanan publik akan semakin efisien dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (nda)
Editor : Hanif