PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur sebagai fokus utama arah anggaran tahun 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, pemerataan layanan dasar, serta menopang pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di Kecamatan Serawai dan Ambalau.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 menjadi bagian dari arah kebijakan berkelanjutan hingga 2029.
“Tema pembangunan 2027 adalah pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah yang berkelanjutan,” ujar Kartiyus, Selasa (3/2).
Menurut Kartiyus, kebutuhan infrastruktur di Sintang masih menjadi tantangan utama, terutama pada wilayah dengan akses terbatas. Ia menilai konektivitas antardesa dan antarkecamatan berpengaruh langsung terhadap pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tema ini sejalan dengan kebutuhan wilayah kita untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, layanan dasar yang lebih merata, serta daya dukung infrastruktur yang kuat sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kartiyus menjelaskan, kebijakan anggaran 2027 disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, termasuk adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut kualitas perencanaan yang lebih terarah dan berbasis prioritas.
“Pemotongan anggaran mendorong kita memperbaiki kualitas perencanaan agar lebih efektif dan fokus pada kebutuhan paling mendesak,” ungkapnya.
Untuk tahun perencanaan 2027, Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan capaian Indeks Infrastruktur sebesar 56,26 persen. Sasaran utama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, serta penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pembangunan infrastruktur harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” kata Kartiyus.
Ia juga menegaskan bahwa proses perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan. Seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga desa diminta menyampaikan data dan pemetaan kebutuhan secara akurat.
“Setiap usulan harus berbasis kebutuhan nyata, hasil musyawarah desa, dan selaras dengan prioritas daerah,” tegasnya.
Selain agenda daerah, Kartiyus mengingatkan pentingnya sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional seperti program makan bergizi gratis, koperasi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan pendidikan dan ekonomi rakyat.
“Sasaran dari seluruh program tersebut adalah masyarakat Kabupaten Sintang,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. “Banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan serta lahan di musim kemarau harus diantisipasi dengan koordinasi yang kuat dan pelibatan aktif masyarakat,” tukasnya. (nda)
Editor : Hanif