Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Sintang Evaluasi PAD 2025, OPD Diminta Tinggalkan Pola Lama dan Fokus Data

Riska Nanda Kumala Sari • Kamis, 11 Desember 2025 | 14:55 WIB
Kartiyus
Kartiyus

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal pada 2025. Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Rabu (10/12). Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menekankan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus membaca tren pendapatan secara lebih akurat dan berbasis data. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pola lama. Setiap OPD perlu membaca tren pendapatan dan mencari celah peningkatan yang realistis,” tegasnya.

FGD tersebut mempertemukan para pimpinan OPD untuk membedah kondisi riil pendapatan daerah, mulai dari perbandingan target dan realisasi, kendala teknis penagihan, regulasi, hingga tantangan kesadaran publik dalam memenuhi kewajiban retribusi. Kartiyus menilai tantangan fiskal tahun ini menuntut inovasi, terutama pada sektor retribusi dan penerimaan sah lainnya.

Menurutnya, kolaborasi lintas OPD mutlak diperlukan. “Kalau setiap instansi berjalan sendiri-sendiri, pendapatan daerah tidak akan maksimal. Kita butuh strategi lintas sektor yang betul-betul terpadu,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, beberapa OPD juga disebut sebagai contoh capaian positif, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD Ade Muhammad Djoen, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). “Ketiganya dinilai berhasil menjaga stabilitas penerimaan, meski dinamika ekonomi daerah cukup fluktuatif,” kata Kartiyus.

FGD menghasilkan sejumlah catatan penting, antara lain perlunya revisi mekanisme pemungutan, penguatan basis data wajib retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendorong kepatuhan masyarakat. Kartiyus memastikan rekomendasi FGD menjadi acuan penyusunan strategi pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan. “Kualitas pembangunan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Karena itu, setiap rupiah pendapatan harus kita kelola dan optimalkan,” tegasnya. (nda)

Editor : Hanif
#sintang #fiskal daerah #PAD SINTANG #Focus Group Discussion (FGD) #Target Realisasi