PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Sintang menempatkan modernisasi birokrasi dan penguatan kemandirian fiskal sebagai dua agenda utama pembangunan daerah. Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menilai birokrasi yang cepat, lincah, dan responsif hanya bisa terwujud jika didukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi terintegrasi.
Menurut Bala, perubahan pola kerja aparatur sipil negara menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Sistem kerja konvensional dinilai tidak lagi cukup menjawab kebutuhan masyarakat yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kemudahan akses layanan.
“Birokrasi yang cepat dan lincah perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi,” ujar Bala, Selasa (28/4).
Ia mengatakan, digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi, tetapi harus diikuti perubahan budaya kerja aparatur. Inovasi di setiap organisasi perangkat daerah dinilai penting agar pelayanan publik semakin efisien dan tepat sasaran.
“Terobosan kreatif dalam koridor inovasi menjadi salah satu kunci utama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Selain reformasi birokrasi, Bala juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Menurut dia, ketergantungan tersebut menjadi tantangan serius karena mempersempit ruang gerak daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
“Kemandirian fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia mengakui banyak pemerintah daerah masih menghadapi persoalan tingginya ketergantungan terhadap dana pusat. Akibatnya, kebijakan pembangunan sering terkendala keterbatasan anggaran dan kurang fleksibel dalam merespons persoalan mendesak di lapangan.
“Ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal,” ucap Bala.
Baca Juga: Infrastruktur Jadi Prioritas, Sintang Targetkan Perbaikan Jalan dan Jembatan Mulai 2027
Oleh sebab itu, Pemkab Sintang menilai peningkatan pendapatan asli daerah, optimalisasi potensi lokal, serta efisiensi belanja menjadi langkah penting yang harus ditempuh ke depan.
"Saat ini daerah dituntut mampu menggali sumber ekonomi baru tanpa membebani masyarakat," ungkapnya.
Bala menambahkan, semangat otonomi daerah harus dimaknai sebagai kemandirian sekaligus tanggung jawab mengelola potensi daerah. Dengan sinergi pusat dan daerah, ia meyakini pembangunan akan lebih merata serta mampu menjawab harapan masyarakat di berbagai wilayah. (nda)
Editor : Hanif